Diduga Orang Suruhan: Demo Mahasiswa Desak KPK Usut Istri Gubernur Jambi Diintimidasi

BAGIKAN :
Ket Foto : Mahasiwa AMPJ saat Mendapat Intimidasi dari 18 Orang Bebadan Tegap yang Diduga Orang Suruhan Gubernur Jambi. (Dok)

JAKARTA – Massa dari Aliansi  Mahasiswa dan Pemuda Jambi Jakarta (AMPJ) melakukan aksi  di depan gedung Komisi Pembratasan Korupsi (KPK), Jumat, (16/8/2019) mereka menuntut agar KPK mengusut keterlibatan Rahimah istri Gubernur Jambi dalam kasus korupsi RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Aksi tersebut mendapat ancaman dan intimidasi, bahkan aksi dibubarkan paksa oleh 18 orang berbadan tegap yang diduga orang suruhan Fahrori Umar Gubernur Jambi.

Hal ini dijelaskan, Salah satu pendemo Rido Sulaiman kepada Geger Online Jumat, (16/8/2019) mengatakan, bahwa kami dari AMPJ melakukan aksi demo digedung KPK dengan tuntutan agar KPK mengusut tuntas keterlibatan Rahimah istri Gubernur Jambi dalam Kasus suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Namun sayangnya saat kami sedang aksi di depan gedung KPK, tiba-tiba datang 18 orang tak dikenal menghampiri kami dengan ancaman dan intimidasi dan selanjutnya kami dibubarkan paksa. Tetapi aksi tetap kami lakukan dan terus berjalan, jelas Rido

Ia menambahkan, Kasus korupsi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017  menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017 dan adanya kesepakatan jahat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD) menjadi Peraturan Daerah APBD TA. 2018 yang telah merugikan Negara sebesar Rp 16.5 Milyar untuk diberikan kepada oknum Anggota DPRD Jambi. bahkan dugaan suap tersebut mengalir kepada Rahima istri dari Gubernur Jambi.

“Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Rahima juga telah di panggil oleh KPK dan sempat tidak hadir. Bukan tidak mungkin aliran dana suap tersebut diterima oleh Rahima, hal ini semakin diperjelas saat KPK memanggilnya untuk dimintai keterangan, tentu sebagai seorang istri dari Gubernur Jambi, saat itu pastinya Rahima diduga turut menikmati.” Tambahnya.

AMPJ menginginkan adanya penegakan Supremasi hukum tanpa pandang status (equality before the law) dan pihak KPK pun bukan tidak mungkin menerapkan pasal yang sama kepada Rahima seperti yang di kenai terhadap Zumi Zola, yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, tutup Rido. (Sumber : Geger Online)

Publikasi : 17 Agustus 2019 by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami