KETUA FORKOB : Seleksi Jabatan Cakadis Diduga Persyaratan Tidak Mengacu Pada UU No. 5 Tahun 2014

KETUA FORKOB : Seleksi Jabatan Cakadis Diduga Persyaratan Tidak Mengacu Pada UU No. 5 Tahun 2014

Wahyu Firmansyah,SH.M.AP Ketua Forum Komunikasi Urang Banua

NKRI POST, BANJARMASIN – Berdasarkan Pengumuman No.821.22/001/PANSEL-JPT/BJM/VII/2020 tanggal 23 -07-2020 Tentang Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin tahun 2020 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong baru – baru ini di duga tidak mememuhi persyaratan UU No.5 tahun 2014 jo PP No.17 tahun 2020.

Hal tersebut dijelaskan Wahyu Firmansyah,SH.M.AP Ketua Forum Komunikasi Urang Banua (Forkob) sewaktu diwawancari oleh awak media.

Wahyu menyatakan bahwa, seleksi pengisian jabatan yang baru-baru ini dilaksanakan diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam UU No.5 tahun 2014 jo PP No.17 tahun 2020 pasal 107 C.3

Menurutnya di dalam amanah PP No. 17 tahun 2020 seorang calon Kepala Dinas harus memiliki Kompetensi Teknis, Kompentensi Manajerial, dan Kompentensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan.

Justru itu menurut Bang Wahyu sapaanWahyu Firmansyah,SH.M.AP Ketua Forum Komunikasi Urang Banua , setiap calon Kadis Wajib\ memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama (lima) tahun sebagai diatur di dalam Pasal 107 C.3 PP Tahun 2020, menurut Wahyu kalau dilihat dari daftar nama – nama yang terdapat pengumuman dari Panitia Seleksi Jabatan perlu ditelesuri kembali oleh berbagai pihak apakah nama nama yang berhasil lolos dari penyaringan itu sudah memenuhi persyaratan dari peraturan perundang undangan.

Menurut Wahyu kami menyatakan hal ini adalah dalam rangka untuk menegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dilaksanakan secara benar agar penetapan dan pengangkatan calon Kepala Dinas benar – benar sesuai dengan kompetensi teknik keahliannya dan.juga harus sesuai aturan, karena kalau seleksi jabatan ini tidak sesuai aturan maka akan memunculkan dugaan adanya intervensi dari pemandu kepentingan dan konsekuensi hukum.

“Kami menyarankan kepada pihak terkait baik mendagri, walikota, sekdakota dan BKD serta Panitia Seleksi jabatan agar meneliti ulang persyaratan para peserta dan bila ternyata tidak sesuai aturan maka penetapan para calon kadis yang bakal menduduki jabatan pada 5 SKPD lingkungan Pemko harus dibatalkan dan diulang, ” ujarnya .

Awak Media sudah mengkonfirmasi ke pihak Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Hal tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban.

(Sugian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami