DPRD Jepara: Bentuk Pansus Penguatan Percepatan Penanganan Covid – 19 Sebuah Keharusan

Nkripost, Jepara – Pembentukan pansus tersebut diusulkan oleh 16 orang anggota DPRD dari lima fraksi yaitu NASDEM PDI Perjuangan, PKB, PPP dan Gerindra.

Menurut Nur Hidayat dari Fraksi NASDEM, dalam rapat paripurna tersebut telah disepakati bersama terkait pembentukan pansus Covid-19. Hal ini sesuai usulan dari lima fraksi bahwa perlu dibentuknya panitia khusus sesuai fungsi DPRD bidang pengawasan, perihal penguatan percepatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jepara. “Dewan harus hadir untuk memperkuat dan mempercepat penanganan covid-19 di Jepara sesuai fungsinya,” ujar Nur Hidayat.

Sebuah kepentingan yang urgensi dan krusial, Pansus Penguatan Percepatan Penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten, untuk mencari kebenaran melalui saluran yang tersedia agar memperoleh data/informasi, dalam kerangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD . Dengan fungsi pengawasan yang boleh bermuara pada hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah, yang didasarkan kepada ranah kepentingan umum, masyarakat Jepara yang terdampak pandemi covid-19, ranah demokrasi, dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan R.I.
Dalam perbincangan kami dengan wakil ketua DPRD Jepara H. Pratikno dari fraksi NASDEM menjelaskan “Pansus DPRD yang di inisiasi oleh Fraksi Partai NASDEM, PDIP, PPP, Gerinda dan PKB, kalau di curigai hanya mencari panggung politik atau bermanuver, dalam masa Pandemi covid-19 ini, kami jelaskan tentunya hak kami sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan tugas monitoring, sebagai bagian kerja dari seorang legislator dalam masa Pandemi covid-19, ini murni adalah melayani konstituen, warga masyarakat Jepara dan mewakili kepentingan dalam lembaga dengan menjadi inisiator Pansus DPRD Jepara,” Jelasnya.

Sebagai anggota DPRD yang punya basis Konstituen atau pemilih, mendorong kami untuk memuat semangat implementasi penyidikan anggota DPRD Kabupaten Jepara terhadap kinerja Gugus Tugas atau Satgas Pemda Jepara. Partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi, ini yang sedang di perjuangkan.
“Bupati dan OPD di Jepara yang tergabung dalam gugus tugas dan satgas covid-19, harus bisa menjelaskan nanti dalam Rapat

Pansus tentang penggunaan anggaran covid-19 oleh Pemda Jepara, yang berdasarkan data dan informasi dari warga masyarakat, kerjanya lambat tidak sesuai filosofi percepatan, yang semestinya cepat, akurat dan transparan” Tambahnya.

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara, namun bisa memberikan ruang tanya jawab, sebagai fungsi dan tugas DPRD dalam pengawasan sesuai wewenang di SKB 2 menteri Nomor 119/2813/SJ, 177/KMK.07/2020 Tahun 2020.

Loading...

NKRIPOS Eko/Purnomo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *