Nihil Menangani Perkara Tindak Pidana KORUPSI, 3 Institusi KEJARI di Riau Terancam Terima Sanksi

Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Hilman Azazi

NKRI post.Riau | Pekanbaru – Sudah  delapan (8) bulan berlalu di tahun 2020, tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) di Provinsi Riau masih nihil dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Jika kondisi tersebut tidak ada perubahan menjelang akhir tahun, maka 3 institusi Kejari tersebut  terancam, bakal dijatuhkan sanksi.

Diketahui dari data Rekapitulasi hasil Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Periode – Januari s/d Agustus tahun 2020,
nihil Penanganan kasus tipikor oleh tiga Kejari di Riau, seperti dikutip riaupos, data itu disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada 14 September 2020 lalu, dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Ali Mukartono.

Yang dimaksud 3 institusi Kejari tersebut adalah Kejari Dumai, Kejari Kampar dan Kejari Indragiri Hilir (Inhil). 3 institusi ini tidak ada penanganan Perkara Tipikor selama delapan bulan berlalu, baik ditingkat penyelidikan maupun penyidikan, seperti tidak ada dugaan Tindak Pidana Korupsi diwilayah nya. Di tingkat penuntutan, dua diantara Kejari tersebut, yaitu Kampar dan Inhil,  hanya menyidangkan Perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dari Kepolisian.

Terkait hal tersebut diatas, Aspidsus Kejati Riau, Hilman Azazi menyampaikan, bahwa  pihak Kejati Riau terus mendorong seluruh Kejari untuk tetap melakukan Penegakkan Hukum, tentang temuan adanya dugaan Korupsi di wilayah kerjanya masing-masing. Juga diminta untuk menindaklanjuti Laporan Masyarakat mengenai adanya dugaan rasuah tersebut.

“Jika masih ada unjuk rasa atau laporan-laporan tindak pidana Korupsi, Kejari yang nihil Penanganan nya, akan kita pertanyakan, sejauh mana respon Kejari setempat terhadap laporan dan informasi adanya dugaan (tipikor), jangan semata – mata mengatakan tidak ada korupsi,” ujar Hilman Azazi, Selasa (22/9/2020).

3 Kejari itu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, menjelang akhir tahun 2020 ini. Jika tidak ada perubahan, dimungkinkan akan ada sanksi yang diberikan.
“Tetap kita dorong, tapi finalnya nanti di akhir tahun. Dari pimpinan tetap akan ada sanksinya,” tambah Hilman Azazi.

Loading...

Dalam penanganan perkara rasuah, sambung mantan Kajari Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), pihaknya meminta peran aktif masyarakat, untuk menyampaikan laporan terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap uang rakyat. Dia meyakini, laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Jaksa.

“Kita juga meminta peran aktif masyarakat untuk jangan ber diam diri kalau memang ada (dugaan korupsi), laporkan. Tapi harus bertanggung jawab. Laporan yang bertanggung jawab itu dalam Artikata, didukung oleh fakta dan bukti awal. Nanti kita sebagai penegak hukum, bisa mengembangkan,” tegasnya.

Sementara itu, dari dua belas Kejari yang ada di Riau. Kejari Kuantan Singingi (Kuansing) yang paling banyak menangani perkara Korupsi (Tipikor), sebanyak dua belas kasus di tingkat penyelidikan dan enam kasus di tingkat penyidikan. Kemudian, juga menyidangkan enam perkara pengusutan Kejaksaan dan tiga perkara limpahan penyidik dari  Kepolisian. 

Loading...

Penanganan perkara ini diyakini tertinggi, tidak hanya untuk wilayah hukum Kejati Riau saja, melainkan se Indonesia. Terhadap ini, Hilman Azazi menyampaikan apresiasinya. “Saya secara pribadi, mengapresiasi. Cuma nanti finalnya nanti kita lihat di akhir tahun,” tutup Hilman Azazi.

Editor       : Budiman
Sumber    : Riaupos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *