KPK Tiba-tiba Keluarkan Aturan Penting Ini untuk Seluruh Ajudan Bupati, Wabup, dan Sekretaris Kabupaten, Tak Main-main, Simak!

NKRIPOST.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewajibkan kepala desa (Kades), ajudan bupati, wakil bupati (Wabup), dan sekretaris kabupaten (Sekkab) untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Aturan ini berlaku mulai 2024 yang diperkuat dengan Perbup Sampang 35/2023

Dihimpun dari RadarMadura.id, Sabtu (13/07/2024), Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo menyampaikan, aturan yang baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi mewajibkan Kades menyetorkan LHKPN mulai tahun ini.

Baca Juga:

Masa Jabatan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT), Terbaru Seluruh Indonesia

Hanya, masih banyak yang belum mengetahui aturan ini sehingga perlu sosialisasi.

Karena itu, penyetoran LHKPN bagi Kades diberlakukan mulai tahun depan. ”Tahun ini kami akan sosialisasikan kepada semua Kades di Sampang,” ujarnya.

Dijelaskan, LHKPN sangat penting karena menjadi indikator pencegahan terjadinya korupsi di masing-masing daerah.

Kewajiban menyetor LHKPN berlaku pada Kades definitif. Hal ini sesuai permintaan KPK.

Dia mengungkapkan, LHKPN ada dua kategori. Yakni, laporan periodik yang dilakukan setahun sekali dan laporan khusus dimulai sejak awal dan akhir menjabat.

”Kalau Pj Kades tidak diwajibkan menyetor LHKPN,” terangnya.

Ari menambahkan, selain Kades, tahun ini ajudan bupati dan Wabup serta Sekkab wajib menyetor LHKPN.

”Semua ajudan tahun ini juga diwajibkan menyetor LHKPN,” imbuhnya.

Baca Juga: Kepolisian Keluarkan Himbauan Serius, Masyarakat Pemilik Kartu Ini Harap Berhati-hati-NKRIPOST.COM

Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat menerangkan, Kades bakal diwajibkan untuk menyetor LHKPN.

Hal itu sesuai dengan permintaan KPK pada saat monitoring center for prevention (MCP) program percepatan pencegahan korupsi di daerah.

”Mulai tahun ini, ASN yang ditunjuk menjadi ajudan bupati, Wabup, dan Sekkab juga termasuk, wajib menyetor LHKPN,” pungkasnya.

Baca Juga: Pemprov dan Polda Adakan Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan BBNKB, Mulai 15 Juli-31 Agustus 2024, Ini Samsatnya-NKRIPOST.COM