NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Empuknya Asuransi Santunan Nelayan dan Pembudidaya: Semakin Besar Penerima, Bertambah Pula Pundi-Pundi Amal

BAGIKAN :

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)


Tulisan ini atas hasil investigasi: teknik wawancara, diskusi, penggalian informasi. Investigasi dilakukan di Pulau Sumbawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Semua narasumber yang diwawancarai pernah menerima Asuransi. Paling Fenomenal: semakin besar penerima dan jumlah menerima, bertambah tinggi pula zakat amal yang keluar. Begitu komitmen fee dalam asuransi nelayan.

Pada periode tahun 2016 hingga Agustus – September 2019 lalu, pemerintah bekerja keras menggejot program asuransi nelayan dengan mengalokasikan dana sebesar 175 miliar rupiah pada tahun 2017, diperuntukkan kepada para nelayan kecil yang memiliki kapal berkapasitas 5 hingga 10 gros ton (gt).

Asuransi nelayan tidak ditujukan buat anak buah kapal (ABK), karena ABK menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal. Tahun 2016 silam KKP targetkan memberikan premi asuransi untuk satu juta nelayan. Namun, pada realisasinya hingga tahun 2018 sebanyak 500.000 orang nelayan yang mendapatkan asuransi.

KKP telah menjalin mitra kerja sama dengan PT Asuransi Jasindo untuk program. Premi yang harus dibayar oleh nelayan adalah 175 ribu rupiah per orang per tahun. Biaya premi ini tidak dibebankan kepada nelayan, melainkan ditanggung oleh negara melalui skema APBN 2017 – 2019. Jadi, nelayan gratis dalam membuat asuransi nelayan. Itu keuntungannya, namun dilapangan menemukan temuan dugaan pemotongan setelah serah terima asuransi ke nelayan.

Untuk mendapatkan asuransi, nelayan diperlukan persyaratan: 1). Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK): 2). Mempunyai Kartu Nelayan yang sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan: 3). Nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi: 4). Nelayan berusia 17-65 tahun: 5). Memiliki tabungan yang masih aktif:

Loading...

Pada periode lalu, adapun jaminan yang ditanggung yaitu, nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan meninggal dunia secara alami. Nelayan yang mengalami kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan hingga mengakibatkan kematian akan diberikan santunan sebesar 200 juta rupiah, cacat tetap 100 juta dan biaya pengobatan sebesar 20 juta. Sedangkan santuan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, kalau terjadi kematian akan diberikan santunan sebesar 160 juta rupiah, cacat tetap 100 juta dan biaya pengobatan 20 juta.

Namun, ada hal yang berbeda dalam realisasi klaim asuransi nelayan tanpa waktu lama itu, diselesaikan tidak lebih dari 2 minggu dalam pelaksanaan pencairannya. Tetapi, dilapangan ditemukan pencairan mengunakan program santunan yang diterima, seperti untuk pendidikan anak, memulai usaha maupun hal produktif lain.

Sepanjang 2016 – 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyalurkan bantuan permodalan sebesar Rp 492,3 miliar. Bantuan permodalan itu disalurkan melalui sejumlah bank dan Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Perbedaan nomenklatur program itu membuat APBN di KKP kelebihan pembayaran dari item-item kerjasama yang telah disepakti dalam skema tender asuransi itu. Hal itu terjadi dalam rentang waktu 2016 – 2019. Lagi pula, program klaim asuransi nelayan yang hanya sebatas pada kecelakaan, cacat, sakit disatukan dalam polis program lain seperti permodalan.

Diantara kedua perbedaan itulah, kelebihan bayar sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 – 2018 yang memberi predikat disclaimer karena beberapa permasalahan asuransi bermotif santunan. Sementara, data Otoritas Jasa Keungan (OJK), total debitur yang memanfaatkan bantuan permodalan yang sudah disalurkan mencapai Rp 492,3 miliar dengan penerima 9.908 orang. Bantuan permodalan itu disalurkan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Bantuan permodalan tersebut disalurkan kepada perorangan maupun lembaga, seperti koperasi nelayan. Contohnya: bantuan permodalan, selama tiga tahun terakhir, KKP merealisasikan program asuransi nelayan di Indramayu. Total nelayan yang sudah berasuransi mencapai 13.652 nelayan. Nilai tanggungan untuk asuransi nelayan di Indramayu itu mencapai Rp 2,39 miliar.

Begitu juga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program Asuransi bagi pembudidaya ikan kecil yang kerjasama antara KKP dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Tahun 2017 setidaknya sebanyak 2.004 orang pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan 3.300 hektar realisasi program asuransi. Kategori asuransu ini memberikan jaminan perlindungan atas risiko (serangan wabah penyakit ikan dan/atau bencana alam) yang dialami oleh pembudidaya skala kecil.

Sebagaimana diketahui kerjasama asuransi ini dibentuk atas kesepakatan antara Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KKP untuk fasilitasi pertanggungan program Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Gambarannya masuk pada pembayaran premi asuransi perikanan senilai Rp.450.000,- per hektar per tahun dengan manfaat pertanggungan Rp.15.000.000,- per ha. Untuk memenuhi nilai tersebut KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp. 1,48 milyar di Tahun 2017.

KKP menetapkan kriteria calon penerima premi asuransi ini, yakni: memiliki kartu pembudidaya ikan (aquacard); diutamakan program yang tersertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); dan merupakan pembudidaya ikan kecil dengan pengelolaan lahan kurang dari 5 hektar dengan menggunakan teknologi sederhana.

Program asuransi usaha budidaya ikan dan udang memiliki target perlindungan kepada 3.300 hektar tambak udang pada tahun 2016 hingga 2020. Program asuransi usaha budidaya udang (AUBU) itu dijalankan melalui skema ko-asuransi yaitu dengan cara penyebaran risiko yang porsinya telah disepakati oleh seluruh anggota.

Tujuan dilakukannya ko-asuransi ini adalah untuk penyebaran risiko dan memaksimalkan jangkauan pelayanan sampai ke daerah-daerah lokasi tambak udang dan ikan. Sementara itu, perjanjian kerjasama perlindungan usaha budidaya udang dan ikan itu berlaku selama 1 tahun. Adapun, nilai premi untuk program itu mencapai Rp1,5 miliar yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui alokasi APBN 2017.

Pada tahap awal ditargetkan bisa memberikan perlindungan untuk sekitar 3.300 lahan bagi petambak udang yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Merealisasikan program AUBU, KKP tahun 2017 – 2019 telah menjalin sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, karena program itu belum pernah dijalankan di industri asuransi, maka dibentuklah tim kelompok kerja (pokja) AUBU yang terdiri dari perwakilan KKP, perwakilan OJK, AAUI, dan perwakilan perusahaan asuransi.

Berdasarkan penelusuran dan investigasi bahwa: tugas tim pokja melakukan kajian kelayakan usaha dari sudut pandang asuransi, analisa risiko, menyusun polis standar AUBU, menyiapkan materi edukasi dan melakukan sosialisasi dan literasi asuransi kepada masyarakat pembudidaya ikan kecil di daerah.

Dari hasil penelusuran tersebut, berdasarkan keterangan beberapa anggota tim pokja bahwa diberbagai daerah dalam realisasi klaim asuransi santunan nelayan dan budidaya banyak terjadi masalah, contoh: pemotongan terhadap hasil klaim yang diminta kepada nelayan. Semakin besar penerima asuransi itu, semakin bertambah pula nilai pemotongan sepihak sehingga nelayan dan pembudidaya menerimanya hanya sebagian.

Hal inilah yang menjadi masalah selama kurun waktu 2016 – 2019. Hitungannya sangat gampang, misalnya tahun 2016 – 2017 sekitar: 175ribu x 500.000 orang nelayan, berarti: Rp87.500.000.000 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian tahun 2017 – 2019 berjumlah: 175ribu x 1.152.177 orang nelayan, berarti: Rp201.630.975.000. Lalu ada kelebihan bayar dari 388 miliar, menjadi 201.630.975.000 miliar. Hitungannya selisihnya yakni: 388 miliar kurang 201 miliar, berarti: Rp186.369.025.000 Miliar. Jadi sekitar 186 miliar sekian selisih jauh kelebihan pembayaran premi.

Dari penelusuran dilapangan: pemotongan lain terjadi juga di premi kematian dari 200juta menjadi 150juta diterima oleh nelayan (almarhum). Kalau nelayan mengalami cacat tetap sebesar 100 juta, tetapi nelayan biasanya menerima 25-30juta dan biaya pengobatan sebesar 20 juta apabila nelayan sakit, namun diterima sekitar 5-10 juta. Sedangkan santuan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, kalau terjadi kematian akan diberikan santunan sebesar 160 juta rupiah, namun diterima hanta sekitar 100juta.

Pemotongan-pemotongan ini terjadi diberbagai daerah. Kebanyakan tanpa sepengetahuan nelayan dan pemalsuan dokumen kerap terjadi dalam realisasi premi asuransi tersebut. Maka perlu diklarifikasi kelebihan pembayaran tersebut oleh KKP. Karena setiap tahun ada kelebihan pembayaran kepada PT Jasindo dan sejumlah 8 konsorsium perusahaan asuransinya.[]

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami