DPRD Jepara dan BPNT Bongkar Mafia Beras

Rapat Di DPRD Jepara

Nkripost, Jepara – Audiensi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jepara dan Gerakan Masyarakat Pemberantas Korupsi GMPK mengadakan audiensi dengan DPRD Jepara terkait Bansos yang banyak melenceng di wilayah jepara. Rabu 02 Desember 2020.

Salah satu kordinator lapangan GNPK Sugiharto menyampaikan temuan dilapangan bahwa, beras BPNT yang didaerah Donorojo desa Tulakan itu terdapat beras kurang layak konsumsi yang sangat merugikan KPM Keluarga Penerima Manfaat, dan juga keterangan yang disampaikan dari salah satu agen didesa tersebut, memang selama tiga bulan disuplai oleh bulog berasnya kurang layak, dan menjadikan kecemasan bagi agen tersebut.

Diapun menambahi bahwa hasil investigasi dilapangan bahwa, penyuplai Bulog tersebut adalah Bulog Pati, yang bermitra dengan pengusaha – pengusaha luar jepara,

“Harapan kami DPRD membuat kebijakan demi kebaikan warga jepara, penyuplai BPNT tersebut biar diisi oleh warga jepara sendiri untuk optimalisasi petani maupun pedagang-pedagang lokal yang ada di jepara serta memangkas adanya regulasi-regulasi yang bermain.”Ujarnya.

Mendengar pengaduan terkait suplai beras yang kurang layak konsumsi, pihak Dinsospermades yang turut hadir pada pertemuan tersebut pun memberikan jawaban klarifikasi mengenai masalah beras yang kurang layak konsumsi tersebut.

“Waktu penyuplaian beras tersebut terkena hujan, jadi warnanya kehitam-hitaman dan baunya apek” , katanya

Loading...

Mendengar jawaban dinsos tersebut, pimpinan Rapat Drs. Junarso yang didampingi ketua komisi C Nurhidayat dan Komisi B DPRD Jepara sempat marah besar. Sehingg dengan nada tinggi Ia menyampaikan, bahwa temuan itu pada bulan Agustus 2020, waktu itu belum ada hujan, jadi jangan alibi yang tidak masuk akal, dan juga banyak temuan dilapangan mengenai pendistribusian maupun data yang kurang tepat, dinsos harus berbenah diri dari sekarang, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Dinsospermades.

Lanjut Junarso menambahkan, pelayanan sosial kepada masyarakat wajib di layani dengan penuh tanggung jawab.

“Pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat harus diutamakan, jangan malah kerja seenaknya,” Tegas Pimpinan Rapat yang masih dengan nada tinggi.

Loading...

Akibat kemarahan Junarso tersebut, rapat sempat hening hingga tak ada satupun yang berani bersuara.

Junarso pun menambahi secara regulasi BUMN, Perusda, maupun BUMDES itu tidak punya wewenang untuk monopoli penyuplain bansos,

“Saya sendiri sudah mempertanyakan kementerian sosial, jadi jangan sampai program ini dijadikan lahan bisnis, mulai sekarang dinsos harus berbenah dan penyuplain beras BPNT harus diisi warga Jepara sendiri untuk dapat optimalisasi petani maupun pedagang-pedagang lokal dijepara” Tegasnya.

(NKRI post Eko hariyanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *