Kalah Gugatan Derek Parkir Liar, Pemprov DKI Jakarta Didenda Rp 186 Juta

BAGIKAN :
Petugas Dishub DKI saat menderek mobil yang parkir sembarangan.

Jakarta – Penderekan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dinilai memiliki perlindungan hukum yang rentan untuk terus berhadapan dengan gugatan.

Pasalnya, tidak ada keterangan lebih teknis pada Peraturan Daerah (Perda) yang telah ada. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus merevisi atau memperbaiki Perda tersebut.

Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkiran pasal 66 ayat 2. Di dalamnya menyebutkan ‘Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar milik jalan.’

Sementara dalam pasal dan Perda yang sama ayat 3 menyebutkan bahwa ‘kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.’ Dan petugas kemudian berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik kendaraan tentang pemidahan tersebut

Diketahui, Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Anies harus membayar denda Rp 186 juta kepada Mulyadi. Bagaimana kasusnya?

Kasus bermula saat Mulyadi, memarkir Nissan X-Trail nopol B-29-Zul di depan PN Jakpus pada 10 November 2015. Kala itu, parkiran di dalam area gedung PN Jakpus sudah penuh, sehingga ia memarkirkan mobilnya di Jalan Gajah Mada. Padahal di jalan itu ada tanda larangan parkir.

Saat selesai beracara di pengadilan, ia kaget saat kembali ke Jalan Gajah Mada. Sebab, kendaraannya itu sudah tidak ada di tempat semula.

Mulyadi lantas membuat laporan kehilangan kendaraan. Setelah itu, ia menunggu surat pemberitahuan penderekan kendaraan tetapi tidak kunjung datang. Atas hal itu, Mulyadi menilai Dishub lalai memberi tahu adanya penderekan tilang itu. Belakangan diketahui, mobil itu dibawa ke parkiran IRTI Monas.

Atas kejadian itu, Mulyadi menggugat Pemprov DKI Jakarta. Mulyadi menilai Pemprov DKI telah melanggar Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993 yang berbunyi:

Mulyadi mengajukan gugatan materiil Rp 186 juta dan kerugian imateriil Rp 2,5 miliar. Pada 14 Februari 2017, PN Jakpus mengabulkan gugatan itu. PN Jakpus memutuskan Gubernur DKI dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi Rp 186 juta.

Pada 19 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan tersebut. Duduk sebagai ketua majelis Johanes Suhadi dengan anggota Amir Maddi dan I Nyoman Adi Juliasa.

Putusan itu juga dikuatkan oleh majelis kasasi pada 18 September 2018. Perkara nomor 2010 K/PDT/2018 diadili oleh Yakup Ginting dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Yunus Wahab.

Anies masih tidak mau menjalankan putusan MA dan memilih mengajukan PK. Apa kata MA?

“Tolak,” demikian bunyi putusan MA sebagaimana dilansir panitera MA dalam websitenya, Senin (30/12/2019).

Perkara Nomor 993 PK/PDT/2019 diadili oleh ketua majelis Nurul Elmiyah. Adapun anggota majelis yaitu I Gusti Agung Sumanatha dan Pri Pambudi Teguh.(Red)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami