Hore! Pemerintah Sediakan 5 Bansos Ini untuk Seluruh Warga Indonesia, Dibagikan Mulai Februari 2024, Simak
27 Januari 2024NKRIPOST.COM- Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada 2024. Kebijakan pemerintah dalam kelanjutan bantaun sosial ini di lakukan awal tahun 2024 dengan di buktikan dalam Buku HImpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga tahun anggaran 2024 sebesar Rp 79,19 triliun.
Kebijakan anggaran itu di dasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024, yang mana sejak Maret 2023 ada sebanyak 1,12% masyarakat miskin ekstrem dari total penduduk.
dengan anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Yang kebanyakan tahun 2024 di arahkan untuk program perlindungan sosial.
“Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun di alokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun di alokasikan untuk program dukungan manajemen,” Mengutip dari Buku III RAPBN 2024.
Bantuan sosial ini telah ada dari tahun lalu dan akan di lanutkan tahun ini lagi, dengan pemerintah menyiapkan beberapa bansos antara lain:
1. BLT El Nino
Akibat musim kemarau berkepanjangan, pemerintah menyalurkan bantuan bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino ke 18,8 juta KPM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyaluran BLT El Nino tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun, nilainya mencapai Rp 400.000 per KPM.
“BLT El Nino ini di gunakan karena ada kenaikan barang, beras yang naik dikit, ini di pakai untuk nutup itu,” tutur Pak Presiden beberapa waktu lalu.
Jokowi meyakini daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai di lakukan. Saat ini, penyaluran BLT El Nino masih terus di lakukan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat.
“Setelah penyalurannya selesai akan kelihatan daya beli rakyat akan meningkat seperti apa,” kata pak Presiden.
2. Bantuan Pangan Beras
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah di salurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus di salurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
“Jadi nanti bulan Januari, Februari, Maret (2024) di berikan lagi ya,” kata Jokowi mengutip keterangan, Senin (4/12/2023).
3. PKH
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan di teruskan pada tahun 2024. PKH di bagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.
Tahap 1 di bagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
PKH di berikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.
Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang di sabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.
Berikut ini rinciannya:
- Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.
- Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.
- Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap
4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan
Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.
5. Program Indonesia Pintar
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.
Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:
- Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS
- Peserta didik dan keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
- Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- Peserta didik yang pernah drop out.
- Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.
- Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
Demikian informasi bantuan sosial awal tahun 2024 ini yang akan cair. jangan sampai ketinggaln semoga bermanfaat.
Saya salah satu kepala keluarga yang mendapat BNPT, tapi selama saya mendapat BNPT tidak menerima kartu elektronik, saya bisa mengambil dananya jikalau ada surat undangan ke balai desa atau kantor pos, sementara bila pemerintah menyalurkan lewat kartu elektronik saya tidak bisa mengambil dana BNPT tersebut,
Saya salah satu kepala keluarga yang mendapat BNPT, tapi selama saya mendapat BNPT tidak menerima kartu elektronik, saya bisa mengambil dananya jikalau ada surat undangan ke balai desa atau kantor pos, sementara bila pemerintah menyalurkan lewat kartu elektronik saya tidak bisa mengambil dana BNPT tersebut,
Kenapa pkh dan KIP anak2 saya di non aktif kan