Hukum Hendaklah Ditegakkan Meski Langit Akan Runtuh, Lembaga K.P.K: Baru Corona Napi Koruptor Mau Dibebaskan

BAGIKAN :

Publikasi : 6 April 2020 by admin

PRESIDEN LEMBAGA KPK Adv. INDRANAS GAHO

NKRI POST, JAKARTA – Hukum hendaklah ditegakkan meski langit akan runtuh, “Fiat Justitia Ruat Caelum” begitu kurang lebih ucap seorang Gubernur Romawi Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Penegakan hukum Indonesia  saat ini seolah goyah dan hendak diruntuhkan oleh sebuah Virus Corona.

Pimpinan Nasional Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.PK) menyikapi rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengambil momentum pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia untuk membebaskan nara pidana korupsi merupakan bentuk penghianatan terhadap amanat Rakyat Indonesia dan Reformasi, serta mendukung KPK menerapkan ancaman hukuman mati bagi koruptor anggaran Penanganan Corona.

Presiden Lembaga KPK Adv. Indranas Gaho kepada awak media mengungkapkan, Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang tidak seharusnya goyah hanya karena sebuah virus Corona.

“Walaupun langit runtuh, Hukum harus ditegakkan Sehigga tidak ada alasan membebaskan napi hanya karena corona, apalagi Narapidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Masa langit belum runtuh, baru saja Corona Napi sudah di bebaskan terlebih napi Koruptor sudah mau di bebaskan” Ujar Presiden Lembaga KPK”

Hal tersebut disampaikapan Indranas Gaho di karenakan Kemenkumham telah membebaskan 30.432 napi demi cegah Corona serta menanggapi rencana Menkumham Yasonna Laoly Ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk membebaskan Napi Korupsi tua.

Berdasarkan catatan data Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, napi korupsi yang usianya telah melebihi 60 tahun sebanyak 90 orang. sedangkan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman per 31 Desember 2020 tinggal 64 orang.

Dari ke-64 nama tersebut dua di antaranya mendapat sorotan publik, yakni mantan Menteri ESDM Jero Wacik dan pengacara senior O.C. Kaligis

Lebih lanjut Presiden Lembaga KPK Indranas Gaho menegaskan; “Pemberantasan Korupsi amanat Reformasi dan Amanat Rakyat Indonesia, apabila narapidana Korupsi dibebaskan oleh Menkumham Yosanna Laoly dengan alasan pandemi corona, maka itu adalah bentuk penghianatan terhadap Cita – Cita Pemberantantasan Korupsi” Tegas Indranas.

Adv. Indanas Gaho Juga juga memaparkan tentang Lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merupakan amanat reformasi 1998 yang kemudian sebagai Amanat Rakyat Indonesia, ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Hingga akhirnya lahirlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

 “Di perlukan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Jangan sampai terjadi penyimpangan Korupsi dalam Pelaksanaan Perppu No 1 tahun 2020 atau Perpu Penanganan Pandemi Corona ini, banyak sekali kemungkinan yang membahayakan dalam realisasinya, tentang kewenangan tambahan Bank Indonesia dan penyelamatan lembaga keuangan, serta Kebal Hukum dalam pelaksanaan Kebijakan, lalu untuk siapa Perppu Corona ini, untuk Pengusaha atau untuk Rakyat Indonesia?” Tutur Indranas.

Presiden Lembaga KPK juga menjelaskan, Saat ini bukan kondisi normal, maka Perppu No 1 tahun 2020 dan Keppres nomor 11 tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 haruslah menjadi terobosan langkah yang tepat untuk segera di ambil, Pemerintah Pusat harus berani mengambil langkah kongkrit tegas, agar beriringan dan terukur secara Nasional dari pusat hingga provinsi, kabupaten/kota Se Indonesia secara serentak dengan hari dan tanggal yang ditetapkan secara nasional agar tidak berlarut-latut tanpa batas kejelasan, agar ekonomi rakyat kembali bergerak stabil di kemudian hari. Paparnya.

“Tolak pembebasan Napi Koruptor, Awasi pelaksanaan anggaran penanganan corona yang direncanakan menelan dana anggaran 405 Trilyun Rupiah, mendukung KPK untuk membentuk timsus pengawasan dan menjatuhkan Hukuman Mati jika terjadi Korupsi dalam realisasi anggaran pelaksanaan Penanganan Corona” Tegas Presiden Lembaga KPK mengakhiri. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami