KPK Melakukan Penahanan Terhadap Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah

NKRI Post.Riau | Pekanbaru – Walikota Dumai Provinsi Riau Zulkifli Adnan Singkah, menjalani pemeriksaan KPK pada hari  Selasa, 17 November 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga melakukan penahanan

“Penahanan terhadap tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah) Walikota Dumai periode 2016-2021 dalam perkara pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2017 dan APBN 2018. Penyelidikan dilakukan mulai September 2019,” jelas Alexander Marwata,  Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers, Selasa, 17 November 2020.

Penahanan terhadap Walikota Dumai Zulkifli AS, selama 20 hari kedepan di rutan KPK. Walikota Dumai Zulkifli AS diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, diketahui Zulkifli AS ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 3 Mei 2019.

Zulkifli AS diduga memberi suap sebesar Rp500 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan,  terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P tahun 2017 dan APBN Kota Dumai  2018. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagaimana yang dikutip dari FIX Pekanbaru, Zulkifli AS juga menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp50 juta, dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya,   selaku Walikota Dumai yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Loading...

Pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara ini, penyidik KPK sudah memeriksa banyak saksi. Di antaranya anggota DPRD Dumai periode 2009-2014 Yuhardi Manaf, Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kota Dumai, Vera Chinthiana, mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai Ismail, Direktur CV Nuzullul Hendri, dan Direktur CV Maju Karya Putra Amari.
Pemeriksaan juga dilakukan kepada Kamari Adi Winoto selaku CEO Aulia Wijaya Mebel, M Yusuf Sikumbang, dan Mashudi. Dari Pemko Dumai, yakni Anggi Sukma Buana dan Muhammad Saddam dan saksi lainnya.

Editor    : Budiman
Sumber : FIX Pekanbaru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *