Lembaga K.P.K Mamasa: Pembangunan Rumah Dinas Guru Diatas Lokasi Rawan Longsor

BAGIKAN :
Video Pembangunan rumah dinas guru SDK Sikamase

Mamasa, Sulbar – Arah kebijakan DAK salah satu Juknis Juknis DAK bidang pendidikan Tahun 2019 menurut Perpres Nomor 141 Tahun 2019 dan Permendikbud Nomor 1 tahun 2019

Arah kebijkan DAK bidang pendidikan sesuai juknis DAK Fisik Tahun 2019 berdasarkan Perpres Nomor 141 tahun 2018 adalah melaksanakan ketentuan pasal 45 aat (1) UU Nomor 20 tahun2003 tentang system pendidikan nasioanl bahwa: “setiap satuan pendididikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,kecerdasan intelektual, sosial, emosional,dan kejiwaan peserta didik”

Lebih lanjut ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapakali diubah dengan terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dinyatakan bahwa:


(1) Setiap satuan pendidkan wajib memiliki sarana yang meliput perabot,peralatan pendidikan,buku dan sumber belajar lainnya,bahan habis pakai,serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.


(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,ruang kelas,ruang pimpinan satuan pendidikan,ruang pendidik,ruang tata usaha,ruang perpustakaan,ruang laboratorium,ruang bengkel kerja,ruang unit produksi,ruang kantin,instalasi daya dan jasa,tempat berolahraga,tempat beribadah,tempat bermain,tempat berekreasi,dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.


Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya.

Melalui program DAK Fisik bidang pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 baru menjangkau sebagian dari prasarana dan sarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota perlu memprioritaskan penyediaan Prasarana dan sarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan guna pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pengawasan terhadap setiap Kebijakan Pemerintah adalah amanat Undang-Undang tentang Peran serta masyarakat, sehubungan dengan itu Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) yang memiliki visi Ungkap, Berantas dan Laporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi sangat aktif mengawasi setiap kebijakan pemerintah.

Pimpinan Daerah Lembaga K. P. K Mamasa melalui saluran telekomunikasi mengungkapkan kekesalan nya terhadap pembangunan rumah dinas guru SDK Sikamase, Desa Sikamase Kec. Bambang Kab Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (24/9)

“Pimpinan Wilayah Lembaga KPK Sulawesi Barat Bersama Pimpinan Daerah Lembaga KPK Kab. mamasa sangat menyesalkan dan mengkritisi dengan pembangunan rumah dinas guru SDK Sikamase.” Ungkapnya

Menurutnya pembangunan rumah dinas guru yang menggunakan Anggaran DAK dari dinas pendidikan sejumalah Rp 134.300 000., tersebut seharusnya dapat mencari tempat yang lebih aman. Kalau yang saat ini sangat tidak aman karena dibangun di atas lokasi yang rawan longsor.

“Pembangunan rumah dinas guru yang menggunakan Anggaran DAK dari dinas pendidikan sejumalah Rp 134.300 000.,tersebut seharusnya dapat mencari tempat yang lebih aman, bukan di lokasi yang dekat dengan tebing yang juga sangat rawan terhadap tanah longsor.”Ungkapnya menambahkan.

“Anggaran DAK dari dinas pendidikan Rp 134.300.000 ini tidak sedikit bagi masyarakat terpencil.”Ucapnya mengakhiri.

Publikasi : 23 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami