Kadis Kominfo Perkenalkan Berbagai Inovasi Layanan Publik di Sulsel Ekspo

BAGIKAN :

MAKASSAR – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulsel mengambil bagian dalam Pameram Pembangunan Sulsel Expo.

Kegiatang ini berlangsung selama empat hari, Rabu 30 Oktober hingga 2 November 2019, di Celebes Convention Centre (CCC).

Pada Pameran ini, stand Diskominfo Sulsel menampilkan berbagai inovasi dan capaian program yang selama ini sudah dilaksanakan.

Ada empat bidang, di antaranya bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Seluruh ekspose menampilkan sejumlah capaian kinerja yang telah dilakukan. Khususnya dalam setahun era kepemimpinan Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Dinas (Kadis) Kominfo SP Sulsel Andi Hasdullah menjelaskan, bahwa salah satu perangkat daerah yang dia pimpin itu adalah mengkordinir dan mensupport tata kelola pemerintahan digital baik administrasi pemerintahan maupun layanan pemerintahan berbasis eletronik.

Dalam evaluasi mandiri indeks SPBE Sulsel tahun 2019 sudah berada pada nilai indeks 3,4 atau nilai baik hampir masuk nilai sangat baik skor 3,5- angka SPBE Sulsel tahun lalu, hanya saja berada pada angka skor 2.3 atau nilai cukup.

“Satu tahun kita berhasil naikkan menjadi skor B gemuk. Hal ini kita dapat karena adanya komitmen pimpinan yang kuat dan dukungan dari semua OPD yang ada,” ungkap Andi Hasdullah kepada awak media, Kamis (31/10/2019).

Hasdullah menambahkan saat ini dunia memasuki era digital 4.0, seluruh aktifitas manusia semakin dimudahkan dengan sistem elektronik berbasis digital.

“Karenanya, Kominfo SP Sulsel saat ini telah menghadirkan Sulsel smart province yang memuat sejumlah layanan seperti aduan masyarakat lewat Baruga Sulsel, Layanan Smart Office dan tanda tangan digital, One Data Sulsel, e’ planning terintegrasi, simpek, dan berbagai layanan publik lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Diskominfo SP Sulsel, Badaruddin menjelaskan, khusus di bidang Informatika, secara masif menginformasikan terkait keterbukaan informasi.

Bagaimana proses yang harus dilakukan masyarakat umum jika ingin memperoleh informasi bagi lembaga publik yang ada.

Bahkan, kata Badaruddin, diperkenalkan peran serta kerja-kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang melayani permintaan masyarakat.

“Jika keterbukaan informasi harus dilakukan bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan juga kabuaten/kota, hingga ke desa-desa,” pungkasnya.(SA)

Publikasi : 31 Oktober 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami