Kategori
POLITIK & HUKUM

Diduga Upah Pekerja Tidak Dibayar, Pembangunan Fasilitas Desa Yang Bersumber Dari ADD Terbengkalai

BAGIKAN :

MALAKA – Hak atau upah kerja pembangunan fasilitas di Desa Litamali, Kecamatan Kobalima – Malaka bersumber (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 diduga masuk kantong kades.

Pasalnya, pembangunan fasilitas desa litamali berupa pembangunan Polindes dan Paud bersumber anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 itu memakan anggaran senilai Rp; 426.974.500 hingga kini tahun 2020 belum tuntas dikerjakan

Pembanguanan fasilitas desa itu akhirnya menjadi buah bibir masyarakat, disampaikan Von masyarakat desa Litamali itu menjelaskan, sistem kerja Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

“Khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting”,jelas Von

Dikatakan Von, Ini adalah program arahan langsung dari presiden, yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia.

“Anehnya, pelaksanaan pembangunan fasilitas Desa, berupa Polindes dan Paud yang bersumber anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019 itu memakan anggaran senilai Rp; 426.974.500 hingga kini tahun 2020 belum tuntas dikerjakan, masyarakat hanya kerja secara pardeo, dimana upah kerjanya.

Setiap kegiatan atau proyek itu 30% upah kerja, sesuai aturan yang berlaku. Yah setiap masrakat harus menerima haknya, jika terlibat kerjakan proyek desa itu, kades jagan tipu masyarakat.

Diberitakan sebelumnya. Menurut Fon, warga Desa Litamali kepada awak media (19/1/20201) mengatakan, kok bisa yah pembangunan Paud dan Polindes itu belum tuntas, padahal proyek itu (DD) tahun 2019.

“Parahnya lagi, proyek senilai 400an juta yang dikerjakan oleh aparat desa dan masyarakat lainnya itu tanpa diberi upah kerja”tanya Fon.

Sesuai regulasi, sistem kerja padat karya itu sistem kerjanya melibatkan masyarakat, yang dimana upah kerjanya dibagiakan kepada masyarakat yang terlibat, jangan sampai upah kerja sudah dilahap oleh sang kades.

“Masyarakat dan aparat desa tidak tahu menahu, sebab semua anggaran dikelolah oleh kepala desa”,tandas Fon.

Masalah lambatnya pembangunan tersebut pun diakui Vinsensius Manek selaku kepala Desa Litamali.

Ketika ditemui awak media (20/1/2020) membeberkan, proses pengerjaan bangunan ini, dengan cara pemberdayaan masyarakat.

“Pekerjaan yang begitu, kita mau bagaimana, satu hari datang satu hari tidak datang. Biar orang keras sekalipun pasti terlambat, tidak bisa tidak”,jelas Manek.

Lebih lanjut kades Manek mengaku, semua bahan bangunan lengkap, hanya proses pekerjaan yang lambat, hal ini karena tidak ada kesadaran masyarakat untuk pembangunan di desa.

“Padahal sudah di bagikan jadwal kepada masyarakat, sistem kerjanya satu hari tiga dusun yang aktif kerja”,ucap Manek.

Menurut petunjuk, pembanguan itu pemberdayaannya kepada masyarakat dan masyarakat yang kerja sendiri, akan tetapi aneh dan nyatanya masyarakat kerja asal-asalan saja, hingga lambat pembangunanya.

“Yang jelasnya, dana desa itu sudah dicairkan sejak Bulan November 2019 dan pencairan dana untuk triwulan ke tiga dicairkan padaa Bulan Januari 2020”,tandas kades.

Diakui kades Manek, pembangunan yang mengunakan (DD) ratusan juta itu, mulai dikerjakan sejak Bulan November 2019, sayangnya hingga kini belum selesai dikerjakan hingga pertanggal 20 Januari 2020). (TIMORPOST)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *