Kebijakan Presiden Disebut Mencla Mencle, Luhut Binsar Panjaitan: Rakyat Lapar, Bagaimana?

NKRIPOST, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo untuk menyatakan setuju Mudik. Dia juga mengingatkan Jokowi untuk tidak membuat masyarakat gaduh dengan meminta istilah.

“Ini harus dikonfirmasi. Pak Jokowi tidak boleh mencla-mencle begini soal mudik,” kata Syaikhu dalam pertanyaan tertulis SuaraKarya, Kamis (23/4/2020

Loading...

lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tak menyebut kebijakan pemerintah terkait penyebaran virus corona mencla-mencle. Sebab, menurut Luhut, keputusan yang diambil di masa pandemi memang sangat bergantung pada dinamika yang berkembang di lapangan.

Kebijakan Presiden dinilai mencla mencle lantaran selalu berubah dan tidak konsisten. Seperti contoh kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.

Pekan lalu presiden mengeluarkan kebijakan PSBB tidak diperketat, namun beberapa waktu lalu muncul kebijakan agar PSBB diperketat. Dimungkinkan adanya pelanggaran di kota-kota besar maupun kecil,

Kemudian kebijakan tentang larangan mudik, sebelumnya pemerintah melarang mudik, protokol covid-19 pun meperketat.
Belakangan ini ada himbauan tidak perlu diperketat, lalu himbauan dilakukan begitulah seterusnya. Sampai pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mudik bersyarat.

Kebijakan ini jika diterapkan memang menuai banyak kritik dan pelanggaran dari masyarakat. Untuk itu Luhut menjelaskan bahwa kebijakan Presiden yang diambil saat pandemi tak kasat mata seperti ini adalah kebijakan dengan penuh kehati-hatian. Menyesuaikan fluktuasi penyebaran Virus Corona, melihat perkembangan dari waktu ke waktu.

“Kebijakan pemerintah itu jangan disebut berubah-ubah. Misalnya tiap dua minggu ada perubahan, ya karena Presiden itu melihat perkembangan dari waktu ke waktu,” jelas Luhut dalam wawancara bersama RRI, Sabtu (2/5/2020) kemarin.

Loading...

Selain melihat perkembangan virus, Presiden juga memastikan kebijakan yang diambil telah berpihak terhadap kepentingan rakyat. Serta memastikan bahwa masyarakat yang rentan terkena dampak virus ini, telah menerima jaring pengamanan sosial. Untuk memastikan masyarakatnya tidak kelaparan.

“Orang terburu-buru ingin pemerintah putuskan kebijakan. Tapi Presiden harus pastikan dulu bantuan sosial sampai ke masyarakat. Kalau kebijakan diperketat, rakyat lapar, bagaimana?” kata Luhut.(Zull)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *