Konflik Lahan di Besipae Kembali Memanas, PMKRI: Kecam Perilaku Aparat Menari Di Depan Masyarakat

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah

Nkripost, NTT – Personal konflik lahan di Pubabu, Besipae kembali memanas pada 14 Oktober 2020 tepatnya pukul 11:48 Wita, Rombongan Masyarakat dari luar, POL PP, TNI, POLRI serta Orang-orang bertato (masyarakat menduga itu sekelompok Preman) datang ke lokasi konflik pubabu-besipae. Menurut warga Tujuan rombongan Aparat, warga luar dan preman tersebut ingin melakukan penghijauan yaitu tanam lamtoro di Lahan yang menurut warga masih bermasalah.

Tujuan rombongan tersebut mendapat penolakan dari warga Pubabu-Besipae karena masalah hutan (lahan) Pubabu belum mendapatkan titik temu atau belum selesai, alasan lain adalah situasi Corona, apalagi rombongan aparat keamanan, preman dan warga dari luar mencapai 200an orang.

Dalam sebuah video yang tersebar luas, Sekitar Pukul 13.00 Wita terjadi keributan antara masyarakat dan aparat, tindakan represif itu lagi-lagi di pertontonkan oleh orang-orang suruhan Pemprov NTT terhadap anak-anak dan perempuan Pubabu.

Foto tangkapan layar video

Menyikapi persoalan tersebut Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GerMas) PMKRI Cabang Kupang Hendrikus F. Sola Suri menilai pemprov NTT terkesan tergesa – gesa pada kondisi pandemi ini.

“Tindakan Pemprov NTT itu sangat tidak terpuji karena dalam situasi seperti ini kita lagi di guncangkan dengan situasi yang semakin hari kompleksitas masalahnya semakin besar di NTT. Disamping itu juga ada permasalahannya lagi viral juga yang lagi buming mengenai permasalahan omnibus law. Dan kita lihat bahwa perilaku-perilaku itu, ada perilaku-perilaku biadab yang tidak patut untuk dicontoh.” Ujar Hendrikus.

Rino Sapaan GerMas PMKRI Cabang Kupang Hendrikus F. Sola Suri menuturkan bagaimana bisa aparat yang dibiayai oleh pemerintah melalui pajak yang dari masyarakat, harus mengangkangi mengkhianati rakyat sendiri, semestinya dilakukan dengan cara-cara yang etis.”

Loading...

“Saya menyadari isi video itu sangat – sangat memalukan, dimana seorang perangkat dari pemerintahan setelah melakukan hal-hal keji pada masyarakat masih sempat untuk menari-nari di hadapan masyarakat, kira-kira hal apa yang ingin ditunjukkan,” Tandas Rino.

Baca juga: Aksi Kekerasan Kembali Terjadi di Pubabu Basipae Orang Dianiaya Oleh Preman Bertato

Terakhir, GerMas PMKRI Cabang Kupang Hendrikus F. Sola Suri berharap para pelaku yang terekam dalam video yang tersebar luas itu dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

“Harapan saya, orang-orang yang terindifikasi di dalam video tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perilaku-perilaku yang tak manusiawi itu di hadapan hukum, karena tindakan itu telah mencoreng hak asasi manusia,” Tambah Rino.

Loading...

Sementara ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah ketika ditemui di Margasiswa 63 menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi NTT terhadap masyarakat Pubabu Besipae adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab.

“Semestinya Pemprov melakukan suatu pendekatan tanpa ada bentrok fisik, seperti yang kita lihat dalam video itu adalah bentuk tindakan kriminalisasi masyarakat, ini juga merupakan suatu tindakan yang mencoreng harkat dan martabat manusia.” Ungkap Alfred.

“Oleh karena itu saya mengutuk dan mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum suruhan Pemprov NTT untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat Besipae hari ini.” Tegas ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah.

Selain mengecam ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah juga mengamcam akan melakukan aksi besar jika permintaannya tidak mendapat respon dari Pemerintah Provinsi NTT

“Dan jika Pemprov tidak menanggapi hal ini maka kami akan lakukan aksi besar-besaran bentuk protes kepada Pemprov NTT yang tidak Pro terhadap rakyat.” Ujar Alfred Saunoah menambahkan.

Terakhir senada dengan Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GerMas) PMKRI Cabang Kupang Hendrikus F. Sola Suri, ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah juga meminta kepada kepolisian NTT untuk memeriksa semua yang terekam dalam video yang tersebar luas tersebut.

“Kami PMKRI Cabang Kupang meminta kepada pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa orang-orang yang melakukan tindakan kriminalisasi masyarakat, seperti apa yang termuat dalam video itu.” Tutup Alfred. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *