KNPI Ingatkan ada Potensi Kerugian Negara di Pelatihan Online Pra Kerja Sebesar 5,6T

Jakarta, 26 April 2020. Ada perusahaan baru Platform Pelatihan Online bersedia gratis kerjasama dengan Pemerintah. KNPI mendukung penuh pemerintah yang sedang mencari berbagai cara untuk membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19, demikian diutarakan Jackson Kumaat, Sekjen DPP KNPI.

Jackson Kumaat Sekjen DPP KNPI

Termasuk program Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk mengantisipasi pekerja yang kena PHK akibat pandemi Covid-19.Karena tujuan untuk membantu pekerja yang kena PHK, maka fokus saja semua anggaran ke sana, ujar Jackson Kumaat yang akrab dipanggil Jacko.

Loading...

KNPI meminta hentikan semua pelatihan online buat pekerja yang kena PHK tersebut dengan mengabiskan anggaran 5,6 T. Awalnya yang ditunjuk 8 Mitra Platform Digital untuk menyediakan pelatihan online tersebut, sekarang telah dibuka tetapi tetap saja akan diseleksi apakah bisa menambah 8 mitra platform digital penyedia pelatihan online.

Jackson Kumaat menyampaikan bahwa KNPI mendapati dari hasil Diskusi Daring di hari Sabtu 25 April 2020 yg diikuti hampir 100 peserta tentang Kartu Pra Kerja dgn Nara Sumber Jumhur Hidayat (Mantan Kepala BNP2TKI 2007-2014), Yenny Wahid Direktur The Wahid Foundation, dll bahwa dipasaran dari salah satu perusahaan aplikasi startup dan platform dari 8 Mitra tersebut sedang mencari subkon dengan memberikan profit 30%-50%. Kemudian didapati banyak sekali penyedia platform digital siap bekerjasama GRATIS dengan pemerintah tanpa harus dibayar, karena mereka akan mendapat manfaat ketika ada jasa dompet eletronik e-wallet dan user pengguna platform mereka dari 1.000 pengguna, 10,000 pengguna, 100.000 pengguna hingga menuju jutaan akan mengantarkan mereka dilirik Venture Capital untuk menuju decacorn dan unicorn. Bagi yang sudah Unicorn seperti Tokopedia, akan membuatnya menjadi lebih besar.

Jadi, KNPI mengingatkan potensi kerugian Negara 5,6 Trilyun utk pelathan Online tersebut dan saat ini pandemi Covid-19 tidak ada gunanya pelatihan, pekerja kena PHK hanya butuh uang Tunai.Alihkan uang 5,6 T menjadi Bantuan Tunai untuk Pekerja, tegas Jackson Kumaat.

DPP KNPI sampaikan belum ada kata terlambat untuk Pemerintah segera stop anggaran pelatihan online dan alihkan menjadi Bantuan Tunai Pekerja. Dan kembalikan Kerjsama Tekhnis dgn Penyedia Platform gratis ke Dirjen Tekhnis di Kemenaker yang sudah puluhan tahun mengerjakan ini, bahkan tidak pernah mereka mengelola dana 25,6 Trilyun seperti ini.

Jackson Kumaat sampaikan jangan sampai di temukan menjadi kerugian Negara nantinya 5,6 T, karena ada perusahaan pembanding yang bisa memberikan dengan gratis kerjasama.

Jackson Kumaat, tegaskan kembali jangan ada spt kasus E KTP baru, nilai uangnya sama 5 Trilyunan dan diyakini dikerjakan perusahaan profesional, ternyata subkon dan sub sub kon yang mengerjakan sehingga jelas ada kerugian Uang Negara dan menjadi Kasus Korupsi terbesar yg digarap KPK dan semuanya ada dipenjara sekarang.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *