LKBHMI PB HMI Minta Presiden RI Copot Kapolri

BAGIKAN :

JAKARTA – Badan Kordinasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Bakornas LKBHMI) PB HMI meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus segera mencopot Kapolri Jendral Tito Karnavian karena tidak mampu menjaga stabilitas keamanan.

Hal itu disampaikan Sekjen Bakornas LKBHMI PB HMI, La Ode Erlan kepada awak media, Sabtu (28/9/2019).

La Ode menyebut, gelombang aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP dan REVISI UU KPK terjadi dimana-mana dan hampir semua wilayah berakhir dengan bentrok antara mahasiswa dan kepolisian.

“Sebut saja di beberapa wilayah misalnya Sulawesi tenggara, Sulawesi selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa tengah, yang hampir semua daerah tersebut menimbulkan korban jiwa”, ungkap La ode Erlan.

Seperti di Sulawesi tenggara, 2 orang mahasiswa meninggal dan 1 orang ibu terkena tembakan yang diduga adalah milik pihak kepolisian yang melakukan pengamanan pada saat unjuk rasa.

Di Sulawesi selatan, seorang mahasiswa UNIBOS dilindas oleh mobil bara kuda milik kepolisian sehingga meninggal. Kemudian di Jawa barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah mahasiswa mendapatkan perlakukan represif dan kami anggap sudah tidak sesuai SOP yang ada.

Selai itu, kata La Ode, peristiwa di Papua, Kapolri juga tidak mampu menciptakan stabilitas keamanan di Papua, sampai hari ini telah merenggut 26 korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Jayawiyaja, Kota Wamena, Provinsi Papua.

Tidak hanya sampai disitu, sementara ini masih banyak warga yang harus mengungsi, salah satunya di Lanud 751 Jayapura akibat dari bentrok 23 September 2019 lalu.

“Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera memberhentikan Tito Karnavian dan menunjuk Kapolri baru yang lebih berintegritas karena tidak mampu menjaga stabilitas keamanan di daerah serta dalam pengaman unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini harus dilakukan agar menjaga marwah dan citra lembaga korps kepolisian”, pungkasnya.

“Jadi Kapolri tidak hanya bisa memberikan sanksi bagi para Kapolda yang bermasalah, akan tetapi ia selaku pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Polri harus bertanggung jawab pula maka dari itu kami meminta kepada Presiden untuk menunjuk Kapolri baru”, tambahnya.

(NKRIPOST – AHMAD SYUKUR)

Publikasi : 28 September 2019 by admin

BAGIKAN :

One thought on “LKBHMI PB HMI Minta Presiden RI Copot Kapolri

  1. Menurut pendapat saya, yang harus dicopot bukan hanya KAPOLRI tetapi juga PANGLIMA TNI. Mereka berdua telah gagal menjaga kondusifitas negara & bangsa. Demo mahasiswa yang menuntut keadilan atas pengesahan RUU KPK, KUHP, Pertanahan, Minerba, Pertanahan dan Lembaga Pemasyarakatan telah disikapi secara brutal dan bar-bar oleh aparat Kepolisian yang banyak menimbulkan korban luka parah bahkan sampai ada yang meninggal karena kekerasan dan kebrutalan aparat Kepolisian. Mereka sudah bukan lagi Pengayom dan Pelindung Masyarakat tetapi mereka sudah menjadi Pembunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. TNI sebagai Tentara rakyat yang ber-idiologikan Pancasila dan bukan tentara bayaran sebagaimana amanata Panglima Besar Jenderal Sudirman, seharusnya sudah ikut turun membantu mengamankan dan melindungi rakyat (mahasiswa dan pelajar) yang berdemonstrasi menyampaikan aspirasi dan uneg2nya kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Jokowi yang dianggap telah gagal mengendalikan stabilitas politik dan ekonomi serta keamanan. Wamena di ujung timur kembali rusuh dan banyak menimbulkan korban nyawa masyarakat pendatang, bangunan rumah tinggal, perkantoran, ruko dan fasilitas umum lainnya banyak dibumi hanguskan oleh kaum pribumi Papua. Dimana dan kemana kalian hai aparat Kepolisian sbg aparat kemanan negara, kok tidak mampu mengendalikan kerusuhan di Papua. Rupanya kalian cuma punya nyali kalau di luar Papua, garang dan ganas mengeroyok para pendemo dengan tangan kosong dan pentungan. Di Papua kalian cuma ayam sayur dan takut mati. Saya hanya berharap kepada para Kepala Staf TNI untuk segera sadar dan tidak takut dicopot jabatannya kalau terpaksa harus melanggar perintah Panglima TNI untuk turun membantu menenangkan suasana hati sebahagian rakyat yang sudah jijik dengan dagelan-dagelan pemerintah dan DPR-RI. Kemana dan dimana aparat intelijen negara, mengapa Pemerintah sampai tidak bisa melakukan cegah dini dan deteksi dini atas peristiwa2 yang terjadi sekarang. Terjadi berbagai peristiwa kerusuhan saat ini juga adalah sebuah kegagalan kinerja aparat intelijen negara, oleh karena itu Kepala BIN juga patut diganti. Jangan lagi dari Kepolisian karena pengetahuan intelijen aparat Kepolisian tidak sama dengan TNI yang lebih paripurna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami