Jika BLT Di Ambil Dari ADD, Apakah Itu Uang Negara Ataukah Uang Desa?

NKRI POST, JAKARTA – Di tengah wabah Covid -19, pemerintah mengucurkan berbagai stimulus untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Salah satu stimulus itu adalah bantuan langsung tunai atau BLT.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui penyaluran BLT Corona sebesar Rp 600 ribu per keluarga dan akan diberikan selama tiga bulan

Namun terkait dengan Bantuan Stimulus BLT tersebut Muncul Berbagai macam pertanyaan masyarakat:

Apakah BLT (Bantuan Langsung Tunai) Covid 19 adalah Bantuan dari Pemerintah Pusat atau bukan?

Apakah Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa adalah Uang Negara atau Uang Desa?

Pimpinan Nasional
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Loading...

Merespon beberapa Pertanyaan masyarakat melalui pesan WhatsApp?

Diantaranya:
Apakah BLT (Bantuan Lansung Tunai) Covid 19 adalah Bantuan dari Pemerintah Pusat atau bukan?

Apakah Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa adalah Uang Negara atau Uang Desa?

Berikut Penjelasan Pimpinan Nasional Lembaga K.P.K, berikut ini :

Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa landasan Yuridis Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Artinya berdasarkan aturan ini maka Dana Desa dialokasikan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasing-masing Desa dan untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Pada bagian menimbang Permendes di atas menegaskan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, dengan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut.

Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Selanjutnya, jika BLT bersumber dari Dana Desa maka Dari mana sumber anggaran BLT di Desa tersebut ?

Apakah dari APBN Pemerintah Pusat?

Nah, agar kita tidak salah membuat narasi-narasi yang tidak berdasar maka berdasarkan Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelaslah, bahwa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari dana desa dan dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Bicara dana desa dan BLT, maka rujukan utamanya adalah produk hukum dari Kementerian Desa.

Bahwa berdasarkan Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maka dapat diambil Kesimpulan bahwa Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa a quo Kepala Desa adalah Uang Negara yang dianggarankan oleh Pemerintah Pusat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Demikian, penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat.

Hormat kami,.
Pimpinan Nasional
Lembaga K.P.K
Indranas Gaho
Presiden Lembaga K.P.K
Dr. Hertanto Wijaya,.S.H.,SE,.M.H
Sekretaris Nasional

Saat ini hadapi Virus Corona, 5 Alasan Mengapa Transaksi Non-Tunai Lebih Baik Daripada Transaksi Tunai

Walaupun pilihan transaksi non-tunai sudah banyak tersedia di Indonesia, namun nyatanya uang tunai (kertas dan logam) masih menjadi pilihan pertama di masyarakat sebagai alat transaksi sehari-hari. Kebanyakan orang masih memilih uang tunai karena bisa digunakan secara langsung tanpa bantuan alat apapun. Uang tunai biasanya dipergunakan untuk transaksi yang relatif kecil seperti membayar parkir atau membeli kebutuhan di gerai mini market. Namun bagaimana dengan transaksi bernilai tinggi?

Lalu di saat Ini menghadapi penyebaran virus Corona mengapa transaksi non-tunai lebih menguntungkan? Simak penjelasannya dibawah ini:

Transaksi non-tunai lebih aman

Loading...

Dengan mobilitas kita yang semakin lama semakin tinggi, membawa uang tunai untuk setiap transaksi jelas bukan pilihan yang bijak. Membawa uang tunai dengan jumlah besar saat bepergian sangat berbahaya. Uang tunai sangat rawan pencurian dan susah untuk dilacak. Sedangkan untuk transaksi non-tunai, seperti ATM dan aplikasi smartphone, pengguna wajib memasukkan  password  yang hanya diketahui oleh si pemilik akun.

Transaksi non-tunai lebih higienis

Non-tunai jelas lebih higienis dibandingkan dengan uang tunai. Bayangkan berapa banyak bakteri yang terdapat di uang tunai yang sudah berpindah-pindah tangan. Jika kita tidak rajin mencuci tangan, bisa-bisa menjadi sumber penyakit. Sedangkan transaksi menggunakan kartu maupun online, kita tidak perlu lagi memegang uang tunai.apa lagi saat ini dalam kondisi menghadapi virus Covid – 19.

Transaksi non-tunai lebih banyak pilihan

Non-tunai sekarang ini memiliki lebih banyak pilihan. Contohnya seperti kartu debit, kartu kredit, pembayaran online, ataupun kredit online. Kamu bisa pilih mana yang lebih cocok untuk kebutuhanmu, mana yang paling aman dan nyaman untuk digunakan saat bertransaksi. Yang paling penting, harus sesuai dengan kemampuan kantong kita.

Transaksi non-tunai bisa mengurangi peredaran uang palsu

Peredaran uang palsu memang cukup meresahkan. Namun kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi peredaran uang palsu dengan memilih transaksi non-tunai, terutama untuk jumlah yang besar. Pilihan transaksi non-tunai sendiri memang sudah menjadi himbauan BI (Bank Indonesia) ke masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu karena mata uangnya tidak dapat dipalsukan.

Transaksi non-tunai banyak menawarkan promo

Nah, ini dia salah satu kelebihan transaksi non-tunai yang paling menarik. Biasanya kartu kredit dan kredit online menawarkan banyak promo diskon untuk bertransaksi di restaurant, maskapai penerbangan, atau toko-toko tertentu. Lumayan kan, kamu bisa menikmati promo untuk bertransaksi di merchant khusus.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *