NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM POLEMIK NATUNA UTARA

BAGIKAN :
Sumber: Dialog Interaktif Radio Elshinta (Jakarta, 4 Januari 2020) https://youtu.be/yc8qqj6Db7U.”

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)


Laut Natuna Utara kembali memanas, setelah Bakamla mengusir tiga Kapal Nelayan yang dikawal China Coast Goard (CCG) di Natuna Utara. Reaksi pun bermunculan. Ada yang mengkritik pemerintah sangat lemah sekali karena masih anggap China pemberi investasi dan hutang kepada Indonesia.

Ada pula yang menyalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa: “dulu disebut macan Asia, sekarang macan ompong, giginya keasaman.” Kritik terhadap Prabowo Subianto cenderung pribadi tidak disebut mewakili pemerintah. Diberbagai group WhatsApp: “Prabowo disebut oposisi rasa penghianat negara.” Itu beberapa kritik terhadap Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Belum lagi kritik kepada Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyalak sekali. Bahkan, satire sekali kritiknya dengan menyamakan prestasi Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dengan Edhy Prabowo Itu sendiri. Suara – suara publik ini: “Edhy Prabowo ingin menghapus kebijakan Susi Pudjiastuti sehingga semakin bertambah kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia.” Itu selentingan suara publik diberbagai media.

Bahkan, publik menilai kelewatan objektif atau tidak rasional, karena menganggap Edhy Prabowo selama menjadi menteri hanya diam seribu bahasa dan tak ada tindakan sama sekali. Padahal seminggu lalu, Edhy Prabowo mengerahkan Kapal Pengawas Perikanan dan berkomunikasi bersama Bakamla untuk segera menangkap tiga kapal Vietnam.

Penangkapan kapal Vietnam pun berhasil dan ditarik ke Pelahuhan Perikanan Pontianak sehingga kapal tersebut masih disana. Proses hukum pun dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan menyerahkan kepada pengadilan. Artinya, Edhy Prabowo sudah berbuat dan bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Loading...

Namun, konteks Bakamla mengusir tiga Kapal Nelayan yang dikawal China Coast Goard (CCG) di Natuna Utara sudah diketahui sebelumnya sehingga kapal pengawas Bakamla melakukan pendekatan pesuasif terhadap CCG tersebut. Tetapi, yang dipersoalkan Edhy Prabowo oleh publik karena dianggap ketidakjelasan sikap. Padahal sebelumnya sudah bertindak terhadap kapal Vietnam yang ditangkap itu.

Memang harus murni publik membedakan antara waktu peristiwa terjadi sehingga memiliki dampak positif terhadap pemberitaan yang muncul selama ini. Begitupun media, tentu sudah menarik bagi mereka karena kualitas berita melibatkan dunia internasional.

Objektifnya, sebaiknya tak ada pembandingan antara kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya masa Susi Pudjiastuti dengan masa kepemimpinan Edhy Prabowo. Karena masing-masing berada dal situasi yang berbeda.

Apapagi, respon pemerintah terhadap tiga Kapal Nelayan yang dikawal China Coast Goard (CCG) di Natuna Utara itu merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan dan pencaplokan oleh Pemerintah China. Maka mestinya harus ditempuh dengan diplomasi dan mempertegas posisi Natuna ada di wilayah Indonesia.

Persoalan yang membuat panas, yakni pengklaiman Menteri Luar Negeri China terhadap Natuna merupakan bentuk penjajahan terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Atas masalah klaim itu, kini Indonesia membuat perhitungan diplomasi kepada otoritas China.

Jika komunikasi pemerintah buntu soal diplomasi Di Natuna Utara ini, tak segera temukan solusi yang komprehensif, konflik ini akan terjadi dimasa mendatang dan bisa jadi pada eskalasi konfrontasi fisik. Mestinya, pemerintah Indonesia dalam komunikasi politik internasionalnya harus mengubah gesekan menjadi energi. Karena Natuna itu wilayah kedaualatan Indonesia, jadi apabila ada negara yang persoalakan Natuna Utara maka harus diberikan terapi khusus agar mereka menyadari bahwa wilayah tersebut wilayah penegakan hukum laut Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, banyak publik menyayangkan Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan sebanyak 600 tentara dan tiga Kapal perang Republik Indonesia ke Natuna Utara untuk lakukan patroli. Karena publik seperti ini memiliki halusinasi rasa takut kalau perang bahwa kekuatan militer Indonesia hanya bertahan beberapa jam saja. Nah, pandangan publik seperti ini juga salah. Karena menanam mainseat pada diri mereka sendiri sebagai rakyat tidak memiliki.optimisme terhadap bangsanya yang merdeka.

Disisi lain, harus pula diakui kekuatan militer Indonesia masih dibawah kekuatan China. Menurut catatan GlobalFirePower, perbandingan militer antara republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yakni RRT menduduki posisi ke-3 di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Tetapi, ada yang mengatakan RRC berada di peringkat ke-2. Berikut ini mesin perang RRC dalam angka. Total Personel Militer: 2,693,000, Aktif: 2,183,000, Cadangan: 510,000.

Kekuatan darat terdiri dari: Tank tempur: 1,222, Kendaraan tempur lapis baja: 40,000, Artileri mandiri: 4,000, Artileri tarik: 6,246, Peluncur roket: 2,050. Sementara kekuatan laut terdiri dari: Kapal induk: 1, Fregat: 52, Perusak (destroyer): 33, Korvet: 42, Kapal selam: 76, Kapal patrol: 192, Kapal ranjau: 33. Kekuatan udara terdiri dari: Total pesawat: 3,187, Pesawat tempur : 1,222, Pesawat serbu: 1,564, Pesawat angkut: 193, Pesawat latih : 368, Helikopter: 1,004, Helikopter serbu: 281.

Sedangkan kekuatan militer Republik Indonesia (RI), berada pada posisi ke-37 di dunia. Indonesia pernah dibanggakan karena disebut-sebut memiliki kekuatan militer yang lebih besar dari Israel. Berikut kekuatan mesin perang Indonesia: Kekuatan darat terdiri dari: Tank tempur: 315, Kendaraan tempur lapis baja: 1,300, Artileri mandiri: 141, Artileri tarik: 356, Peluncur roket: 36. Kekuatan laut terdiri dari: Kapal induk: 0, Fregat: 8, Kapal perusak (destroyer): 0, Korvet: 24, Kapal selam: 5, Kapal patrol: 139, Kapal ranjau: 11. Kekuatan udara terdiri dari: Total pesawat : 451, Pesawat tempur: 41, Pesawat serbu: 65, Pesawat angkut: 62, Pesawat latih: 104, Helikopter: 192, Helikopter serbu: 8.

Perlu dicatat, RRT adalah negara yang memiliki rudal nuklir ‘long range’. Namun, perlu juga diketahui oleh siapapun di dunia, bahwa itu wilayah NKRI. Tak boleh diklaim oleh siapapun karena Indonesia sebuah negara merdeka, bukan negara jajahan. Sekalipun kekuatan militer negara RRT diatas Indonesia, tak boleh seenaknya RRT mencaplok wilayah Indonesia.

Jadi sangat wajar konfrontasi pemerintah Indonesia terhadap China, karena Indonesia sendiri negara berdaulat dan merdeka. Bukalah negara yang harus di jajah. Karena yang tidak wajar dalam komunikasi pemerintah RRT yakni patroli keamanan China memasuki wilayah Indonesia. China mengklaim wilayah tersebut sebagai teritori mereka. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia meradang. Jadi sangat wajar sekali.

Apalagi, klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka menggunakan pembenaran dari peta Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line). Menurut peta tersebut, China menguasai 90% atau hampir seluruh wilayah perairan Natuna. Meskipun Indonesia bersahabat dan berhutang dengan Tiongkok, pemerintah tak boleh melindungi para pencuri ikan.

Pemerintah tetap berkewajiban menegakan hukum yang berlaku, sebagai solusi menindak pelaku pencurian ikan di Perairan Natuna. Kalau masalah peta Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line) sudah diputuskan oleh PBB bahwa itu wilayah Indonesia. Tak ada hak negara lain untuk klaim wilayah Natuna Utara.

Kedepan, komunikasi politik internasional pemerintah Indonesia dengan banyak negara terkait Natuna harus tegas dan membedakan antara persahabatan antar negara. Semua negara di dunia ini juga tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing harus dilakukan dan ditindak tegas. Sekalipun RRT tidak tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah Extraordinary crime kejahatan lintas negara.

Terakhir, kecamuk masalah ini, karena tensi hubungan Indonesia – China sedang panas dingin. Maka komunikasi pemerintah Indonesia tetap mengedepankan diplomasi cantik untuk tetap menjaga Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Natuna dari ilegal fishing. Pemerintah Indonesia, secara terus menerus mengkomunikasikan masalah ini dengan sikap tegas tanpa kompromi. Karena RRT sendiri yang salah mengklaim kalau kapal nelayan dan coast guard tak melanggar kedaulatan Indonesia.

Tentu dasar-dasar yang dipakai RRT mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line itu sendiri. Padahal PBB sendiri tidak mengakui wilayah RRT di Natuna. Maka, Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention of the Sea (UNCLOS) merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia merdeka. RRT bisa dibawa ke Mahakamah Hukum Internasional.[]

Foto Tangkapan Layar youtube Dialog Interaktif Radio Elshinta (Jakarta, 4 Januari 2020) https://youtu.be/yc8qqj6Db7U.”

Terbitkan Pada: 5 Januari 2020 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami