NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Diduga Menyimpang, Gedung Diklat Poltekpel Barombong Disoroti Warga

BAGIKAN :
Gedung Diklat Keterampilan Poltekpel Barombong

GOWA, NKRIPOST.COM – Proyek pembangunan Gedung Diklat Keterampilan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong diduga terjadi praktik korupsi.

Poltekpel Barombong berlokasi di Jalan Permandian Alam No 1, Barombong, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari informasi yang dihimpun, proyek tersebut dimenangkan oleh PT Arus Jaya untuk kategori pekerjaan konstruksi dari Kementerian Perhubungan dengan menelan anggaran Rp. 8.351.028.000,00 milliar dan HPS-nya Rp. 8.088.584.611,16 milliar.

Sementara, proyek ini dalam pengawalan dan pengamanan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4AD) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Menurut salah satu sumber berinisial A, anggaran pembangunan Gedung Diklat Keterampilan Poltekpel Barombong kurang transparan dengan jumlan miliaran rupiah.

“Seharusnya papan proyek informasi anggaran dan pemenang lelang pekerjaan harusnya dipasang di area proyek tersebut,namun papan informasi tidak ada,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (09/12/2019).

Loading...

Bukan bukan itu saja, kata dia, pekerja proyek pembangunan kelas Diklat keterampilan pelaut tidak menggunakan safety keselamatan tenaga kerja atau Alat Pelindung Diri (APD) dan kurang jelas berapa perusahaan yang mengikuti lelang ini, dan lagi-lagi dimenangkan oleh PT Arus Jaya.

“Perlu diketahui perusahan PT Arus Jaya milik mantan calon Walikota Makassar yang sudah berapa kali maju namun gagal terus,” ujarnya.

Dia pun heran, proyek dengan anggaran besar atau miliaran selalu didominasi PT Arus Jaya. Perusahaan ini yang selalu mendapat proyek tersebut di Poltekpel Barombong.

“Ini yang buat saya heran, pasti orang bertanya-tanya mengapa perusahaan tersebut selalu dapatkan tender proyek yang jumlahnya capai miliaran rupiah, dan bila tidak salah pemilik PT Arus Jaya adalah mantan bendahara partai Golkar sulsel,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, proyek yang tidak memiliki papan informasi transparasi sangat melanggar aturan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

Kemudian terkait rekanan yang tidak menyiapkan safety atau alat pelindung diri (APD) tentang keselamatan kerja, dan itu sudah jelas dari Kementerian Tenaga Kerja yang diatur undang undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi.

“Ini sangat melanggar regulasi yang bila mana tidak dilakukan kelengkapan alat pelindung diri (APD) oleh rekanan tersebut. Maka bisa didiskualifikasi atau black list perusahaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Penyedia Barang,” pungkasnya.

“Untuk masalah anggaran sendiri KPK harus turun tangan sebab ada dugaan permainan anggaran dan proyek ini menelan anggaran milliaran rupiah,” terangnya.

Terbitkan Pada: 9 Desember 2019 by NKRI POST

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami