NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Lapenmi PB HMI Hadirkan Anggota Komisi X DPR RI Bahas Kebijakan Mendikbud Nadiem

BAGIKAN :
Direktur Bakornas Lapenmi PB HMI, Muhammad Iksan (kiri) menyerahkan plakat penghargaan ke Anggo Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki (kanan) usai Diskusi Publik.

JAKARTA, NKRIPOST.COM – ​​​​​​Badan Kordinasi Nasional Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Bakornas Lapenmi) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sukses menggelar Diskusi Pendidikan.

Diskusi ini bertajuk “Meneropong Arah Pendidikan Indonesia; Menanti Terobosan Mendikbud berlangsung di Sekretariat PB HMI, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Untuk mengupas diskusi kali ini, Bakornas Lapenmi PB HMI mengundang Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zainuddin Maliki sebagai narasumber.

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan alasan mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengevaluasi ujian nasional (UN).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan selama ini dampak (impact) dan keuntungan (benefit) yang didapatkan dari lulusan pendidikan Indonesia banyak yang tidak otentik. Itu makanya standarnya perlu dievaluasi.

“Kita banyak melahirkan intelektual tapi apa dampaknya bagi negeri ini? Kita melihat pendidikan itu dari output(banyak sarjana), outcome (nilai bagus), tapi positive benefit dan positiveimpact-nya nyaris tidak ada,” ungkap Maliki.

Loading...

Saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI beberapa waktu yang lalu, Pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur​​​​​​​ periode 2008-2011 dan 2011-2014 itu mendengar Nadiem malah ikut mengkritisi pendidikan di Indonesia.

“Salah satu sebabnya, pendidikannya tidak melahirkan lulusan otentik, tapi melahirkan lulusan yang seolah-olah saja. Karena itu maunya dia digeser. UN dulu menguji kemampuan kognitif. Nadiem bermimpi bisa mengevaluasi kompetensi,” ujar Maliki.

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2003-2007 dan 2007-2011​​​​​​​, hal itu yang menjadi penyebab Nadiem mengganti Ujian Nasional dengan Uji Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Selama ini kemampuan menghapal menjadi primadona untuk UN. Maliki berpendapat kebijakan UN sangat behaviorisme, artinya perilaku seseorang merupakan hasil intervensi dari luar.

“Jika tidak ada intervensi, maka tidak mau bertindak. Sehingga melahirkan manusia-manusia yang perlu diawasi untuk berbuat sesuatu (behavioristik). Di situ saya setuju dengan Nadiem, UN itu perusak bangsa ini. Kenapa mengajari bangsa ini untuk berbuat kalau ditekan? Tidak ada namanya kesadaran,” ujar Maliki.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu menambahkan jika dalam pendidikan seharusnya dibentuk secara konstruktivistik yaitu dengan cara membangun kesadaran melalui pembelajaran sehingga bisa melahirkan manusia-manusia disiplin karena memiliki kesadaran.

Ia menambahkan sistem tersebut menjadikan siswa sebagai subjek, bukan lagi menjadi objek. Jika Mendikbud Nadiem ingin mengevaluasi lulusan pendidikan berdasarkan asesmen kompetensi dan survei karakter maka sistem pendidikan konstruktivisme solusinya.

Namun, menurut Guru Besar Muhammadiyah tersebut, karena Nadiem bukan berlatar belakang dari bidang pendidikan, membuat pemikirannya tersebut melompat-lompat sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Padahal dalam mengevaluasi itu harus dipersiapkan prosesnya karena dalam sebuah sistem, evaluasi ada di ujung, sebelumnya ada proses, sebelumnya proses juga ada pembinaan. Tapi dia pede sekali. Dia percaya diri apa yang ditawarkan itu sesuatu yang baru,” kata Maliki.

Apalagi di era disrupsi yang terjadi saat ini dimana banyak sekali perubahan di sekitar kita, menurut Maliki akan kedodoran jika mau mengikuti semua perubahan yang ada. Sedangkan, setiap perubahan tidak selalu bagus hasilnya.

Namun, mindset ‘siap menghadapi perubahan’ harus tetap ada supaya bisa bersaing (survive) di era disrupsi saat ini.

“Lulus UN terbukti tidak menjamin anak bisa survive di era disrupsi. Ini sayangnya Nadiem belum bisa menjelaskan tujuan pendidikan dan arah pendidikan seperti apa. Dia ingin anak didik seperti dia karena dia bisa survive di era 4.0,” ujar Maliki.

Setidaknya ada sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh para lulusan tersebut agar bisa bersaing nantinya diantaranya kelincahan (agility), kemampuan adaptasi (adaptability), kepemimpinan (leadership), kemandirian dan keberanian mengambil risiko (enterpreneurship), pemikiran kritis, dan solutif (creative thinking and problem solving). (*)

Terbitkan Pada: 21 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami