NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

LARANGAN ANGGOTA BPD MENJADI PELAKSANA ‘PROYEK’ DI DESA.

BAGIKAN :

Muara Enim (Sumsel) – Aparatur pemerintahan yang mengemban amanah senantiasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang senantiasa tunduk dan patuh kepada seluruh aturan yang berlaku.

Berdasarkan dalam pasal 64 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa anggota BPD dilarang sebagai berikut:

  • 1. Menyalah gunakan wewenang.
  • 2. Melakukan korupsi, kolusi, nipotisme, menerima uang, barang, dan atau/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi atau tindakan yang akan dilakukannya.
  • 3. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga dan golongam masyarakat desa.
  • 4. Melanggar sumpah janji/jabatan.
  • 5. Merangkap jabatan sebagai kades atau perangkat desa.
  • 6. Pelaksana proyek desa.
  • 7. Merangkap sebagai anggota DPR-RI, DPRD PROVINSI, DPRA kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam undang-undang.
  • 8. Menjadi pengurus partai politik dan atau/
  • 9. Menjadi anggota dari/atau pengurus organisasi terlarang. Itu lah larangan keras bagi anggota BPD yang harus di taati sesuai dengan uu yang berlaku.

NKRIPOST MUARAENIM – YOGIE79

Terbitkan Pada: 19 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami