SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

KLHK Turut Bertanggungjawab atas Banjir dan Longsor di Banten

BAGIKAN :
Evakuasi 8 Korban Longsor di Bogor dan Banten

Banjir bandang dan longsor disebabkan oleh adanya aksi penggundulan hutan serta aktivitas penambangan emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Wilayah tersebut kewenangannya ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Jakarta – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Banten tidak hanya melanda Kabupaten Lebak. Banjir meluas ke Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten/Kota Tangerang, menyebabkan sejumlah orang hilang dan hancurnya ratusan bangunan.

Enam wilayah yang paling parah terdampak banjir tersebut adalah Kecamatan Curug Bitung, Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Maja, dan Cimarga.

Berdasarkan data terbaru Polda Banten, banjir bandang dan tanah longsor tersebut mengakibatkan sedikitnya delapan korban hilang, dua orang diduga terseret arus dan sudah ditemukan mencapai dua orang, sedangkan enam lainnya diperkirakan tertimbun material longsoran.

Dari jumlah itu, dua orang diduga terseret arus dan enam lainnya diperkirakan tertimbun material longsoran. Selain korban jiwa, Polda Banten juga mencatat data kerusakan bangunan dan infrastruktur.

“Tim DVI Polda Banten terus mendalami serta mencocokkan temuan ciri-ciri di tubuh korban dengan sidik jari. Saat ini masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI di ruang jenazah RSUD Ajidarmo Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten,” ucap Kabid Humas Polda Banten, Kombes Polisi Edy Sumardi, Jumat (03/01).

Loading...

Baca Juga: Tim Sar Evakuasi 8 Korban Longsor di Bogor dan Banten

Ribuan warga pun mengungsi di sejumlah lokasi di lima kecamatan, seperti Kecamatan Lebak Gedong, sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) mengungsi ke Gedung Serba Guna kantor Desa Banjar Irigasi.

Menurut data dari Kepolisian Resor Lebak, setidaknya 2.000 keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Kemudian di Kecamatan Sajira, terdapat tiga posko pengungsian, pertama berada di Gedung PGRI sebanyak 171 KK, posko Desa Calung Bungur 75 KK, Desa Bungur Mekar 50 KK.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pada 2019 area terdampak meliputi empat kecamatan. Sementara tahun ini, wilayah yang mengalami kerusakan cukup parah justru di area yang dulu bebas banjir, seperti di Kecamatan Lebakgedong.

Banten darurat bencana

Melihat luasnya wilayah terdampak banjir dan longsor tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan wilayahnya darurat bencana banjir dan longsor yang berlaku hingga 14 Januari 2020.

“Selain itu kan curah hujan masih diprediksi tinggi. Jadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik masyarakat maupun petugas harus ditingkatkan, untuk menghindari dampak yang lebih besar nantinya,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, Jumat (03/01).

Bersamaan dengan itu, Wahidin menyatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan inventarisasi kerugian hingga korban di berbagai titik banjir dan longsor.

Seperti di Kecamatan Maja yang terdapat sekitar 770 unit rumah dan satu jembatan rusak berat. Begitupun dengan Kecamatan Sajira, 209 unit rumah rusak berat, 459 rusak ringan, serta empat jembatan dan 10 mushala yang rusak.

“Jumlah kerugian secara material belum diketahui, karena masih menghitung jembatan hanyut, ditambah jalan. Belum lagi di Kota Tangerang cukup parah, ada 56 titik banjir,” paparnya.

Akibat penambangan liar

Dengan adanya banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menyatakan, bencana banjir bandang dan longsor tersebut disebabkan oleh adanya aksi penggundulan hutan serta aktivitas penambangan emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

“Ada penambangan liar di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk itu. Akhirnya klimaksnya terjadi bencana banjir itu. Ketika bencana terjadi, pemerintah yang disalahkan,” kata Iti kepada wartawan,  Jumat (04/01).

Menurutnya, jika hutan gundul dan tanahnya digali oleh penambang liar, maka air tidak bisa meresap dengan baik ke dalam tanah.

“Ketika kemarau saja ada retakan, itu harus ditutup. Apalagi ini musim hujan, di bawah tanah ada lubang-lubang, air curah hujan tidak bisa menahan. Ini yang menyebabkan ambruk, longsor,” tegasnya.

Pihaknya juga mengaku tidak dapat berbuat banyak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, karena wilayah tersebut kewenangannya ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK).

“Ini kan berada di kawasan taman nasional, menjadi kewenangan di pemerintah pusat, di antaranya di bawah Kementrian LHK. Kami tidak bisa melakukan tindakan tanpa sinergis dengan seluruhnya. Makanya harus ada kebijakan langsung dari sana [pemerintah pusat],” tuturnya.

Sejumlah daerah terisolir

Akibat bencana banjir dan tanah longsor, sejumlah jalan dan jembatan terputus sehingga banyak daerah terisolir.

Bahkan ada warga yang harus diungsikan secara bergantian menggunakan perahu karet dari BPBD Lebak melintasi Sungai Ciberang yang arusnya cukup deras.

Perahu karet itu diikat, kemudian ditarik beramai-ramai oleh warga bersama TNI dan Polri.

“Lebak ini antardesa, antarkampung, antarkecamatan banyak dilalui jembatan. Kalau jembatannya putus, maka otomatis tidak bisa mengakses ke sana (daerah lain). Ditambah jalannya amblas. Jadi Lebak Gedong itu (daerahnya) curam, kemiringannya sekitar 90 derajat, di sana sinyal susah,” jelas Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. (Kabar45)

Terbitkan Pada: 3 Januari 2020 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami