KPK Tersangkahkan Menpora “KORPS Nusantara”: Merindukan KPK Mengungkap Kasus BLBI, Century, Reklamasi Sampai PLTU Riau 1

BAGIKAN :
Foto Istimewa A. Ananias Atyboy SH
Foto Istimewa A. Ananias Atyboy SH

Jakarta – Pemberantasan Korupsi telah masuk pada era baru pemberantasan korupsi sejak dilahirkannya Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dua puluh tahun lalu pasca reformasi.

Indonesia adalah bangsa yang besar, Negara yang kaya akan sumber daya bahkan sering di sebut tanah kita tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para oknum – oknum pemimpin yang korup, tikus – tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum.

Bumi pertiwi menangis, melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda kasus -kasus baru, pejabat – pejabat negara ditersangkahkan dan hampir semuanya kebanyakan tersangkut kasus korupsi. Hal ini membuktikan betapa rakusnya para oknum-oknum pejabat Negara ini,
merampas, mengambil dan mencuri uang rakyat untuk memperkaya diri pribadi dan keluarga.

Sejak 17 agustus 1945 Indonesia telah merdeka dari para penjajah akan tetapi udara kemerdekaan hanya diperuntukan untuk segelintir orang, bukan untuk para rakyat kecil.

Dikala bangsa – bangsa lain terus berlomba membangun industri, pendidikan dan infrastruktur negaranya, kita masih tergeletak lemah tak berdaya digrogoti korupsi.

Para oknum pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta, buta akan penderitaan rakyat. Telah menjadi tuli, tuli akan tangisan anak-anak tidak sekolah bahkan mereka telah berubah menjadi piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dengan sekejap mata.

Rakyat hanya menangis menyaksikan perampasan di seluruh penjuru nusantara yang di lakukan oleh oknum pemimpinnya sendiri bahkan dengan congkaknya para koruptor berjalan di bumi pertiwi ini tanpa malu, malah bangga atas kejahatannya.

Ditemui di sekretariatnya aktivis anti korupsi Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) yang juga Ketua Umum KORPS Nusantara A.Ananias Atyboy SH memberikan tanggapannya terkait ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai Tersangka Baru Kasus KONI mengungkapkan bahwa “ketika para wakil rakyat tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, hukum se akan tak berdaya lagi melawan korupsi, saat itulah dibutuhkan seluruh rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk ikut serta memberantas korupsi sebagaimana yang di amanatkan pada pasal 41 UU nomor 31 tahun 1999.”

Lebih lanjut Boy mengungkapkan kerinduannya kepada KPK untuk mengungkap kasus – kasus lama seperti BLBI, Century, Reklamasi, bahkan sampai PLTU Riau.
“KPK sudah mengambil langkah tepat di tersangkahkannya Menpora, akan tetapi saya merindukan di akhir masa tugas para pimpinan KPK periode ini sebelum diganti dapat mengungkap beberapa kasus besar yang menurut saya sampai saat ini masih belum jelas, seperti kasus besar BLBI, Century, Reklamasi bahkan sampai kasus PLTU Riau 1 dan kasus – kasus lain yang melibatkan para elit-elit politik.”ungkap Boy mengakhiri

Sebelumya KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Tersangka Baru Kasus KONI dalam konferensi pers di KPK

KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Imam dijerat dalam pengembangan kasus.

“Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019)

Miftahul merupakan asisten pribadi Menpora. Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK pada awal bulan ini.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Baik Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dalam pengadilan, dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny.

Sedangkan 3 orang lainnya, yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.(*)

Publikasi : 19 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami