Kategori
POLITIK & HUKUM

Diduga Terjadi Monopoli, PMP2H Sulsel Soroti Oknum Supplier BPNT di Pinrang

BAGIKAN :
Koordinator Divisi Data dan Investigasi Pergerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMP2H) Sulsel, Bohari Sunre (Foto: Ist).

PINRANG, NKRIPOST.COM – Pergerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggar Hukum (PMP2H) Sulawesi Selatan menyoroti Penerapan penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Pinrang.

Pasalnya, program BPNT tersebut dianggap tidak transparan karena adanya dugaan indikasi monopoli dan intimidasi terhadap pengadaan E-Warung yang dilakukan oleh oknum yang ingin memanfaatkan program tersebut.

Koordinator Divisi Data dan Investigasi PMP2H Sulsel, Bohari Sunre membeberkan bahwa banyak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluh.

Bahkan menurut Bohari, selain monopoli, ada juga indikasi penyimpangan pendistribusian BPNT dengan sistem paketan beras dan telur.

“Penunjukan supplier serta adanya paketan progam ini bertentangan dengan prinsip utama BPNT yang tercantum dalam pedoman Mekanisme Pelaksanaan BPNT sendiri,” jelas Bohari melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2020).

Menurutnya, KPM atau penerima bantuan BPNT seharusnya diberikan keleluasaan tentang kapan ia membeli, berapa yang akan dibeli, jenis apa yang diinginkan, kualitas mana yang akan dibeli dan harga bahan pangan dalam hal ini beras dan atau telur yang diinginkan.

“Namun yang terjadi di Pinrang, KPM terkesan dipaksa, selain itu, KPM seharunya berhak memilih E-Warung sesuai dengan prefensi atau tidak adanya pengarahan pada E-Warong tertentu serta bahan pangan tidak dipaketkan,” ujarnya.

Selain itu, Bohari mengatakan, adanya dugaan oknum penyalur BPNT yang mengambil untung selisih dengan cara tidak transparan.

Berdasarkan hasil investigasi PMP2H di Kabupaten Pinrang, kata Bohari, terdapat 14.000 jumlah penerima manfaat BPNT. Bayangkan, kalau oknum tersebut mengambil keuntungan dari setiap KPM, maka merugikan rakyat.

“Jangan sampai program untuk masyarakat kurang mampu ini dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Maka dari itu kami akan mendesak pihak kepolisian untuk memastikan penyimpangan tersebut,” tutup Bohari.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *