Kebijakan PPKM Darurat, Apakah Mampu Menekan Penyebaran COVID-19?

VIRUS Corona atau lebih dikenal COVID-19 saat ini semakin menyebar kemana-mana, bukanya hanya di Indonesia, negara besar seperti Amerika serikat (AS) ikut mengalaminya.

Indonesia saat ini menerapkan berbagai cara mulai dari 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) hingga menerapkan PPKM darurat.

Virus Corona sendiri mengalami mutasi dan membentuk varian baru yang dinamai varian Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa.

Dilihat dari sejarahnya, virus ini diawali kedatangannya dari Kota Wuhan yang berasal dari Tiongkok dan masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2021 dan masih berlangsung sampai saat ini tahun 2021.

Merebaknya virus Covid-19 masih terus mengalami peningkatan jumlah kasus setiap harinya.

Bahkan sampai saat ini yaitu tanggal 23 juli dinyatakan sebanyak 49.071 orang yang mengalami positif Covid-19.

Loading...

Kondisi tersebut terus mengalami fluktuasi sampai saat ini.

Hal tersebut menandakan bahwa kondisi kesehatan negara berada pada status darurat.

Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan kebijakan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 ditetapkannya PPKM Darurat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang mulai diterapkan dari 3 Juli sampai 25 Juli yang akan datang.

Loading...

Kebijakan tersebut diberlakukan pada 112 kabupaten/kota yang tersebar dari Pulau Jawa hingga Bali.

Jawa dan Bali dipilih karena kedua wilayah tersebut menghasilkan angka kasus positif Covid-19 yang paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kenaikan kasus Covid-19 ini pun memberikan dampak yang besar bagi masyarakat sipil dan juga tenaga medis di Indonesia.

Banyaknya tenaga kesehatan yang mengalami penularan positif Covid-19, jam kerja yang semakin intensif, penumpukan pasien pada IGD di rumah sakit, mendorong pemerintah untuk menetapkan PPKM Darurat untuk menunjang pemulihan negara dari kesehatan dan berujung pada pemulihan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dimulai dari aspek sosial, aspek pendidikan, hingga aspek ekonomi.
PPKM Darurat vs PSBB 1 tahun silam.

Jika mengingat satu tahun yang lalu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk dapat menyikapi kasus Covid-19.

Bermula dari kasus pertama yang dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat, kasus corona di Indonesia berasal dari WNA asal Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Pada saat itu, kebanyakan negara seperti China, Italia, Irlandia, Denmark, dll melakukan adanya karantina atau lockdown kepada warga negaranya.

Namun, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menentang adanya karantina.

Loading...

Sampai pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan adanya PSBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020.

PSBB ini bertujuan untuk menyelamatkan warga negara dari pandemi dan kebijakan ini telah disesuaikan dengan karakteristik Indonesia dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh negeri dengan mencakup jumlah penduduk atau kondisi demografi, serta pemenuhan ekonomi masyarakat.

Pemberlakuan PSBB tahun 2020 sepertinya terulang kembali pada kebijakan PPKM darurat saat ini.

Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan antara PSBB dengan PPKM seperti pada berikut :

Loading...
  1. PSBB memiliki arti Pembatasan Sosial Berskala Besar sedangkan PPKM memiliki arti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
  2. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sedangkan PPKM diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021
  3. PSBB bersifat bottom up, artinya setiap provinsi dapat mengajukan untuk PSBB sedangkan PPKM bersifat top down, artinya daerah-daerah sudah ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat dalam pemberlakuan PPKM Darurat.

Dampak diberlakukannya PPKM Darurat

Jika melihat kasus Covid-19 yang semakin hari semakin melonjak, kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.

Dampak kenaikan laju Covid-19 sangatlah banyak, salah satunya dari tenaga kesehatan dan juga laju ekonomi.

Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan Covid-19 mulai kolaps dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.

Loading...

Tenaga kesehatan juga menjadi kewalahan dan kelelahan akibat menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Kelelahan ini menyebabkan imunitas turun sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit, dan tidak jarang tenaga kesehatan banyak yang meninggal akibat Covid-19.

Di sisi lain, kematian dari pasien Covid-19 akibat tidak mendapatkan perawatan secara intensif, akan meningkatkan jumlah kasus kematian.

Kematian yang meningkat akan mengakibatkan jumlah lahan pemakaman yang hampir penuh dan menjadi sangat terbatas.

Kemudian, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa dampak perekonomian yang timbul akibat adanya PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali tidak akan sebesar PSBB yang berlaku pada tahun 2020, dengan catatan jika PPKM Darurat ini hanya diberlakukan selama dua minggu.

Sektor yang terkena dampak paling besar ialah bisnis akomodasi, transportasi dan restoran.

Tidak menutup kemungkinan bahwa sektor yang terkena dampak ini berisiko kehilangan pekerja.

Rekomendasi Kebijakan yang Tepat

Perpanjangan PPKM Darurat dinilai tidak akan mampu menekan laju kenaikan Covid-19 oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Direktur Pusat Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, mengusulkan 2 hal untuk mengefektifkan dalam meredam penyebaran Covid-19.

Pertama, diperlukannya keputusan pemerintah bagi masyarakat yang akan masuk dan keluar pulau Jawa dan Bali untuk divaksin atau telah divaksin.

Kedua, mewajibkan para pejabat pemerintah termasuk kapolri, kepala daerah, menteri, sampai panglima TNI untuk dapat membuat persyaratan yang sama bagi siapapun yang akan masuk ke kantor pemerintahan/gedung/BUMN/Polri/TNI.

Selain itu, mengoptimalkan peran puskesmas dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk merapkan protokol kesehatan serta memaksimalkan 3T (tracing, treatment, testing) yang sesuai dengan rekomendasi WHO.

Selain itu, disarankan agar pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi, dikarenakan vaksin terbukti dapat menekan tingkat risiko kematian akibat Covid-19.

Efek vaksin ini akan terlihat dan membentuk herd immunity jika populasi yang mengikuti program vaksinasi ini sampai 70%-80%.

Penulis : Toto kuntoro
Jurusan : Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *