HMI Badko Jabodetabeka-Banten Minta Pilkada Serentak Ditunda

FurqanAbdul Ketua Bidang eksternal HMI Badko Jabodetabeka-Bante

Nkripost, Jakarta-Penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari tidak menunjukan tanda-tanda bahwa Indonesia akan bebas dari Covid-19. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, “kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan”.

Hari ini saja, angka orang yang positif Covid-19 per 21 September 2020 sudah mencapai 248.852 orang sedangkan yang meninggal dunia 9.677 jiwa. Jumlah itu menurut saya terbilang sangat besar.

Berkaca dari semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 mengingatkan kita semua kepada keputusan Presiden Jokowi yang menerapkan New Normal pada waktu.

Loading...

Kalau saja waktu itu Presiden Jokowi tidak menerapkan New Normal, mungkin saja penyebaran Covid-19 tidak sedahsyat ini, dan angka kasus positif Covid-19 tidak sebanyak saat ini.

Hari ini, mungkin kita bisa katakan bahwa itu dulu dan sekarang saatnya kita bersama-sama mengambil peran masing-masing mengatasi penyebaran Covid-19. Kami katakan bahwa Covid-19 adalah musuh kita bersama dan memberantas penyebaran Covid-19 adalah tugas kita bersama.

Melupakan kejadian dan kesalahan penanganan Covid-19 diawal-awal munculnya Covid-19 di Indonesia mungkin kita bisa lakukan tapi itu harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua dan terlebih lagi pelajaran bagi pemerintah dalam menangani Covid-19 dikemudian hari.

Sekarang, ramai-ramai orang dan ormas menolak penyelenggaraan Pilkada serentak dilakukan ditengah pandemi Covid-19 dan anehnya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri ngotot bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan walaupun kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan.

Berdasarkan hal itu, kami menduga bahwa Kemendagri tidak belajar dari kesalahan pemerintah menangani Covid-19 diawal-awal munculnya di Indonesia. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Mendagri, Bapak Tito Karnavian agar mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat jika membuat keputusan.

Jangan sampai muncul dalam pikiran masyarakat Indonesia bahwa Pemerintah atau Presiden Jokowi tidak peduli dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Menurut kami, itu sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Alangkah lebih baiknya Pilkada serentak ini dilaksanakan setelah kondisi bangsa Indonesia normal seperti sedia kala atau Covid-19 lenyap dari tanah Ibu Pertiwi (tanah Indonesia) dan pemerintah fokus menangani penyebaran Covid-19 agar masyarakat Indonesia bisa beraktifitas secara normal dan pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada orang atau pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Pilkada serentak ditengah Pandemi Covid-19 selain di khawatirkan akan memicu munculnya klaster baru penyebaran Covid-19. Hal lain yang paling di khawatirkan adalah terulang kembalinya tragedi meninggalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tahun 2019 lalu dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Waktu Pemilu tahun 2019 lalu belum ada virus atau belum ada Covid-19 korbannya 527 orang yang meninggal dunia dan 11.239 orang mengalami sakit dan sekarang pemerintah memaksakan pilkada serentak dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 menurut kami keputusan itu sangat merugikan dan mengancam keselamatan masyakat Indonesia.

Kini saatnya Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan angkat bicara terkait dengan kisruh penolakan Pilkada serentak yang disampaikan LSM dan Ormas di Indonesia dan saya secara pribadi menilai bahwa menyelenggarakan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 tidak tepat dan cenderung berpotensi merugikan masyarakat Indonesia.

Tapi sekarang, permintaan ormas dan LSM kepada penyelenggara Pilkada dan pemerintah untuk menunda Pilkada di tengah pandemi Covid-19 pupus ditengah jalan karena hasil Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI, KPU RI, KEMENDAGRI RI, BAWASLU RI dan DKPP pada hari ini tanggal 21 September 2020 sudah bersepakat bahwa Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan keputusan itu patut diduga bahwa Legislatif dan Eksekutif benar-benar tidak berpihak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dari ancaman Covid-19 padahal keselamatan dan kesehatan masyarakat harusnya menjadi pertimbangan yang utama ketika mengambil keputusan.

Mengingat keputusan sudah disepakati oleh Komisi II DPR RI, KPU RI, KEMENDAGRI RI, BAWASLU RI dan DKPP bahwa Pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 maka kurang adil kalau Presiden Jokowi tidak membuat perjanjian dengan masyarakat Indonesia yang isinya “Jika seandainya muncul klaster baru penyebaran Covid-19 sebagai akibat dari penyelenggaraan Pilkada serentak maka Presiden Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang menangani Covid-19”.

Furqan Abdul
Ketua Bidang Eksternal Badko HMI Jabodetabeka-Banten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *