Kepsek SMP Kobalima Diduga Terlibat Politik Praktis

Tangkapan Layar Video, GT Mendobel-dobel gass sebuah motor King kobra miliknya dihadapan para pendukung SN-KT=SAKTI

Nkripost, Malaka – Kementerian PANRB telah menginisiasi penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kepastian bagi para calon kepala daerah untuk bersaing secara sehat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga Mantan Kapolri menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN untuk menghindari aksi anarkis dan konflik.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan juga mengatakan ASN merupakan salah satu kekuatan signifikan yang dapat mempengaruhi proses Pilkada. Kekuatan ini jika dipraktikkan dalam konteks keberpihakan politik praktis dapat memecah belah kekuatan ASN itu sendiri. Pada akhirnya akan mengaburkan orientasi ASN sebagai instrumen administrasi pelayanan publik yang ujungnya merugikan rakyat.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, ada dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis. Padahal, Menpan RB telah menginstruksikan kepada ASN untuk tidak terlibat politik praktis.

Namun sangat disayangkan, istruksi tersebut tidak digubris. Masih saja ada oknum ASN nakal yang secara terang-terangan berpolitik. Contohnya di Kabupaten Malaka. Yakni oknum Kepala Sekolah SMP Negeri Kobalima (GT) diduga terlibat politik praktis.

Loading...

Di lansir dari prabumedia.com Dugaan keterlibatan (GT) dalam politik praktis tersebut mencuat saat tersebar video dan foto Yang dibenarkan oleh awak media, Yang juga ikut mengawal jalannya konvoi pasalon bupati petahana SBS-WT. Selain itu GT juga mengumpulkan masyarakat di rumah miliknya.

BACA JUGA: Pilkada 2020 dan Hari Anti Korupsi Sedunia Apa Kabar Kasus Bawang Merah Malaka

Padahal keberadaan ASN dalam sebuah kegiatan kampanye politik paslon adalah pelanggaran disiplin kepegawiaan, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Pasal 4 angka 1 (a) berbunyi, tiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiaan kampanye untuk ikut mendukung calon kepada daerah dan wakil kepada daerah.

Loading...

“Pelanggaran disiplin sudah jelas diatur dalam PP tentang disiplin pegawai negeri sipil dan sanksi juga telah dijelaskan,” kata (EA) pemuda litamali yang tak ingin meminta inisialkan namanya.

Video dugaaan (GT) ini sebelumnya juga sempat viral dan ramai tersebar melalui media sosial dan pesan whatshaap.

Dalam video berdurasi 0,55 detik, terlihat GT asyik melakukam konvoi, bahkan GT, menunjukan kehebatannya dengan cara mendobel-dobel gass sebuah motor King kobra miliknya dihadapan para pendukung SN-KT=SAKTI yang saat itu berada pada posko penjagaan.

“Bagimana bisa, demokrasi ini lahirkan pemimpin Yang baik, jika terjadi demikian, para ASN terlibat memdukung petahana hal itu kata dia, Demi mengamankan kedudukannya sebagai kepala sekolah,”kata EA

Padahal masyarakt menginginkan agar demokrasi berjalan dengan bersih dan jujur guna melahirkan pemimpin Yang bermartabat, ASN jangan terlibat dalam politik praktis.

“ASN harus benar – benar netral, dan kami minta Bawaslu Malaka bisa profesional untuk menindaklanjuti hal ini, sebab aturannya sudah jelas,”tegas EA dan meminta Bawaslu Malaka segera bertindak tegas.

“ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Sebenarnya political will dari negara untuk menjadikan ASN netral dalam poilitik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” Kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan. (tiem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *