Kapolda Sulsel Diminta Tindak Tegas Anggotanya Yang Tidak Netral Di Pilwali Makassar

Nkripost, Makassar – Netralitas aparat menjadi salah satu isu penting menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan kepala daerah tahun ini berlangsung di beberapa kota dan kabupaten yang ada Di Sulawesi Selatan mengenai hal ini Kapolda Sulawesi Selatan diminta untuk tindak tegas anggota/jajarannya yang tidak netral dan sengaja berpihak kepada salah satu pasangan calon.


Permintaan itu datang dari salah satu Tokoh Mahasiswa Makassar yang akrab di sapa DAMKERS,

DAMKERS mengungkapkan “jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang Insya Allah dilaksanakan pada 9 Desember mendatang masih ada kami temukan oknum aparat Kepolisian yang tidak netral dan seakan-akan berpihak ke salah satu paslon, hal ini kami temukan tepatnya di Kota Makassar dan kami memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut dalam bentuk dokumen foto screenshot jadi kami menganggap dengan adanya hal tersebut Bapak Kapolda Sulawesi Selatan selaku Kepala Kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan masih belum atau tidak Tegas terhadap anggota/jajarannya dalam menjunjung tinggi netralitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 yaitu masih adanya oknum anggota Polri dalam hal ini kita ketahui bersama sebagai aparatur negara masih menampakan suatu perbuatan/tindakan yang bisa dikatakan ketidak netralistasnya sebagai anggota Polri dalam pilkada serentak 2020”.


Demikian disampaikan DAMKERS ketika ditemui disalah satu Warung Kopi di daerah kota Makassar, Senin (7/12/2020)
“Padahal sudah sangat jelas bahkan kita ketahui bersama bahwa Kapolri
pernah menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bahkan Kapolri berstatment tak akan segan-segan menindak anggotanya jika terbukti tak netral” ungkapnya.


“Kalau ada anggota yang melanggar pasti saya suruh periksa propam, baik disiplin maupun kode etik. Tidak ada tawar menawar urusan netralitas ini,”
kata Kapolri dalam video conference dengan seluruh Kapolda terkait pelaksanaan Pilkada, Selasa, 17 November 2020.

Loading...


Kapolri mengingatkan tugas anggota Polri dalam pelaksanaan pilkada hanya menjaga, melayani dan mengamankan kelancaran pilkada.

DAMKERS menambahkan mengenai netralitas anggota Polri dalam konteks politik ini sangat jelas dan ada dasar hukumnya yakni TAP MPR RI Nomor: VII / MPR / 2000 tentang Peran TNI-Polri, dalam pasal 10 tentang keikut sertaan Polri dalam Penyelenggaraan Negara yaitu Ayat (1) berbunyi Polri menyatakan netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis kemudian UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 Ayat (1) berbunyi dalam kampanye, paslon dilarang terlibat dalam anggota Polri
Selanjutnya, UU 8/2015 tentang Pilgub / Bupati dan Walikota dalam Pasal 7 Ayat (1) Polri mengundurkan sejak diri sebagai calon calon.


Dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang dalam Pasal 6 huruf h: anggota Polri wajib menyatakan netral, serta dalam pasal 12 tentang larangan:
1) Menjadi anggota / pengurus parpol;
2) Gunakan hak pilih dan dipilih;
3) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *