Kategori
EDITORIAL

Lokalisasi KD Ditutup, Pemkot Kupang Diduga Tak Tuntas Pulangkan Eks Penghuni

BAGIKAN :

KUPANG, KPK – Deklarasi penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) yang beralamat di kelurahan Alak, kecamatan Alak Kota Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada Jumat, (4/10/2019).

Penutupan lokalisasi yang dilakukan pemerintah kota Kupang ini di dukung penuh oleh Kementrian Sosial RI beserta jajarannya yakni Dinsos provinsi NTT, Dinsos kota Kupang.

Dalam acara ceremonial yang di kemas dalam “Launching Pemberian Dan Pemulangan Penghuni Lokalisasi Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur” di hadiri oleh ratusan orang diantaranya warga yang ingin menyaksikan langsung deklarasi itu.

Turut hadir dalam acara itu, staf Kementrian Sosial RI, staf Dinsos NTT, Pemkot Kupang yang diwakili Plt. Setda Kota Kupang, Forkopimda Kota Kupang, staf Dinsos kota Kupang, Camat Alak beserta jajarannya, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Sambutan juga diberikan oleh staf Kementrian Sosial RI Drs. Waskito Budi Kusumo, Plt. Setda Kota Kupang Ir.Elvianus Wairara,M.Si serta Ikrar yang dibacakan oleh ketua LPM Alak Yuliana Pao. Selanjutnya penandatangan Deklarasi oleh pihak pihak terkait. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada penghuni eks lokalisasi yang di pulangkan kedaerah asalnya antara lain Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut informasi yang diperoleh dari Adelia, koordinator Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT, jumlah pekerja seks yang berada di lokalisasi Karang Dempel KD sebanyak 120 orang. 68 orang telah di fasilitasi Pemkot Kupang untuk kembali kedaerah asalnya, 22 orang pulang secara mandiri dengan biaya sendiri sedangkan 30 orang lainnya diduga masih terkatung katung.

Media inipun sempat meminta klarifikasi terkait nasib 30 orang pekerja seks yang di duga tak pasti kepada Plt. Setda kota Kupang saat wawancara di lokasi KD. Plt. Setda pun mengatakan, secara teknis di konfirmasi ke Dinsos kota Kupang. Terkait informasi ini harus divalidasi datanya agar tidak salah dan juga terjadi pendobelan.

“Terkait itu secara teknis dia punya jumlah dan seluruhnya ke Dinas Sosial kota Kupang, bisa di cek, tapi yang laporan kepada saya dan saya memimpin rapat saat itu, sesuai verifikasi dari Kemensos itu 68 orang sudah fix pemulangannya. persoalannya adalah andaikata bila ada lagi, kita harus memvalidasi data itu supaya jangan ada yang dobel supaya informasi ini akurat. Yang kita takutkan nanti menjadi informasi yang salah padahal orang ini sudah terdata”. Jelas Plt. Setda kota Kupang.

Masih pada hari yang sama Jumat (4/10/2019) usai Deklarasi dilokasi KD sekira pukul 13.00 wita, ke-30 orang pekerja seks yang diduga masih terkatung-katung itu mendatangi gedung kantor Walikota Kupang untuk meminta kejelasan nasib mereka. Namun para pekerja seks itu tidak mendapati seorang pun pejabat lingkup kota Kupang untuk berdialog. Mereka diminta oleh pihak Sat Pol PP yang bertugas saat itu untuk kembali pada Senin, (7/10/2019). (KPK )

 

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *