NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

GEO POLITIK-EKONOMI INDONESIA: Perang Melawan Kemiskinan!

BAGIKAN :

Oleh
Kelvin Ramadhan

Teringat kembali janji politik lima tahun lalu, Presiden Jokowi di periode kedua ini, kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Namun Angka di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita masih stag di angka 5 persen. Alih-alih memastikan terealisasinya janji politik pada masa kampanye kemaren, Jokowi malah meng-amin kan dan mensyukuri pertumbuhan ekonomi 5% ini.
“kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas 5% ini patut kita syukuri,” kata Jokowi, Saat pidato di acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopmida 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Kenapa kita mesti bersyukur? Jokowi mengatakan, kondisi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian, khususnya karena perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.
Kondisi tersebut memantik perhatian presiden Bank Dunia, David Malpass, yang berulang kali mengingatkan Indonesia untuk tetap hati-hati mengingat kemungkinan keadaan perekonomian global mengalami resesi yang tentunya berimbas pada perekonomian Indonesia.
Sejatinya, perang dingin antara Amerika-China tidak boleh dinafikkan dalam pengaruhnya terhadap kondisi geo Politik-Ekonomi dunia termasuk Indonesia. Seperti bunyi adagium “ketika Amerika Serikat Bersin, maka dunia akan terkena flu”.

Namun, semenjak Tiongkok menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan ekonomi digdaya seperti AS, dunia kini ikut mewaspadai “flu” dari timur ini.

Beragam kebijakan-kebijakan politik antar kedua negara untuk kepentingan ekonominya telah menarik Indonesia ke salah satu dari keduanya sebagai poros politik-ekonomi dunia.

Loading...

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah memberikan pesan kepada para pemimpin ASEAN bahwa pada suatu titik, ASEAN dengan terpaksa harus memilih antara visi Tiongkok atau AS.

Pun demikian, keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak serta merta salah dan menjadi penting bagi kita adalah untuk terus mendukung serta mengawal jalannya keputusan tersebut dalam mewujudkan negara berkesejahteraan masyarakat (walfare state).

Selain itu, yang menjadi perhatian kita bersama adalah upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan melalui pendekatan kolaborasi politik-ekonomi antar pemerintahan global di Era Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals). Karena sejalan dengan SDG’s sebagai platform pembangunan global dari 17 poin tujuan, poin pertamanya adalah cita-cita kita bersama yakni dunia tanpa kemiskinan.

Geo Politik Indonesia

Hemat penulis, di abad 21 ini, ideologi politik telah menemui ajalnya. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menganut ideologi politik secara murni. Semua negara bersifat pragmatis karena kepentinganlah yang abadi dan hal tersebut telah berkembang semenjak kemenangan kapitalisme atas komunisme dan totalitarianisme.

Seiringan dengan itu. telah terjadi pergeseran konstelasi politik dunia hari ini yang menjadikan Asia Pasifik sebagai poros politik dan ekonomi dunia.
Konsekuensi ini tak terlepas dari atribut Asia-Pasifik sebagai jalur perlintasan perdagangan strategis dunia, kelimpahan sumber daya alamnya, serta benturan sejumlah ideologi (seperti sekulerisme vs negara Islam, Kapitalisme-liberal vs komunisme-otoritarian).

Indonesia sabagai salah satu dari 21 negara di Kawasan Asia-Pasifik akan memainkan peran penentu dalam konstelasi ini. Dua negara adidaya sekarang yang semakin gencar berebut pengaruh di Kawasan Asia-Pasifik, antara AS dan Tiongkok akan saling mencuri simpati Indonesia.

Keberhasilan proyek investasi OBOR (One Belt One Road) ala Tiongkok di Indonesia akan memuluskan ambisi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan dan Asia Pasifik dan bagi AS kepemilikan saham di Freeport akan menjadi batu loncatan untuk menguasai Kawasan Asia Pasifik.
Dalam hal ini, Indonesia melalui pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk tidak tergabung pada sekutu apapun (negara non-blok) dengan tujuan memelihara perdamaian dunia; Asia Pasifik dan Laut Cina Selatan, seperti yang di amanat kan pada pembukaan UUD 1945. Geo politik yang dijalankan mestilah berorientasi terhadap stabilitas perdamaian dunia dengan membuka diri terhadap seluruh peluang kerja sama bilateral, multilateral,dan unilateral namun mengutuk persekutuan yang menimbulkan perpecahan antar negara.

Tak kalah menjadi perhatian, pemerintah harus tetap memperhatikan peluang politik yang memberikan manfaat bagi negara demi mewujudkan negara kesejahteraan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mao disaat bertemu dengan Presiden AS Richard Nixon bahwa, “satu pihak mesti memanfaatkan keuntungan dari konflik antara dua kekuatan besar”.
Geo Ekonomi Indonesia.

Indonesia diproyeksikan bakal menjadi ekonom terbesar kelima di dunia dalam 25 tahun ke depan. Populasi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 265 juta jiwa saat ini menjadi 319 juta tahun 2045, menurut Bank Dunia pendapatan per kapita sebesar US $ 3.840 tahun 2018 diproyeksikan akan mencapai US $ 23.199.
Beragam kebijakan telah di persiapkan untuk mewujudkan hal tersebut, dimulai dari pemberian porsi besar terhadap pertumbuhan ekonomi,penurunan pajak untuk kemudahan investasi, dan peran besar negara dalam ekonomi melalui korporasi negara (BUMN). Pada tahun 2020 nanti penyertaan modal negara (PMN) kepada 7 BUMN mencapai RP. 17.7 triliun.

Terobosan yang di lakukan pemerintah, menunjukkan sistem perekonomian kita condong meniru sistem ekonomi Tiongkok yakni sistem ekonomi state capitalism. Ian Bremmer dalam The Secret to China’s Boom: State Capitalism menyebutkan state capitalism sebagai faktor yang mendorong perkembangan pesat ekonomi Tiongkok. Kemajuan perekonomian Tiongkok ini berawal dari reformasi intensif dan privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara nya.

Tidak tanpa alasan penulis mengatakan sistem ekonomi Indonesia mengimitasi atau meniru sitem ekonomi Tiongkok. Hal ini terlihat jelas dari visi presiden yang memberikan peran lebih besar kepada BUMN dalam ekonomi.

Strategi ini tentu mempunyai dasar, mengingat sepanjang tahun 2018 lalu, total aset BUMN mencapai angka RP. 8092 triliun dengan total perolehan laba sebesar Rp. 200 triliun.

Maka itu, formula baru dari sistem ekonomi kapitalis ini di nilai tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 7 persen dan tentunya perang melawan kemiskinan.

Yang menjadi tantangan saat ini terletak pada faktor eksternal. Indonesia masih menghadapi ketidakpastian global akibat dari perang dagang AS-China, proteksionisme, Brexit, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan iklim.
Isu ini mengaharuskan pemerintah menyiapkan inisiatif atau kebijakan antisipatif mempertahankan ruang fiskal agar tetap mampu bermanuver ke semua pihak karena tidak ada jaminan dunia akan terus tumbuh secara positif.

Perang Melawan Kemiskinan

“Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka” pesan lantang sang proklamator untuk kita, Bung Karno. Ketika kita mengumandangkan kemerdekaan, sejatinya kita memberikan sebuah pesan bahwa bangsa Indonesia menyatakan perang terhadap kemiskinan.

Namun, hari ini setelah lebih dari 74 tahun berlalu, kita menyaksikan kemiskinan menang, janji kemerdekaan tak tertunaikan, dan kita Indonesia kalah dalam perang panjang melawan kemiskinan. Sejatinya kemiskinan itulah musuh bersama kita.

Oleh karena itu, hari ini, saatnya kita mengerahkan semua sumber daya dan kemampuan kita dalam bingkai persatuan untuk bersama-sama memerangi kemiskinan.

Kita harus yakin bahwa bonus demografi, nilai-nilai ke-Indonesiaan, arah geo politik-ekonomi kita hari ini adalah tiga kunci utama untuk menjadikan kita mampu menghapuskan kemiskinan dari bumi Indonesia.

Perlu di tekankan bahwa kemiskinan adalah akar dari problem indonesia. Indeks angka kemisikinan selalu berbanding lurus dengan indeks konflik dan kekerasan. Mulai dari kriminalitas, radikalisme, konflik ideologi, dan permasalahan krusial lainnya. Oleh sebab itu, selain untuk mewujudkan kesejahteraan negara, maka kemiskinan adalah kewajiban yang perlu diberantas dalam menghindari keterpurukan.

Pada Maret 2019 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data indeks Gini Ratio Indonesia di sebesar 0,382. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,02 di banding September 2018 lalu, tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia masih di bilang cukup tinggi.

Bila di presentasekan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak ±265 juta, penduduk Indonesia yang berpenghasilan hanya sebanyak ±100 juta penduduk.

Sebagaimana pada dasarnya, tolak ukur paling relevan dalam memahami tingkat kemiskinan suatu negara adalah dilihat dari angka ketimpangannya.

Oleh sebabnya, tugas utama bagi seluruh komponen pemerintah dalam meniadakan ketimpangan.

Untuk itu, melalui kebijakan strategis pemerintahan kita dengan hubungan geo-politik dan geo-ekonomi pada berbagai negara di dunia yang diperuntukkan meningkatkan penghasilan negara harus benar-benar dipetik buahnya.

Apalagi melihat bagaimana persaingan antara AS-Tiongkok dalam menarik simpati Indonesia, maka Indonesia harus memetik buah manfaat dari keduanya.

Sebab pada posisi saat ini, Indonesia merupakan negara yang kuat dan harus berpihak pada kebermanfaatan demi memerangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan negara.

Data Penulis

Nama​: Kelvin Ramadhan
Status​: Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik UNP
No HP​: 085363060918

Terbitkan Pada: 6 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami