Menteri KKP, Edhy Prabowo Hadir Memberi Semangat Baru, Terbuka Dan Mengayomi

Menteri KKP, Edhy Prabowo Hadir Memberi Semangat Baru, Terbuka Dan Mengayomi

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

INSTRUKSI NOMOR B. 717/MEN-KP/XI/2019 TENTANG KAJIAN TERHADAP PERATURAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

“Menteri Edhy Prabowo Terbuka dan Mengayomi. Komunikasi Dua Arah, Sukses Konsolidasi: Nelayan Tangkap, Budidaya, Industri Perikanan, Pemilik Kapal, Pengusaha dan Akademisi.”


Sejarah rusaknya piranti ekonomi Kelautan dan Perikanan dimulai sejak periode 2014 – 2019. Karena berbagai regulasi yang melarang, menghukum dan menangkap nelayan telah terbit sebelumnya. Dampaknya, hampir tak bisa bangkit ditengah keterpurukan. Namun, kehadiran Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memberi semangat baru dan oase bagi nasionalisme Kelautan dan Perikanan.

Loading...

Edhy Prabowo langsung tancap gas konsolidasi ke berbagai daerah untuk mendengar secara seksama, detail dan penuh penghayatan yang dicatat dalam buku kecilnya sebagai bahan dalam kebijakannya nanti.

Akhirnya, Menteri Edhy Prabowo menerbitkan Instruksi Nomor B. 717/MEN-KP/XI/2019 Tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh Dirjen-Dirjen dan Deputi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komunikasi Edhy Prabowo dengan nelayan bersifat terbuka luas. Ia melihat bahwa: “Kementerian Kelautan dan Perikanan itu organisasi yang terdiri dari sejumlah orang, ia melibatkan keadaan saling tergantung, ketergantungan memerlukan koordinasi, koordinasi mensyaratkan komunikasi”. Demikianlah hubungan antara komunikasi seorang menteri dan kelembagaan KKP secara organisasi.

Kemudian, ada banyak aktivis nelayan, praktisi pengusaha, akademisi perikanan dan stakeholder perikanan yang selalu berbicara mengenai keorganisasian KKP dalam mengorbitkan kebijakannya. Orbit kebijakan bersifat monoton. Padahal kebijakan harus terbuka kepada seluruh stakeholders melalui saran, diskusi, FGD, dan surat – surat elektronik yang mencakup masalah kebijakan.

Selama 5 tahun stakeholders tidak dilibatkan karena saluran komunikasi ditutup. Maka sangat penting komunikasi dalam mencari solusi dari setiap masalah. Pada tahap inilah komunikasi hadir dan berperan penting dalam menjembatani segala hambatan-hambatan.

Menurut Ronald Adler dkk dalam bukunya Communicating at Work : Strategies for Success in Business and the Professions, bahwa komunikasi dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: Pertama, komunikasi dari atas ke bawah manakala pihak atasan mengirimkan pesan kepada bawahan untuk mendiskusikan atau kajian sekumpulan informasi mengenai peraturan, regulasi dan kebijakan. Nah, sejak era Susi Pudjiastuti komunikasi KKP tidak pernah meminta masukan dari stakeholders: nelayan, pengusaha, dan lainnya.

Kedua, komunikasi dari bawah ke atas, gaya komunikasi ini terjadi manakala pihak stakeholder perikanan dan kelautan mengirimkan pesan kepada menteri sesuai kepentingannya. Jadi selama dua bulan ini, komunikasi Edhy Prabowo mengundang seluruh stakeholder Kelautan dan Perikanan untuk membuka analisis, assesment, kajian dan masukan untuk tahapan proses mengubah kebijakan sesuai keinginan stakeholder perikanan.

Edhy Prabowo juga tidak mementahkan dan mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya, tapi Edhy Prabowo akan fokus sesuai perintah Presiden kepadanya, membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi yang ada, izin-izin yang terlalu lama dan tidak segan menenggelamkan kapal, hibah kapal hasil IUUF.

Menurut Edhy Prabowo sendiri bahwa tugas utamanya membuka komunikasi dua arah dengan membuka diri. Harus mampu mendengarkan apa yang investor harapkan. Tapi juga jangan mengorbankan kepentingan nasional. Intinya manfaat itu buat pelaku perikanan.

Namun, dalam proses kajian terhadap regulasi KKP sebelumnya, mestinya instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng akademisi, stakeholders, asosiasi perikanan dan pengusaha. Tujuannya, sudah jelas mencari setitik masa depan regulasi yang berpihak, bukan mematikan dan tidak hanya instruksi itu berlaku pada Kepada, Sekretaris Jenderal Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Inspektur Jenderal; Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Patut disyukuri juga, bahwa Instruksi Menteri KKP ini merupakan bagian terpenting dalam sejarah perjalanan kelautan dan perikanan sehingga kedepan bisa diharapkan. Regulasi itupun menjadi solusi dari setiap masalah yang ada.

Menimbang dan mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa dalam rangka percepatan implementasi arahan Presiden untuk penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi serta masukan, aspirasi, dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan;

  1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
  2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peramran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816);

Dengan ini memberi instruksi: Kepada, Sekretaris Jenderal Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Inspektur Jenderal; Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi ini sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melibatkan para pemangku kepentingan bidang terkait melalui pembahasan dan diskusi kelompok terarah.

Kajian terhadap regulasi tersebut, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan paling lambat 3 (Liga) hari kerja sejak dikeluarkannya Instruksi ini. Melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilaksanakannya kajian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi ini.

Jenis-jenis regulasi yang perlu mendapat perhatian khusus dan wajib lakukan kajian (peninjauan ulang) terhadap seluruh regulasi tersebut. Pertama Jenis dan kategori Peraturan Pemerintah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kemudian, kedua: jenis dan kategori Peraturan Menteri, yakni:

  1. Peraturan Menteri Kelautan clan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2014
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan clan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2019
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMENKP/2014 tentang Rumpon
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMENKP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (’I‘ranshipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2O16 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/ PERMENKP/ 20 15 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMENKP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan
  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 / PERMENKP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan
  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/ PERMENKP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan
  16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/ PERMENKP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2016
  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 / PERMEN KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMENKP/ 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertiflkasi Hak Asasi Manusia Perikanan
  19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN KP/ 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 Seratus Kilometer Persen.
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP / 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP / 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sementara Keputusan Menteri dan Keputusan Direktur Jendral, ada banyak sekali yang membuat usaha-usaha perikanan sangat lemah, yakni:

  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMENKP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/ KEPDJPT/2019 tentang SOP Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
  3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEPDJPT/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 62/KEPDJPT/2019 tentang Persetujuan Pengadaan Kapal.
  5. Surat Edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1234/DJPT/PI.410.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada SIUP/SIPI/SIKPI, tanggal 31 Desember 2015.[]
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading...
Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami