FPII Kuansing Kecam, Kades Yang Diduga Pangkas Rp 100.000 BLT DD/KK

NKRI POST.RIAU | Kuansing – Disaat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda wabah Pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, memprioritaskan penggunaan Dana Desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Loading...

Yang mana pada tahap pertama sebanyak 15 persen, tahap kedua 15 dan tahap selanjutnya 10 persen yang akan dibagikan kepada penerima yang terdampak Covid-19 tersebut, dari setiap penerima akan diberikan bantuan secara tunai sebesar Rp.600.000 per setiap bulannya.

Namun lain halnya, disalah satu Desa di Kecamatan gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Pengalokasian BLT-DD yang di salurkan pada 21 mei 2020 lalu, yang diberikan sebanyak 103 Kepala Keluarga (KK), menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, Sejumlah dari 103 penerima tersebut, ada 3 orang Penerima, sebagai anggota BPD.

Bahkan bukan itu saja, yang lebih tak sedap lagi, salah seorang masyarakat Penerima BLT DD mengatakan, “Setelah uang dikasihkan sejumlah
Rp.1.200.000 / KK, malam nya kepala Desa beserta perangkatnya, mendatangi Penerima BLT DD tersebut, memungut uang Rp.100.000 / KK. Dengan tidak secara bersamaan.
Kami dipungut 100 ribu per orang, oleh kades, juga penerima BLT DD yang lain, dipungut perangkat desa juga 100 ribu, seperti yang dilansir dari Detik45 com, “ujar penerima yang enggan disebutkan namanya.

Lanjut keterangan penerima BLT DD Desa tersebut, ada 13 penerima yang dipungut secara keseluruhan.
Bahkan saat ditanyakan, “Atas alasan apa kades maupun perangkat desa memungut uang tersebut.?  Penerima menjelaskan ” tidak ada alasan nya, dan tanpa ada penjelasan, “ujarnya.

Saat dikonfirmasi via handphone oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kepala Desa tersebut menjelaskan, ” tidak ada pungutan, apa yang mereka katakan itu bohong, ”kata Kepala Desanya.

Bahkan oknum Kades tersebut cukup arogan saat dikomfirmasi tentang Kebenaran informasi tersebut dengan mempertanyakankembali, ”siapa masyarakat yang melapor itu, ini ada pisau(belati), mau Berkelahi ayo, ada tanah lapang untuk berkelahi, “ucap kades tersebut.

Loading...

Dalam perkara ini, Korwil FPII Kuantan Singingi berharap kepada pihak Instansi terkait dan penegak hukum dapat mendalami dan menindak tegas kepada Oknum Kepala Desa beserta Perangkatnya tersebut, sesuai aturan dan UU yang Berlaku, karena menurutnya, bukan saja masalah pungutan, melainkan adanya penerima BLT DD tersebut dinilai tidak tepat sasaran, Jangan dibiarkan.

”Kita sangat Berharap adanya tindak tegas oleh pihak-pihak  terkait dalam menyalahgunakan wewenang, karena kita punya bukti Pengakuan, Berupa rekaman dari Penerima bantuan tersebut,
”ucap ketua Korwil FPII Kuansing.

Editor    : Budiman
Sumber : Detik45.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *