SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia: Kawal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAGIKAN :

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Direktur Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (PBHA DPN ISRI) Bambang Soekarno, SH.MH., mengapresiasi terpilihnya para pendekar dan ahli hukum serta peneliti yang bernas antara lain Tumpak Hatarongan Pangkalan, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono menjadi Dewan Pengawas KPK, integritas, kapasitas, keberanian dan Independensi para tokoh tersebut tidak diragukan lagi ujarnya.

Bambang mengatakan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia melalui Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi siap mengawal dalam pencegahan ataupun pemberantasan korupsi baik melalui sosialisasi maupun mengajak jejaring aksi untuk bergerak terutama dalam Ruang-ruang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif serta BUMN.

Adapun jejaring aksi yang kami ajak misal seperti Gerakan Jalan Lurus (GJL) jaringan yang cukup aktif dalam pergerakan dalam membantu Saberpungli di Jawa Tengah dan sekitarnya yang mana beberapa personilnya juga aktif di ISRI, serta organisasi advokat, praktisi hukum, akademisi yang aktif dalam gerakan ini, adapun di ISRI sendiri ada tokoh yang bergerak dalam core ini seperti Bapak Suwidi Tono yang aktif di GAK, Prof. Nanang Tyas melalui pendidikan antikorupsi dan Pak Subandi Parto dengan petuah-petuah moral anti korupsi dan menjaga integritas diri melalui kesederhanaan dan kesahajaan ujar Direktur PBHA DPN ISRI ini.

Pengawalan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di ISRI berbasis pada bidang yang merupakan mandatory spending yang merupakan core ISRI yaitu pendidikan, kesehatan dan desa/Kelurahan, selain itu untuk menjaga transparansi dalam birokrasi merekomendasikan kepada KPK meminta Kementerian Keuangan melakukan pemberlakuan dana untuk K/L secara at cost dalam penggunaan anggaran bilapun ada anggaran secara lumpsum pelaporannya juga merujuk pada anggaran at cost, ini solusi konkret dalam aksi pencegahan dimaksud ujar Ketua Umum Perkumpulan Advokasi Indonesia Hebat (PADI HEBAT) ini.(**)

Terbitkan Pada: 28 Desember 2019 by NKRI POST

Loading...
BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami