Inilah 6 Pejabat Negara yang Bicara Tunda Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

PRESIDEN JOKOWI kembali angkat bicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi menegur jajaran kabinetnya agar tidak ada lagi yang bicara mengenai dua wacana ini.

Jokowi mengingatkan situasi global saat ini sedang sulit. Ia meminta seluruh fokus mengatasi masalah warga dan menerapkan sense of crisis.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan , ndak,” kata Jokowi dalam sidang rapat kabinet paripurna yang digelar Selasa (5/4).
Lantas, siapa saja pejabat yang pernah menyuarakan dan perpanjangan masa jabatan presiden?

1. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Awal tahun ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim pengusaha ingin pemilu diundur ke 2027.

Masih babak belur dan dalam proses pemulihan ekonomi jadi alasan keinginan tersebut mencuat.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” tambah dia.

Belum lama ini, Bahlil kembali menyatakan pandangannya bahwa penundaan pemilu akan baik bagi dunia investasi. Ia pun menilai pembicaraan pemilu tak boleh diharamkan di parlemen.

“Parlemen ini, kan, lembaga demokrasi. Orang boleh cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram,” kata Bahlil usai menghadiri diskusi investasi Fraksi PKB di Gedung DPR Senayan, Rabu (23/3).

2. Menko Perekonomian Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Kamis (24/2) lalu. Dalam kunjungan tersebut, Airlangga mendapatkan aspirasi dari para petani.

Para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak, curhat kepada Airlangga ingin pemerintahan Jokowi berlanjut.

Sebab, kebijakan Jokowi dinilai meningkatkan harkat hidup petani sawit.

Meski menjabat sebagai menteri, Airlangga mengakui bahwa sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus siap menerima aspirasi itu.

Ia lalu berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada partai politik lain, termasuk kepada Jokowi.

“Karena kita punya topi dari parpol dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” ucap Airlangga.

3. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun karena alasan ekonomi.

Hal ini disampaikan Cak Imin usai menerima aspirasi dari sejumlah pelaku UMKM, pebisinis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan di Gedung DPR Senayan.

“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnansi selama 2 tahun masa pandemi,” kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (23/2).

“Ya setahunlah, kalo enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” imbuh dia.

Tak lama kemudian, Cak Imin mengeklaim usulannya itu mendapat banyak dukungan. Kata Cak Imin, analisa big data perbincangan yang ada di media sosial dari 100 juta subjek akun menunjukkan, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak.

4. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan

Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas setuju bahwa Pemilu 2024 perlu ditunda seperti usulan Cak Imin.

Ia menyatakan siap berkonsolidasi dengan berbagai kalangan, khususnya partai politik terkait usulan tersebut.

Menurut Zulhas, ada sejumlah alasan mengapa Pemilu 2024 harus dipertimbangkan untuk diundur.

Mulai dari situasi pandemi, serangan Rusia ke Ukraina, hingga pembengkakan biaya pemilu.

“Oleh karena berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju pemilu diundur,” kata Zulhas kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jumat (25/2).

“Kita setelah ini akan bertemu dengan berbagai kalangan untuk mendiskusikan langkah-langkah berikutnya. Saya kira begitu. Kita akan komunikasi dengan teman-teman partai koalisi dan tentu dengan berbagai kalangan lainnya,” tambah dia

5. Menko Luhut Panjaitan

Tak lama menyusul Airlangga, Cak Imin dan Zulhas, Luhut B Pandjaitan ikut bicara soal penundaan pemilu. Luhut mengatakan berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu. Menurut dia, ada dampak negatif jika pemilu digelar pada 2024.

“Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang, kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabiskan sekarang,” kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

“Mbok nanti, lho, kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya dulu itu,” lanjutnya.

6.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Tito Karnavian angkat bicara usai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendorong Jokowi maju 3 periode di acara Silatnas pekan lalu.

Tito ditegur sejumlah anggota Komisi II DPR karena tak menindak giat Apdesi tersebut.

Tito menegaskan pemerintah, DPR, dan KPU sepakat pemilu digelar Februari 2024.

Namun di satu sisi, ia menilai tak ada alasan untuk melarang aspirasi terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi dan penundaan pemilu.

“Kita negara demokrasi. Sama dengan wartawan ada freedom, sekarang lebih more freedom dibanding sebelumnya. Tidak boleh dibredel, ada UU Pers. Sekarang malah diperkuat lagi, sepanjang ada yang menyangkut pers enggak boleh langsung dipidanakan tetapi kerja sama di Dewan Pers dulu untuk memproteksi kerja pers jurnalis,” kata Tito kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (5/4).

“Nah, sama ada jaminan kepercayaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu diatur dalam UU No.9 Tahun 1998. Ada pembatasannya? Ada. [Tapi] tidak absolute. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum publik, merusuh, demo rusuh enggak boleh bakar-bakar tangkep itu,” tambahnya.

Tito mengatakan semua boleh berpendapat asal tidak bertentangan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Soal dugaan bahwa dukungan Apdesi adalah mobilisasi kelompok tertentu, Tito menilai ini adalah persepsi.

“Boleh berbicara menyampaikan pendapat. Seperti tadi misalnya, ada aspirasi [Apdesi]. Terserah orang mau terima mau enggak, gitu,” kata Tito.

“Saya tanya sekarang, Mbak ini [wartawan] tanya ke saya, dimobilisasi enggak? Ini kebebasan pers kan namanya? Kalau setuju tiga periode kira-kira itu hak Mbak [wartawan] enggak? Kalau misal adiknya maunya tiga periode gimana? Mau marahin adiknya? Mau larang?” tanya Tito kepada wartawan.

Selain itu, Tito pun menilai amandemen UUD 1945 bukan kitab suci. Sehingga dapat diubah untuk memperpanjang masa jabatan presiden apabila itu keinginan rakyat.

“UUD pernah diubah enggak? Kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Saya mau tanya, UUD kita pernah diamandemen enggak? Bukan yang tabu, kan? Yang tabu pembukaannya. [Ubah] kitab suci [yang] tabu,” pungkasnya.

(NKRIPOST/Kumpara)