Ini Kronologi Bendera HTI di KPK, Hmmm, Ternyata…

Ini Kronologi Bendera HTI di KPK, Hmmm, Ternyata…

3 Oktober 2021 0 By Tim Redaksi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memecat staf satuan pengamanan (satpam) terkait penyebaran foto bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di salah satu ruangan gedung lembaga tersebut.

Kasus itu kini ramai menjadi pembicaraan publik.

Berikut kronologi soal keberadaan bendera HTI di KPK hingga pengakuan eks satpam yang dipecat.

Loading...

Kasus tersebut bermula dari surat terbuka yang ditulis Iwan Ismail, nama pegawai tersebut pada Rabu (29/9/2021).

Saat itu disertakan juga bendera tersebut yang berada di lantai 10 Gedung KPK.

Itu diketahui masuk ke ruang penyidik dan tak sembarang orang memasuki ruangan tersebut.

Iwan mengaku memotret bendera itu bersamaan dengan gelombang protes massa yang menolak pengesahan revisi UU KPK pada 2019 silam.

Dipanggil dan Dipecat
Belakangan usai foto itu viral, Iwan dipanggil dan menjalani pemeriksaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan sebelum Iwan dipecat, pihaknya sempat memeriksa beberapa saksi, bukti, dan keterangan lain yang mendukung.

Hasilnya, pegawai yang memasang bendera tersebut terbukti tidak memiliki afiliasi dengan HTI sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.

Karena itu bagi penyebarnya dianggap sebagai penyebaran berita palsu yang menyesatkan.

“Disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (hoaks) dan menyesatkan ke pihak eksternal,” kata Ali.

Menurut Ali, perbuatan Iwan tersebut juga telah menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak terhadap citra dan nama baik KPK.

Kata Ali ia perbuatan tersebut juga sudah termasuk dalam kategori pelanggaran berat.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Perbuatan yang bersangkutan juga melanggar Kode Etik KPK sebagaimana diatur Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Ali.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Iwan dalam surat terbukanya.

Iwan mengaku dijatuhi sanksi pemecatan karena melakukan pelanggaran kode etik berat.

“Mereka menerangkan bahwa laporan atau BAP saya itu sudah termasuk pelanggaran kode etik katanya, dan merupakan pelanggaran berat karena sudah turut punya andil dalam ketok palu UU KPK yang baru,” tulis Iwan dalam suratnya

Usai suratnya viral, Iwan kini buka suara mengenai kasusnya.

Iwan menegaskan tmelihat dengan jelas bendera tersebut dan sempat mengambil gambarnya.

Ia juga membantah pernyataan mengenai pemasangan bendera HTI di salah satu meja pegawai adalah hoaks.

“Ini bukan hoaks, bendera itu benar ada, bisa diperiksa rekaman CCTV waktu saya motret,” kata Iwan, Minggu (3/10/2021).

Iwan yang bekerja di KPK sejak 2018 ini kemudian menyatakan pernah melihat bendera HTI di dua meja penyidik.

Iwan pun heran ada penyidik KPK yang memasang bendera ormas terlarang. Iwan lantas memutuskan untuk mengambil foto bendera tersebut.

“Saya heran saja, bendera ormas yang sudah dilarang kok masih ada yang pasang. Terus saya potret sengaja sambil menghadap kamera CCTV. Eh, saya dianggap melanggar berat, padahal pemilik benderanya tak pernah diperiksa,” ungkap Iwan.

Loading...

(Montt/CNN/Detik)