Kisah Lakso, Penyidik Terakhir KPK yang Dipecat Firli Bahuri

PONSEL Lakso Anindito berdering pada Rabu, 29 September, sekitar pukul 14.00 WIB.

Ia mendapat telepon dari Sekretaris Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya menghadap direktur di Gedung Merah Putih KPK.

Tak butuh waktu lama, penyidik muda itu bergegas berangkat dari Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang berjarak sekitar 500 meter.

Menghadap direktur, Lakso menerima kenyataan pahit, mendapat SK pemecatan dengan hormat per 30 September.

“Saya juga enggak tahu ya Mas Lakso kenapa ujungnya seperti ini, saya hanya menyampaikan surat saja,” tutur Lakso menirukan ucapan Direktur Penyidikan Setyo Budianto.

“Saya sampaikan ke pak Setyo bahwa ini persoalannya ada di pimpinan KPK,” kata Lakso.

Loading...

Alasan Lakso dipecat adalah karena tidak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Lakso bersama dengan dua pegawai lainnya mengikuti tes alih status susulan karena sedang menempuh studi di luar negeri.

Sejak bulan Agustus 2020, Lakso memulai program masternya di Lund University, Swedia.

Loading...

Ia mendapat beasiswa dari Swedish Institute Scholarships for Global. Ia mengambil hukum perdagangan internasional. Saat ini, Lakso sudah menuntaskan studinya tersebut.

“Saya berangkat sekitar bulan Agustus 2020, kembali ke sini sekitar bulan Juli 2021. Aku diinformasikan [asesmen TWK) Senin, pelaksanaan tesnya Jumat. Waktu saya di Swedia. Dikasih tahu suruh tes tanggal segitu tanpa ada kejelasan gimana teknisnya. Dan waktu itu lagi puncak Covid-19,” tutur Lakso.

Meski sudah kembali pada bulan Juli, pelaksanaan asesmen TWK Lakso dibarengi dengan 2 pegawai lainnya yang sedang mengambil studi di Australia.

Ia menjalani tes tulis pada Senin, 20 September dan wawancara selang dua hari berikutnya.

Dua minggu sebelum pelaksanaan tes, Lakso sempat menyurati pimpinan KPK mempertanyakan dasar hukum, metode dan standar yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen TWK.

Sebab, ia mengutip temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang menyimpulkan ada malaadministrasi dan pelanggaran HAM.

Penyidik yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Andre Dedy Nainggolan yang menangani korupsi bansos Covid-19 ini turut mempertanyakan konsekuensi asesmen TWK terhadap statusnya ke depan apakah tetap diangkat atau tidak sebagai ASN KPK.

Namun, surat itu tidak memperoleh jawaban.

Loading...

Lakso menuturkan pertanyaan tes tulis tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ia diminta mengisi pendapat tentang Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Sedangkan dalam sesi wawancara, ia dicecar soal Revisi Undang-undang KPK yang mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Asesor, terang dia, selalu menekankan bahwa ASN harus mematuhi peraturan perundang-undangan.

Ia pun menjawab revisi secara ide bisa ditolak, namun realitanya revisi tetap terjadi.

Loading...

Dan, menurut dia, Novel Baswedan dkk melakukan pekerjaannya– termasuk menangkap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan eks Menteri KKP Edhy Prabowo– sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tapi, yang jelas-jelas kita lihat ada pelanggaran justru pimpinan KPK. Putusan etik 2 pimpinan kena. Saya singgung dalam wawancara. Tapi, kenapa kenyataannya malah teman-teman yang diberhentikan. Jadi, kalau bicara kepatuhan terhadap UU hasil revisi, teman-teman ini sangat patuh,” kata Lakso yang bergabung di KPK sejak 2015 lalu.

Ia mengungkapkan sampai saat ini belum menerima hasil lengkap tes tersebut, sama dengan yang dialami oleh Novel dkk.

Selain itu, ia juga mempertanyakan tidak mendapat SK tentang pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun langsung mendapat SK pemecatan.

Loading...

“Saya pikir fokus utama saya itu akan mengajukan keberatan administratif. Kalau soal gugat-menggugat nanti kita lihat kondisi faktual mengambil litigasi atau enggak, karena pentingnya adalah saya itu tidak terpisahkan dari teman-teman 57,” ungkap dia.

Lakso bersama 57 pegawai KPK lainnya resmi dipecat pada 30 September kemarin. Perpisahan Novel Baswedan Cs itu tidak manis.

Untuk bisa masuk Gedung Merah Putih KPK terakhir kali saja, mereka terpaksa harus melalui pintu Rumah Tahanan Negara (Rutan) K4 atau bagian belakang gedung karena sudah tidak mempunyai akses lagi.

Selain itu, sepanjang jalan Kuningan Persada IV pun sudah diblokade polisi.

Pimpinan KPK, Firli Bahuri Cs, tak menemui puluhan pegawai yang sudah bekerja selama bertahun-tahun itu.

Firli dan empat pimpinan lembaga antirasuah lainnya hanya berada di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK

(NKRIPOST/CNN Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *