NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial, Lembaga KPK Sidrap Kembali Akan Menyambangi Kantor KPK

BAGIKAN :
Agus Parman Pangerang

SIDRAP (SULSEL) – Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kabupaten Sidrap dalam waktu dekat, akan berangkat ke kekantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, untuk mempertanyakan Progres Laporan yang mereka telah sampaikan ke KPK, terkait kasus dugaan Korupsi Dana Sosial (Bansos) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2013.

Menurut Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sidrap, Agus Parman Pangerang, Saat di temui 30 Oktober 2019 di Sekretariat Lembaga KPK di Jalan Landaung, Kecamatan Maritenggae Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa, pada tahun 2014 lalu pihaknya secara pribadi telah menyampaikan laporan kepada Lemba ga Komisi Pemberantasan Korupsi atas adanya dugaan terjadinya tidak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang di programkan Pemerintah Kabupaten Sidrap, Tahun anggaran 2013, yang hingga kini belum ada tidak lanjutnya.

“Sejak kami laporkan pada tanggal 11 bulan Sembilan 2014 lalu, terkait adanya duagaan terjadinya tindak pidana kurupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2013, Hingga hari ini belum ada perekembangan yang kami lihat. Sehingga, kedepan dalam waktu dekat, kami akan kembali menyambangi Kantor KPK untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini’. Jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, sejak kasus kurupsi dana bansos dilaporkan ke kantor anti raswa di Jakata (11/9/2014) silam, sudah sekitar 5 kali pihaknya mendatangi kantor KPK untuk melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut. “sudah ada sekitar 5 kali kami mendatangi kantor KPK untuk mengawal kasus ini. Namun, belum ada perkembangannya”. terang Agus

Sekedar diketahui, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sidrap menganggarkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 14. Miliar, yang diperuntukkan untuk tambahan modal koperasi di antaranya Koperasi Harapan Baru (menurut temuan Lembaga KPK Sidrap tidak menuai persyaratan) dan sejumlah kegiatan lainnya.

Program tersebut menuai sorotan publik, bukan saja dari jumlah besaran anggrannnya yang fantastis, tetapi juga proses dan penyalurannya yang dinilai tidak transparan serta berpotensi disalahgunakan alias di korupsi.

Loading...

Kecurigaan publik kemudian terkonfirmasi atas adanya temuan sejumlah Aktifis, salah satunya dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) yang menemukan adanya duaggan terjadinya tidak pidana korupsi dana bansos tersebut, sekitar 9 miliar rupiah.

“Yang riil yang kita temukan adalah yang bantuan kepada Koperasi Harapan Baru sebanyak 2 miliar rupiah. Yang lainnya tidak jelas”. Kata Agus Aktifis Anti Korupsi Sidrap ini.

Terkait siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini, Agus menjelaskan bahwa, terjadinya dugaan tidak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggran 2013 di Pemkab Sidrap lalu, itu tidak lepas dan merupakan tanggungajawab siapa penguasa saat itu.

“Yang jelas kami menyimpulkan bahwa, yang harus bertanggung jawab adalah Kepala pemerintahan yakni Bupati yang saat itu di Jabat Bapak Rusdi Masse atau RMS, yang saat ini sudah menjadi Anggota DPR-RI”. Ungkap Agus.

Hingga berita ini diterbitkan, Rusdi Masse atau RMS belum dapat di konfirmasi untuk dimintai tanggapan.(MEDIARESTORASI)

Terbitkan Pada: 3 November 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

One thought on “Dugaan Korupsi Dana Bantuan Sosial, Lembaga KPK Sidrap Kembali Akan Menyambangi Kantor KPK

  1. KPK harus segera usut tuntas pelaku dugaan korupsi tersebut, dan pejabat yang memerintah pada saat itu kini jadi anggota DPR RI tentu dapat menjadi lebih buas lagi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami