Oknum Pejabat Kabupaten Kerinci Jambi, Diduga Terima Opeti Paket Proyek

NKRI post.Riau | Jambi – Seorang rekanan kontraktor yang merasa telah di rugikan oleh oknum pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, mengaku  membayar fee, puluhan juta rupiah dengan di janjikan satu paket proyek senilai ratusan juta rupiah. Namun sampai saat ini proyek tersebut belum ada tanda – tanda diterimanya ataupun MOU, Senin (2/11/2020).

“Rasa kecewa itu terungkap dari salah seorang rekanan yang enggan menyebutkan namanya, saya sudah bayar beberapa bulan lalu kepada oknum Pejabat Dinas DPPKAD kerinci, namun sampai saat ini belum ada paket proyek yang diberikan untuk saya, karena saya merasa kesal.

Saya tanya, kalau memang tidak ada paket proyek untuk saya kembalikan saja uang yang saya berikan, pembicaraan melalui jaringan Seluler, oknum pejabat tersebut menjawab, “nanti dulu karena uang yang anda kasih itu bukan cuma untuk saya sendiri, tapi sudah dibagikan dengan oknum kelurga istana juga,” ungkapnya.

Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, memang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bagi yang mau main proyek harus bayar fee dulu, itupun belum tentu kita dapat, tanpa di perduli kan tim sukses bupati atau bukan, entah sampai kapan hal seperti ini berlaku,” pungkasnya.

Awak media menerima aduan tersebut, Plt. Nirmala Putri Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mengatakan ketika dikonfirmasi awak media  via WhatsApp seluler, ia mengatakan dengan tulisan bahasa daerah, “jangan ugo uhang tu, menebar kebencian dan fitnah jugo tindakan tidak  menyenangkan dan hoaks,” ungakap Nirmala.

Selain itu, Nirmala juga menunjukan undang – undang kepada wartawan, diduga seolah – olah menggertak supaya hal tersebut tidak dipublikasikan.

Loading...

Lanjut Nirmala, beberapa poin undang – undang yang di sampaikan kepada wartawan,  “1. Pasal 27 UU ITE ( UU no 11 tahun 2019) tentang penghinaan, “menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu.
2. Pasal 28 UU ITE tentang berita bohong.
3. Pasal 310 ayat (1) KHUP tentang pencemaran nama baik. “Menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,” kata Nirmala.

Nirmala mengatakan kepada wartawan, dengan bahasa daerahnya dan stiker tertawa di akhir kata, “Kato ka kanti2 jangan sembarangan yuh sedih ukuren nyoh dihina2 terus atas hal yang tidak kita lakukan, Kalau ibu grah 
Pengacara akan bicara 😁🤣🤣🤣”, Tutup Nirmala Plt Kadis DPPKAD Kerinci. **(Harman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *