Dugaan Pengangkatan Perangkat Desa Bermasalah, Keputusan Kades Noemuke Di Gugat

BAGIKAN :
Pospera TTS Yerim Yos Fallo dampingi Warga Gugat Keputusan Kades Noemuke

Nkripost,NTT, TTS – Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Seperti hal nya di desa Noemuke, akibat keputusan kepala desa terkait seleksi perangkat desa yang di nilai bermasalah, oleh warganya akhirnya keputusan tersebut di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Selasa 13/10/2020.

Dua warga desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT), yang akhirnya menggunggat keputusan kepala desa Semrys Oriyanti Lette terkait seleksi perangkat desa tersebut atas nama Dikson E.Baker dan Sandri Beis.

Dikson dan Sandri menggugat Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS. Noemuke/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang karena menganggap penetapan perangkat desa dalam SK tersebut bermasalah.

Di ketahui Keduanya sebagai calon perangkat yang menempati posisi tertinggi dalam perangkingan nilai tidak diakomodir sebagai perangkat desa namun sebaliknya calon yang menempati perangkingan terendah yang diakomodir sebagai perangkat desa sesuai isi SK tersebut.

Dikson E.Baker

Gugatan Dikson dan Sandri telah didaftarkan di PTUN Kupang dengan nomor registrasi 45/G/2020/PTUN.KPG. dalam proses pengajuan gugatan tersebut Dikson dan Sandri mendapat pendampingan dari Pospera kabupaten TTS.

Ketua Pospera kabupaten TTS Yerim Yos Fallo dalam tulisan WA nya,menyampaikan dalam gugatannya kedua penggugat, Dikson dan Sandri meminta Majelis Hakim untuk 1, mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. 2, Menyatakan batal atau tidak syahnya Keputusan Kepala Desa Noemuke Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE/2020 Tanggal 15 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan; 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 9/KEP/DS.NOEMUKE/2020 Tanggal 15 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (obyek sengketa); 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru untuk menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, masing-masing dalam jabatan PENGGUGAT I sebagai Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi dan PENGGUGAT II sebagai Kepala Dusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Seleksi Perangkat Desa di kabupaten TTS menjadi sorotan Pospera. Sebelum gugatan ini diajukan, pihak Pospera bersama warga sejumlah desa menggelar aksi demo di kantor bupati TTS memprotes penetapan hasil seleksi perangkat desa di sejumlah desa yang dianggap bermasalah.

Saat itu kepada massa Pospera di halaman kantor bupati TTS, Bupati Egusem Piether Tahun,ST,MM menyampaikan persoalan perangkat desa akan diselesaikan dalam bulan September 2020 namun rupanya bagi Pospera TTS janji Bupati tersebut belum dipenuhi sehingga mereka terus mempertanyakan hal tersebut.
“Kita bukan siapa – siapa ,Kita hanya orang biasa yg mendampingi Rakyat untuk berjuang mendapatkan keadilan, kita tidak akan berhenti karena yang kita harapkan dari Pemerintah dalam hal ini Bupati dan sekda yang sudah berjanji kepada pospera dan Rakyat tidak di penuhi,”ucap yerim dalam chatting WhatsApp nya. (rey)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami