Heboh! Anies Baswedan Sebut Menteri Koordinator Ini Ingin Ubah Konstitusi, Begini Reaksi Gerindra dan PDIP

NKRIPOSTl.COM – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Hal itu, menanggapi terkait ucapan Anies soal Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi.

Dasco menilai, pernyataan Anies akan berdampak terhadap penafsiran masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.

Jangan sampai, pernyataan Anies membuat masyarakat berpikir bahwa demokrasi Indonesia terkesan gampang.

“Saya pikir kita sebaiknya berhati-hati mengeluarkan statement. Bahwa demokrasi di Indonesia ini jangan dibuat kelihatan gampang,” kata Dasco, Jumat (17/3), Dikutip dari merdeka.com.

Dasco menjelaskan, untuk mengubah konstitusi tidak bisa hanya melalui seorang Menko.

Sebab, untuk mengubah konstitusi, harus ada mekanisme yang dilalui.

“Enggak bisa seorang Menko itu kemudian, masa seorang Menko mengubah konstitusi, Menko itu berarti melanggar konstitusi dong, kalau dia ingin mengubah konstitusi,” ujarnya.

“Kenapa? Karena kita sudah tau perubahan konstitusi ada mekanisme nya, enggak bisa hanya seorang Menko. Dan tentunya seorang Menko bisa mengubah konstitusi demokrasi kita mau jadi apa,” sambung Wakil Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, dia menyebut, jika ada perubahan dalam konstitusi yang tidak sesuai mekanisme, dapat dipastikan akan mendapatkan penolak keras dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan tentunya perubahan-perubahan tidak melalui mekanisme itu akan ditentang oleh rakyat banyak,” imbuh Dasco.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan.

Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan.

Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

“Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka,” ujar Anies.

Dasco menjelaskan, untuk mengubah konstitusi tidak bisa hanya melalui seorang Menko. Sebab, untuk mengubah konstitusi, harus ada mekanisme yang dilalui.

“Enggak bisa seorang Menko itu kemudian, masa seorang Menko mengubah konstitusi, Menko itu berarti melanggar konstitusi dong, kalau dia ingin mengubah konstitusi,” ujarnya.

“Kenapa? Karena kita sudah tau perubahan konstitusi ada mekanisme nya, enggak bisa hanya seorang Menko. Dan tentunya seorang Menko bisa mengubah konstitusi demokrasi kita mau jadi apa,” sambung Wakil Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, dia menyebut, jika ada perubahan dalam konstitusi yang tidak sesuai mekanisme, dapat dipastikan akan mendapatkan penolak keras dari seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan tentunya perubahan-perubahan tidak melalui mekanisme itu akan ditentang oleh rakyat banyak,” imbuh Dasco.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan.

Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan.

Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

“Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka,” ujar Anies.

REAKSI PDIP

Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies Baswedan sangat mengada-ngada.

Dia menilai, seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.

“Itu si mengada-ada. Memang Menko bisa mengubah konstitusi? Harusnya seorang mantan menteri, Mantan Gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3)

Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan dan membuat masyarakat kebingungan dengan pernyataan tersebut.

“Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat,” tegasnya

LANJUT MEMBACA