Dugaan Korupsi 1,5 Milliar Proyek Dispar Bantaeng Resmi Dilaporkan di Kejati

BAGIKAN :

MAKASSAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (GERAK MISI) melaporkan dugaan korupsi yang lahir dari tubuh Dinas Pariwisata (Dispar) Bantaeng.

Pelaporan itu dikemas dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Rabu (16/10/3019).

Diketahui, pekerjaan salah satu tempat wisata di Kabupaten Bantaeng, yakni Permandian Alam Eremerasa, terdapat indikasi penggelapan anggaran oleh Dispar Bantaeng.

Permandian Alam yang berlokasi terletak di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulsel.

Dari informasi yang himpunan, ada empat proyek pekerjaan di bawa naungan Dinas Pariwisata Bantaeng yang diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Pertama, pembangunan 5 unit gazebo dengan menelan anggaran Rp 246 juta lebih yang bersumber dari APBD.

Kedua, pembangunan 10 unit kios kuliner permandian Alam Eremerasa dengan menelan ABPD sebanyak 361 juta lebih.

Ketiga, pembangunan Musholla Eremerasa dengan menelan APBD sebanyak 112 juta lebih.

Terakhir, pembuatan jalur pejalan kaki pengunjung permainan Alam Eremerasa menelan APBD sebanyak 986 juta lebih.

Jadi, total anggaran untuk 4 unit pekerjaan digelontorkan untuk tahun 2019, yang dinaungi Dinas Pariwisata Bantaeng menelan Rp 1.593.786.700 juta dari APBD.

Jenderal Lapangan Aksi, Muh Nurhidayat S dalam orasinya, meminta pihak kejati agar segera memeriksa pekerjaan yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng yang berlokasi Eremerasa.

“Kami meminta agar pihak Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan wisata Eremerasa yang dinaungi Dinas Pariwisata Bantaeng. Karena, kami menduga ada dugaan korupsi yang terjadi di sana,” teriak Muh Nurhidayat dengan lantang.

Ia pun mendesak Kejati Sulsel untuk bertindak secara tegastegas dalam menuntaskan kasus yang terjadi di Bantaeng.

“Kasus ini harus benar-benar tuntas, jangan sampai dugaan kami bahwa ada tindak pidana korupsi di Bantaeng itu benar adanya,” teriak Nurhidayat dengan lantang.

Sementara itu, Kordinator Aksi, Yusri
mengatakan, pihak Kejati secepatnya memeriksa 4 pekerjaan yang dibawa naungan Dinas Pariwisata Bantaeng.

“Bagaimana kemudian pihak kejaksaan tinggi Sulsel memproses secara hukum, ketika ada yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

“Sekali lagi, kami tegaskan tangkap dan adili oknum yang berusaha merugikan uang negara,”

Merespon hal itu, pihak Kejati Sulsel langsung menemui massa aksi, dan meminta untuk dibantu mengumpulkan beberapa data.

“Kami meminta juga agar kiranya dibantu mengumpulkan data-data dan secepatnya juga diserahkan, dan kami akan menunggu data-data sodara terkait dugaan tindak pidana korupsi,” ujar salah seorang perwakilan pejabat Kejati Sulsel.(***)

Publikasi : 16 Oktober 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami