SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

HMI Badko Jabodetabeka Banten Inisiasi Mosi Tidak Percaya Kabareskrim Mabes Polri Karena Skandal Surat Sakti

BAGIKAN :

Nkripost, Jakarta-Mabes Polri telah mengakui bahwa surat sakti buronan Djoko Tjandra itu diterbitkan oleh salah satu pejabatnya dan berujung pada pencopotan Prasetijo dari jabatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Prasetijo disebutkan menerbitkan surat jalan tersebut atas inisiatif sendiri dan telah melampaui kewenangannya. 

Kasus Brigjen Prasetijo ini pun jadi sorotan luas. Berbagai pihak mengecam tindakan jenderal polisi tersebut karena dianggap melindungi Djoko Tjandra. Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten Rahman Bagariang turut angkat bicara.

“Tindakan yang dilakukan oleh Brijen Prasetijo melahirkan konsekuensi ketidakpercayaan publik Kepada Bareskrim Polri, bagaimana mungkin sang buronan dilindungi dan dikawal atas surat jalan yang dikeluarkan oleh bareskrim? dalam aturan,norma hukum yang mengatur tidak dibenarkan melalukan tindakan melindungi pelaku kejahatan.” tegasnya

Menurut Rahman Bagariang langkah yang diambil oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit adalah sangat normatif sekali dalam pengusutan skandal surat sakti Djoko Tjandra. Pasalnya ketika kasus ini telah muncul kepermukaan baru ada ketegasan dari Kabareskrim, semestinya Komjen Sigit Prabowo jauh sebelumnya telah mengetahui skandal tersebut.

“Pengusutan para jenderal yang terlibat telah berjalan dan ditangani oleh mabes polri. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan dalam kasus skandal surat sakti, agar Presiden Jokowi pun dapat mencopot Kabareskrim Listyo Prabowo karena dianggap telah gagal menjadi ujung tombak penegekan hukum dan meminta kepada Kapolri merotasi Kabareskrim baru.”

“Nantinya kita akan melakukan konsolidasi kepada teman-teman OKP se-DKI untuk melalukan panggung orasi “Mosi Tidak Percaya kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo” sebagai bentuk kegagalan Kabareskrim Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum serta gagalnya reformasi polri” Tutup Rahman Bagariang Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten.

Loading...

Terbitkan Pada: 21 Juli 2020 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami