MENGGUGAT HAK GUGAT!

Oleh: Benyamin Mali, Malaka Diaspora, Asli Kletek, Tinggal di Pinggiran Jakarta
+++
Nkripost,Malaka- Pilkada Malaka sudah lewat dengan kemenangan di pihak pasangan penantang petahana, yaitu Dr. Simon Nahak, SH. MH dan Drs. Louis Taolin (SN-KT); namun tampaknya masih belum tuntas. Ada rencana dari pihak petahana untuk menggugat hasil Pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), kendatipun mereka sudah mengakui KALAH. Katanya, mereka memiliki bukti kecurangan dari pihak SN-KT dalam penyelenggaraan Pilkada itu, dan untuk itu mereka mau menggunakan HAK POLITIK mereka untuk mengajukan gugatan itu ke MK.
+++
Dalam tulisan ini, saya tidak hendak mempersoalkan Hak Politik (baca: hak gugat) pihak petahana itu berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Saya tahu diri! Saya bukan seorang “sarjana-hukum” dan berkecimpung di bidang (penegakan) hukum. Saya “guru-agama” di sekolah dan di paroki. Saya hanya mengemukakan “sesuatu” yang sederhana namun penting untuk disadari dan dilaksanakan oleh semua pihak. Maka di sini, saya hanya mau mempermasalahkan dan/atau menggugat “hak-gugat” itu berdasarkan pertimbangan “pentingnya para warga negara dan negara menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pentingnya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak”.

+++
JANGAN HANYA MENUNTUT HAK!
Bila kita bicara tentang “hak”, jangan lupa bahwa hak itu punya kembarannya, yaitu “kewajiban”. Bicara berbusa-busa tentang “hak” tetapi lupa akan saudara kembarnya, yaitu “kewajiban”, sama saja “bohong”. Lalu, jangan lupa pula, bahwa hak dan kewajiban itu dibicarakan selalu atas suatu “dasar”. Bukan tanpa dasar alias melayang-layang. Dasarnya itu apa? Dasarnya ialah hubungan erat tak terpisahkan antara warga negara dan negara, dan hubungan itu terjadi dalam kerangka: (i) “pembangunan nasional” untuk meraih cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dan kerangka (ii) “bela negara”: perjuangan mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara sepanjang masa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Dalam dua kerangka ini, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan kewarganegaraan. Baik rakyat maupun pemerintah tidak boleh hanya menuntut “hak” masing-masing, melainkan harus lebih mengutamakan “kewajiban” masing-masing.
+++
Negara dan warga negara itu ibarat “wadah” dan “isi”-nya. Negara adalah “wadah”, dan warga negara/rakyat (people) adalah “isi”-nya. Hubungan keduanya bersifat EKSISTENSIAL. Artinya, hubungan keduanya itu terkait soal ‘ADA’ dan ‘KEBERADAAN’. ADA Negara karena ADA rakyat. ADA-nya negara tak bisa dibayangkan tanpa ADA-nya rakyat sebagai warganya, karena rakyat merupakan salah satu unsur dasar pembentuk negara. Demikian juga sebaliknya: ADA-nya rakyat tak bisa dibayangkan tanpa ADA-nya negara sebagai bentuk ‘kehidupan bersama’ yang tertinggi, sebagai suatu masyarakat politik, suatu kesatuan politik, yang terbentuk atas dasar ‘kesepakatan bersama’ (consensus) antar para pendiri atas nama seluruh rakyat yang berdiam di dalam wilayah negara, untuk mencapai suatu tujuan umum bersama, yaitu “kesejahteraan umum”, yang dalam rumusan Indonesia dikenal dengan ungkapan “masyarakat adil dan makmur”. Tanpa negara, orang-orang yang bersama-sama mendiami suatu wilayah hanyalah suatu kumpulan manusia-manusia dan/atau kerumunan massa (CROUD), yang tidak mempunyai suatu tujuan umum bersama yang mengikat mereka.
+++
Hubungan EKSISTENSIAL itu bersifat “timbal-balik” (resiprokal): “saling mengadakan, saling mengandaikan, saling mengartikan.” Apa saja yang terjadi atas negara sebagai ‘wadah’ dengan sendirinya berdampak terhadap rakyat atau dirasakan oleh rakyat sebagai ‘isi’ dari wadah. Profil Negara adalah profil rakyat. Demikian juga sebaliknya! Negara sehat, rakyat tentu sehat juga. Demikian sebaliknya! Kalau negara adil-makmur-sejahtera, rakyat tentu juga adil-makmur-sejahtera. Bila negara sebagai wadah hancur lebur berantakan karena sesuatu alasan, misalnya perang saudara atau krisis ekonomi berkepanjangan, maka dengan sendirinya rakyat sebagai isi wadah akan menderita, bahkan tercerai-berai berantakan juga, sebagaimana kita saksikan akhir-akhir ini dalam kehancuran beberapa negara di Timur Tengah karena perang saudara: Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, dan lain-lain.
+++
Di dalam hak dan kewajiban, lebih-lebih dalam “pemenuhannya” yang seimbang oleh masing-masing pihak, hubungan eksistensial dan resiprokal itu tampak jelas, di mana apa yang menjadi hak rakyat merupakan kewajiban bagi negara; sebaliknya apa yang menjadi hak negara merupakan kewajiban bagi rakyat. Tujuan akhirnya ialah kemajuan bangsa dan negara menuju tercapainya “cita-cita nasional” (merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur) dan “tujuan nasional”, yaitu kesejahteraan umum, kebaikan umum, kepentingan umum (bonum commune, bonum publicum, state of well-being).
+++
Di sini patut dicatat dua hal berikut:
PERTAMA, Baik warga negara/rakyat maupun negara yang diwakili pemerintah hendaknya berketetapan hati untuk mendahulukan “kewajiban” masing-masing, bukan mendahulukan tuntutan pemenuhan hak masing-masing. Mengapa? Karena:
+++
(a) Warga negara dan negara bersama-sama merupakan unsur-unsur dasar pembentuk negara. Keduanya secara hakiki berada di dalam suatu “sistem” dengan fungsi dan peran masing-masing. Fungsi dan peran inilah ‘kewajiban’ yang harus dilaksanakan demi tujuan akhir: “meraih kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa” atau “meraih masyarakat adil dan makmur”.
+++
(b) hubungan antar keduanya bersifat “eksistensial” dan “resiprokal” sebagaimana sudah saya jelaskan di atas. Hubungan seperti ini pada hakikatnya merupakan suatu hubungan FUNGSIONAL: hubungan tugas dan kerja, peran dan lakon yang harus dimainkan masing-masing dalam rangka membangun bangsa dan negara menuju tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Nah, tugas dan kerja, peran dan lakon itu ada justru di dalam “kewajiban” masing-masing, bukan di dalam hak. Menuntut hak tidak pernah akan membuat bangsa dan negara maju pesat, karena hak itu bukan “suatu aktivitas, tugas dan kerja, peran dan lakon,” melainkan suatu “kondisi pasif” di mana kita menikmati segala sesuatu yang pada hakikatnya merupakan “milik–kepunyaan” kita atau “hak” kita, entah itu hak konstitusional atau hak hukum, hak sosial, hak politik, hak ekonomi, hak asasi. Hak-hak ini akan kita nikmati, setelah kita melakukan tugas ‘kewajiban’ kita, karena pelaksanaan kewajiban memungkinkan pemenuhan tuntutan atas hak-hak. Bahwa kondisi sekarang menunjukkan bahwa rakyat atau pemerintah lebih banyak menuntut hak masing-masing, hal itu harus dipandang sebagai suatu kondisi “yang tidak seharusnya terjadi”, dan harus segera diatasi.
+++
(c) Negara/pemerintah pada umumnya sudah lebih dahulu menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk kepentingan rakyat: menciptakan dan memelihara keamanan masyarakat, mendirikan rumah sakit dan sekolah, menyediakan sarana perhubungan dan telekomunikasi, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Itulah sebabnya, John F. Kennedy dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35, berkata: “Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kalian; tanyalah apa yang bisa kalian berikan untuk negara…”
+++
KEDUA, Hak-hak (termasuk HAM) warga negara wajib ‘diakui’ (recognized), dilindungi (protected), difasilitasi (fasilitated) oleh negara/pemerintah. Demikian juga sebaliknya. Hak-hak negara yang merupakan kewajiban warga negara/rakyat wajib ‘diakui’ (recognized), dihormati (respected), dan ditaati (complied) oleh setiap warga negara.
Dengan demikian keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan cita-cita nasional (merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur) dan tujuan nasional (kemakmuran (prosperity) dan keamanan (security) dapat tercapai tahap demi tahap.
+++
SUDAHKAH PIHAK SBS-WT MEMENUHI KEWAJIBANNYA?
Dalam konteks “hak-gugat” pihak SBS-WT ke MK, pertanyaan dasar yang muncul ialah “Sudahkah pihak SBS-WT memenuhi kewajibannya?”. Ini pertanyaan penting dan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu, mengingat SBS adalah PETAHANA alias BUPATI AKTIF yang ikut bertarung lagi untuk periode kedua. Jangan karena “PUNYA HAK POLITIK”, lalu lupa dengan “KEWAJIBAN POLITIK” yang merupakan hal yang HARUS DIDAHULUKAN dan DIUTAMAKAN.
+++
Menurut pengamatan banyak pihak SN-KT, pihak SBS SANGAT LALAI dalam hal memenuhi KEWAJIBAN POLITIK-nya terkait PILKADA. Saya kemukakan cukup tiga catatan tentang KELALAIAN itu dari sekian banyak kelalaian yang bernuansa “pembangkangan dan ketidaktaatan” terhadap aturan hukum.
+++
*PERTAMA”, terkait NETRALITAS ASN dalam Pilkada. Tentang hal Netralitas ASN ini, SBS memberi kesan “menolak” kalau ASN itu NETRAL sesuai petunjuk aturan hukum tentang netralitas ASN, dengan alasan ASN itu WARGA NEGARA YANG PUNYA HAK PILIH. Karena “punya hak-pilih” dalam Pilkada, maka ASN itu BEBAS MEMILIH. Ini alasan “pembenaran diri” seorang SBS sebagai Bupati Aktif. Untuk menegaskan hal itu, seorang Pejabat teras Pemda Malaka, yang ahli hukum, “menggugat aturan hukum Netralitas ASN” itu dalam sebuah artikel di media sosial, yang bantah dengan tegas dalam empat seri tulisan tanggapan saya di media Facebook. Artikel sang ahli hukum itu diekspresikan melalui tindakan nyata yang melawan hukum, yaitu “mendampingi SBS ketika mengikuti Fit and Proper Test di Kupang dari salah satu partai pendukungnya”. Pertanyaan kita, “Sudahkah SBS-(WT) memenuhi kewajiban politiknya untuk melarang para ASN terlibat aktif dalam mendukungnya pada Pilkada Malaka?”
+++
*KEDUA*, Surat Edaran Resmi dari Setda Malaka. Menyambung anutan paham bahwa ASN boleh ‘tidak-netral’ di atas, sebelum hari H Pilkada, SETDA MALAKA mengeluarkan suatu edaran yang memerintahkan para ASN untuk pulang ke kampungnya masing-masing untuk memantau dan mengawasi jalannya pilkada. Ini surat resmi yang kemudian mendapat tanggapan kritis dari rakyat, dan Bawaslu Kabupaten Malaka, atas dasar tupoksinya, mengirim surat kepada Pemda Malaka untuk membatalkan instruksi itu. Pertanyaan kita ialah, “Sudahkah pihak Pemda Malaka memenuhi kewajibannya untuk tidak campur tangan dalam urusan Pilkada?”
+++
*KETIGA*, Politik Uang. Fenomena Politik Uang ini menjadi ISU yang hangat. Dan itu bukan suatu “omong-kosong” besar, tetapi sungguh nyata terjadi dengan, misalnya, di-tersangka-kannya seorang Tim Sukses SBS-WT berinisial YB oleh Tim Gakkumdu. Banyak isu beredar yang menceritakan bahwa senyatanya aksi “bagi-bagi rejeki” ini dilakukan oleh banyak orang yang dimintai bantuannya untuk mencari “mangsa”. Kegiatan “pendidikan politik” yang diselenggarakan menjelang Pilkada termasuk salah satu isu yang santer terdengar karena tercium bahwa kegiatan itu BUKAN suatu kegiatan sesuai namanya, yaitu “PENDIDIKAN POLITIK”, tetapi suatu acara “kampanye terselubung” diselingi dengan acara “bagi-bagi rejeki”. Hanya YB saja yang mungkin lagi apes karena tertangkap dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Pertanyaan kita ialah “Sudahkah SBS-WT beserta tim suksesnya memenuhi kewajibannya untuk tidak melakukan Money Politics?”
+++
*PIKIRLAH YANG MATANG DAN BIJAK!*
Demi kebaikan seluruh rakyat Malaka sebaiknya niat pihak SBS-WT mengajukan GUGATAN ke MAHKAMAH KONSTITUSI dibatalkan saja. Karena nyaris tidak punya MANFAAT NYATA, secara langsung bagi pihak SBS-WT dan secara tidak langsung bagi seluruh rakyat Kabupaten Malaka dan bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan Malaka.
+++
Sikap gentle dan terhormat yang sebaiknya ditempuh ialah secara terbuka dan berani MENANDA-TANGANI BERITA ACARA HASIL PEROLEHAN SUARA OLEH KPU, LALU NMENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA PASANGAN SN-KT yang telah ditetapkan sebagai “the winner” dalam Pilkada Malaka. Jangan hanya karena “JAGA GENGSI” lalu mau MENGGUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI.
+++

Pikirkan matang-matang “Sudahkah pihak SBS-WT memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait semua aturan hukum Pilkada?” Jawaban atas pertanyaan ini akan secara langsung “MENGGUGAT HAK GUGAT SBS-WT”. PIKIR BAIK-BAIK!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *