Dinilai Langgar Pedum, BPNT di Sulsel Marak Gunakan Paket Ikan Kaleng

MAKASSAR, NKRIPOST.COM – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali mendapat sorotan sejumlah pihak lantaran model penyalurannya dinilai melanggar Pedoman Umum (Pedum).

BPNT merupakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih.

Selanjutnya pada tahun 2018, program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra.

Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

BPNT sendiri sebagai upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless), yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM.

Loading...

Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur melalui aplikasi e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.

Namun, tidak seindah perencanaan yang disusun oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. BPNT kini menuai banyak kontroversi, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hingga berbagai laporan warga yang menjadi KPM menyayangkan sembako yang diberikan tidak sesuai dan bahkan melanggar aturan Pedoman Umum Program Sembako 2020.

Loading...

Salah seorang pemuda asal Kabupaten Sinjai, Faizal mengatakan sebagaimana salah satu tujuan program tersebut yakni memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.

Namun, kata Faizal, fakta di lapangan menunjukkan adanya sembako dalam bentuk kalengan yang marak dan terkesan dibiarkan.

“Bisa dibayangkan jika jutaan KPM mengkonsumsi makanan instan (kalengan) secara rutin, tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat sendiri,” ucap Faizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2020) malam.

Faizal menyebut, dalam Pedoman Umum (Pedum) tertulis bahwa bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian berupa minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan.

“Hingga saat ini, penyaluran sembako untuk program BPNT di Sulawesi Selatan masih marak menyalurkan ikan kaleng yang jelas-jelas melanggar aturan Pedoman Umum,” cetusnya.

Masih kata Faizal, sangat miris jika program BPNT ini dijadikan alat kepentingan, baik dari segi bisnis ataupun politik tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Di sisi lain, rakyat makin menjerit ketika hak-haknya dirampok secara terstruktur, sistematis dan massif.

Tindakan kejahatan tersebut hampir lupuk dari mata penegak hukum, ataukah ada penegak hukum yang juga ikut berbisnis ikan kaleng untuk dijual yang nyata-nyata melanggar aturan Pedum Program Sembako 2020.

“Jika ini dibiarkan terjadi, lalu kemana wajah gubernur dan wakil gubernur di tengah janji politiknya mengantarkan Sulsel pada gerbang kesejahteraan dengan desain peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal? Hal ini tidak bisa dibiarkan, pihak yang berwajib harus turun memeriksa ikan kaleng yang beredar dalam pusaran BPNT Sulawesi Selatan,” tegasnya.

“Oleh karena, aparat kepolisian dan Kejati Sulsel segera mengusut tuntas oknum mafia ikan kaleng dalam penyaluran program BPNT,” pungkasnya.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *