Dilema Kebijakan Penanganan COVID-19

VIRUS Corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS Cov – 2).

Berdasarkan data Worldometers per data Sabtu (24/7/2021) secara global, virus ini sudah menginfeksi 194.070.340 orang didunia dengan total kematian sebanyak 4.160.337 dan sembuh 176.157.715

Dilansir dari CNBC, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian baru Covid-19 terbanyak didunia.

Kasus kematian bertambah 2.069 orang dalam sehari Rabu (28/7/2021) sehingga total menjadi 86.835 kasus.

Berbagai macam kegiatan dalam rangka menekan laju penularan pun dilakukan pemerintah untuk segera mengakhiri Pandemi Covid-19 ini.

Hal demikian dilakukan tidak hanya dalam lingkup pemerintah pusat tetapi sampai kepada lingkup pemerintah daerah.

Loading...

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang untuk mencegahan penyebaran COVID-19.

Hingga saat ini, kritik dari masyarakat pun ikut bergulir seiiring munculnya berbagai kebijakan baru dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang saat ini bisa dikatakan paling disorot adalah Program Vaksinasi.

Loading...

Selain menghimbau agar tetap ditegakkan Prokes 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dengan Sabun di Air Mengalir, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas) di setiap kegiatan dan aktifitas, Vaksinasi adalah cari ampuh agar kita segera terbebas dari Pandemi Covid-19 ini.

Menghadapi pandemi Covid-19 di gelombang kedua yang kasus positif dan kematian di setiap harinya mencapai angka terbaru menjadikan pemerintah lebih tegas dan aktif melakukan Program Vaksinasi.

Pemerintah sendiri menargetkan bahwa pada bulan Agustus Pulau Jawa sudah mampu mencapai Herd Immunity.

Keharusan melakukan vaksinasi bagi semua masyarakat Indonesia tentu tidak berjalan lancar, selain dari letak geografis, kebijakan ini pun masih terhambat pada keadaan logistik Vaksin.

Antusias masyarakat juga cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin Covid-19 yang masih digratiskan pemerintah hingga saat ini, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa, masih ada masyarakat yang tidak bersedia divaksin, sedangkan pemerintah telah menegaskan bahwa masyarakat dapat melakukan perjalanan jika sudah divaksin minimal 1 (satu) kali.

Program vaksinasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Fasilitas Kesehatan, pemerintah telah bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk menyelenggarakan Program

Vaksinasi Covid-19 seperti TNI dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini semata-mata untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok.

Tetapi dalam pelaksanannya justru melanggar Prokes yang sejatinya adalah jurus paling jitu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Loading...

Pemerintah seperti memakan buah simalakama, tetapi bagaimanapun, yang dilakukan pemerintah adalah cara terbaik, agar kita segera terbebas dari pandemi ini.

Dampak dari kebijakan-kebijakan selama pandemi yang paling merasakan adalah masyarakat dan tenaga kesehatan di daerah-daerah.

Bagaimana ketika kita harus menghimbau masyarakat untuk menerapkan Prokes Covid-19, sementara adat dan kebiasan baik dalam acara kematian/perkawinan tetap dipertahankan sehingga menghindari kerumunan tetap tidak bisa terelakkan.

Selain dari pada itu sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi ini, tenaga kesehatan masih juga harus terus berperang melawan asumsi masyarakat tentang Covid-19 yang dipercayai hanya sebagai teori konspirasi semata, tenaga kesehatan yang dituntut untuk terus melakukan tracking dan testing dengan berbagai ketentuan tetapi toh akan lebih sulit ketika bertemu keluarga/kelompok masyarakat yang menolak diagnosa positif Covid-19 pada pasien/jenasah.

Loading...

Tenaga kesehatan yang harus mentaati aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan nyatanya lebih banyak berperang melawan hoax dan ketidakpercayaan masyarakat akan Covid-19.

Bidang kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dianggap mengcovidkan pasien demi keuntungan semata, belum lagi ketika alur pelayanan diubah, harga test PCR yang dianggap mahal membuat masyarakat kembali menuding bahwa tenaga kesehatan tidak menerapkan etika pelayanan yang baik, membuat situasi semakin sulit.

Kebijakan kesehatan dalam masa pandemi membuat fasilitas kesehatan kembali bekerja keras.

Bagaimanapun juga, semangat pelayanan harus tetap diterapkan. Sebagai masyarakat yang baik kita perlu menumbuhkan kepercayaan pada kebijakan pemerintah.

Loading...

Semua kebijkan yang diambil sudah melalui proses yang panjang.

Tugas kita adalah tetap membantu pemerintah dalam menerapkan Prokes Covid-19, agar pandemi ini segera berakhir.

Penulis: Marcius kai luli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *