Lembaga KPK Pimda Malaka : Melalui Pemilukada, Saatnya Rakyat Menjemput Harapan Malaka Bebas KKN

BAGIKAN :
PENGURUS PIMDA LEMBAGA KPK MALAKA BERSAMA PIMNAS LEMBAGA KPK

Malaka, NTT – Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) adalah kejahatan yang mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan merajalela di tengah pesta poranya oknum – oknum buah hasil demokrasi.

Demokrasi bukan tujuan, tetapi demokrasi adalah pola atau sistem untuk mengatur proses pemilihan kepala daerah yang betul – betul ideal.


Semangat demokrasi itulah yang bisa membawa politik lokal yang damai ,jujur dan bermartabat sesuai dengan cita – cita bangsa dan NKRI ini.

Demokrasi melalui pemilukada tentu menjadi syarat utama bagi mayoritas dari berbagai kalangan dinilai merupakan langkah tepat dari implementasi mewujudkan negara demokrasi. Serta dengan biaya yang tidak sedikit tentunya pelaksanaan pemilukada diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat agar terpilih pemimpin yang memahami rakyat bukan kemudian menutup mata dengan tercorengnya sistem demokrasi yang sudah di sepkati itu.

Dalam buku DEMOKRASI serial social politik local karya Muliansyah Abdurahman Ways,penulis menguraikan tentang dinasti politik. Di Indonesia Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam keberpolitikan di NKRI ini masih sangat kental dengan budaya politik dinasti (otokrasi), sensitivitas pencitraan nenek moyang, kakek, ayah, ibu, saudara maupun kerabatnya masih menjadi benteng pertahanan Legitimation Power.

Tanpa memperdulikan kapasitas dan kualitas diri seoang public figure atau calon wakil rakyat, sehingga efek negative demokrasi lokal di negeri ini masih dalam fase erotis dinasti kekuasaan yang ujung-ujungnya adalah sikap Pragmatis, Nepotisme, dan ketidakdewasaan partai politik pengusung.

Akibatnya merusak tatanan demokrasi yang sesungguhnya,seperti yag digembar gemborkan oleh rakyat Indonesia,

baik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’’ (terma popular yang pernah disampaikan Abraham Lincoln lewat pidatonya kala itu yakni the government from the people by the people and for the people)

Memang kemunculan dinasti politik sebenarnya bukan hal yang harus dipandang haram, namun tetap saja sisi negatifnya. Demokrasi internal dan pembangunan demokrasi nasional maupun lokal yang sehat ialah bagaimana aktor maupun institusi politik mampu menempatkan rakyat pada kehidupan yang riil (kesejahteraan dan kecerdasan rakyatnya) bukan malah sebaliknya atau “utopia”.

Sebab politik dinasti bisa mengakibatkan tertutupnya akses kader-kader potensial bangsa dan publik terhadap kekuasaan bahkan termasuk pencitraan terhadap sang icon dan keluarga besarnya bisa sangat berlebihan, sehingga pengikutnya sampai mempersepsikan sang ikon sebagai Dewa, Wali atau Raja.


Di tahun 2019 berbagai sumber informasi di sejumlah TV, koran maupun media sosial, Politik dinasti di tingkat nasional masih menjelma di tatanan keluarga/anak dari tokoh senior atau politikus dalam kancah perpolitikan nasional maupun lokal, dimana keterlibatan mereka pada pencalonan kursi legislative di kota/kabupaten ,provinsi atau nasional berada pada politik dinasti yang dimunculkan. Sehingga citra demokrasi kita masih pada level bawah, belum melahirkan demokrasi pada fase pendalaman demokrasi (deepening of democracy) atau demokrasi yang memberikan kesempatan pada masyarakat yang berkompeten dan punya kapasitas dalam membangun bangsa dan daerahnya

Di Kabupaten Malaka Provinsi NTT, sebagaimana Dilansir dari sergap.ID Sejumlah keluarga kandung dan kerabat Bupati Malaka, Stef Bria Seran yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Malaka, diantaranya:

Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran adalah adik kandung dari Bupati Malaka.


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran adalah adik kandung Bupati Malaka.


Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Malaka, Yanuarius Bria Seran adalah adik kandung Bupati Malaka.


Kepala Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, Kabupaten Malaka, dr. Oktelin K. Kaswadie adalah isteri dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Yanuarius Bria seran.


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik adalah sepupu Bupati Malaka.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang adalah suami dari Veronika Flora Fahik atau ipar Bupati Malaka.


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Pascalia Frida Fahik adalah kakak kandung dari Kepala BKD Kabupaten Malaka, Veronika Flora Fahik atau sepupu Bupati Malaka.

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KB­BI), Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesu­kaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; atau kecen­de­rungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak sau­dara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di ling­ku­ngan pemerintah; atau tinda­kan memilih kerabat atau sa­nak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan wa­laupun objek yang di­untung­kan tidak kompeten.

Nepotisme diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo­tisme, menegaskan bahwa “Ne­potisme adalah setiap per­buatan Penyelenggara Ne­ga­­ra secara melawan hukum yang menguntungkan kepen­ti­ngan keluarganya dan atau kro­ninya di atas kepentingan ma­sya­rakat, bangsa dan nega­ra”.

Melalui proses demokrasi yang sehat, lahirnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan KKN maka Praktek Politik dinasti yang merupakan jembatan penghubung terjadinya praktek Nepotisme dapat diperangi melalui proses demokrasi.

Dengan perang melawan Nepotisme, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan, bila perlu penghancuran zona nyaman Ne­potisme yang dinikmati seba­gian orang bersama keluarganya.

Perang terhadap Korupsi tentu saja sangat penting ,akan tetapi perang terhadap Nepotisme pun tidak kalah pentingnya. Dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan Nepotisme, praktek Nepotisme yang tumbuh subur dapat diminimalisir sehingga rasa keadilan dapat dinikmati lebih banyak orang.

Semoga Kesadaran masyarakat Kabupaten Malaka Akan pentingnya Pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Serta menciptakan demokrasi yang jujur dan adil, dengan memerangi Politik dinasti yang diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, maka yakin Saatnya rakyat malaka menanti sebuah harapan akan Malaka yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semoga.

Publikasi : 18 Februari 2020 by admin

One thought on “Lembaga KPK Pimda Malaka : Melalui Pemilukada, Saatnya Rakyat Menjemput Harapan Malaka Bebas KKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami