NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Ketua IPMAH Kanreapia Gowa: Pengurus BUMDes Harus Koperatif

BAGIKAN :

GOWA, NKRIPOST.COM – Ikatan Pemuda dan Mahasiswa (IPMAH) Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa kembali menyoroti Pemeritah Desa Kanreapia terkait pengelolaan BMUMDes yang sementara ini bergulir di Inspektorat.

Sekedar diketahui, pihak Inspektorat Gowa telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan berkas (audit reguler) terhadap pengurus BUMDes sejak November 2019 lalu.

Dari hasil audit tersebut, Ketua BUMDes sebelumnya diminta oleh Inspektorat untuk melengkapi seluruh berkas sebagai bahan referensi pihak Inspektorat sampai batas yang telah ditentukan oleh pihak inspektorat.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum IPMAH Kanreapia, Nawir Betok menegaskan agar pihak yang bersangkutan bersikap koperatif.

“Kami intens berkomunikasi dengan pihak inspektorat terkait polemik BUMDes Kanreapia. Untuk itu kami meminta pengelola BUMDes harus lebih koperatif,” ucapnya di Gowa, Senin (23/12/2019).

Betok sapaan akrabnya menyebut, salah satu anggota IPMAH Kanreapia juga telah bertemu langsung dengan pihak Inspektorat, bahwa yang bersangkutan (pengelola BUMBes) telah diberi jangka waktu untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan yakni sejak 18 hingga 23 Desember.

Loading...

“Akan tetapi tidak diindahkan dengan berbagai alasan. Olehnya itu, kami tegaskan bahwa pihak bersangkutan harusnya koperatif terhadap mekanisme audit Inspektorat, jangan terkesan menghindari panggilan inspektorat karena polemik ini harus secepatnya menemui titik terang,” tegasnya.

Lebih lanjut Betok menuturkan, jika terdapat penyelewengan, hasil audit Inspektorat tersebut rencananya akan dikawal oleh Ikatan Pemuda dan Mahasiswa (IPMAH) Kanreapia ke jalur hukum hingga tuntas, agar substansi BUMDes bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Sebagai lembaga dengan prinsip mitra kritis, perlu kami tegaskan kembali bahwa jika terdapat penyelewengan dilihat dari hasil audit Inspektorat, maka kami akan melakukan pengawalan hingga ke jalur hukum sampai tuntas,” ujarnya.

“Jangan sampai polemik ini berlarut-larut hingga substansi BUMDes sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kunci Betok.

Terbitkan Pada: 23 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami