Minta Pilkades Ulang, Ratusan Masyarakat Rinjani Lutim Demo di BPD

BAGIKAN :
Ratusan masyarakat Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menggelar aksi di depan Kantor BPD, Jumat (29/11/2019).

LUWU TIMUR, NKRIPOST.COM – Aliansi Masyarakat Rinjani (AMR) menggelar aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh ratusan massa aksi di depan Kantor BPD dan Kantor Desa Rinjani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (29/11/2019).

Aksi yang digelar AMR ini sebagai bentuk protes terhadap proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berlangsung di Desa Rinjani yang diduga tidak sesuai prosedur.

Mereka mendesak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Rinjani untuk tidak menetapkan salah satu pemenang dalam Pilkades tersebut, serta merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur untuk melakukan pemilihan ulang.

Menurut Kordinator AMR, Muhammad Arwan, berdasarkan pada peraturan permendagri No. 112 tahun 2014, pasal 44 poin 2 BPD menetapkan pemenang Pilkades berdasarkan suara terbanyak. Pada pasal tersebut yang tidak mengalami perubahan, menjelaskan bahwa BPD menetapkan pemenang Pilkades berdasarkan suara terbanyak.

“Faktanya di lapangan Pilkades di desa Rinjani hasilnya sama oleh Calon nomor 1 dan calon nomor 2 sama-sama dengan perolehan suara 281. Oleh karena itu kami mendesak BPD untuk tidak menetapkan dan merekomendasikan kepada Bupati untuk pemilihan ulang,” ungkap Muhammad Arwan kepada awak media, Jumat (29/11).

Lebih lanjut Muhammad Arwan menyebutkan bahwa yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan adalah berdasar pada permedagri No. 122 tahun 2014 poin 2.

Berikut bunyi pasalnya “Dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih yang sama lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS yang jumlah dengan jumlaha pemilih terbanyak”.

Kemudian, diubah dengan permendagri no 65 tahun 2017, pasal 42 poin 2,  yang berbunyi “Dalam hal ini, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”.

“Kami anggap hal aturan ini multi tafsir. Dan kalaupun ada aturan Perbup mengatur hal ini tidak boleh bertentangan dengan permendagri No. 65 tahun 27,’’ tegasnya.

Dari berbagai aturan yang masih multi tafsir itu, mereka menuntut agar penyelenggaraan perselisihan Pilkades ini dikembalikan pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari permendagri.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 37 poin (6), yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut”.

“Jadi semua aturan itu dikembalikan pada undang undangan yang lebih tinggi, karena kebijakan tertinggi dalam menyelesaikan perselisihan ini adalah Bupati,” pungkasnya.

Untuk itu, Muhammad Arwan bersama puluhan masyarakat Desa Rinjani berharap kepada pemerintah daerah mampu mengambil langkah bijak.

“Kami memohon kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini bapak Bupati, agar kiranya mengambil langkah bijak dan adil dalam memutuskan dan mengesahkan Pilkades desa Rinjani,” harap Muhammad Arwan.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami